logo Kompas.id
Dana Tambahan dari APBN Belum ...
Iklan

Dana Tambahan dari APBN Belum Juga Cair

Meski ditunggu-tunggu, hingga Selasa (23/6/2020) siang, dana tambahan Pilkada 2020 masih belum juga dicairkan. Menurut info, pencairan masih menunggu proses validasi Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

Oleh
DIAN DEWI PURNAMASARI
· 3 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/zpJQBW-FREHv6gQP8RJk4qtJB-8=/1024x648/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2F3fc3ccd9-2f4e-4680-9d9f-2bea2157e047_jpg.jpg
Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota Komisi II DPR membaca Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19 saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat juga membahas Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum hingga Selasa (23/6/2020) siang  masih menunggu proses validasi dari Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian Keuangan untuk pencairan dana tambahan kebutuhan Pilkada 2020 yang digelar serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Meskipun belum cair, sejumlah KPU di daerah masih dapat menunggu, terutama daerah yang tidak ada calon perseorangannya karena berarti tidak ada tahapan verifikasi calon faktual yang harus menunggu dana untuk melengkapi alat pelindung diri.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPU dan Komisi II DPR mendesak pemerintah untuk segera mencairkan dana tambahan yang bersumber dari APBN setelah menyetujui peraturan KPU. Dana tersebut di antaranya akan digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD). Dalam rapat dengar pendapat Senin kemarin, disepakati bahwa kelanjutan tahapan pilkada di masa pandemi ini membutuhkan protokol kesehatan ketat untuk mencegah penularan virus. Untuk itu, dana APBN yang akan dicairkan Rp 1,02 triliun ditunggu. Dari dana tambahan Rp 1,02 triliun, Rp 941 miliar untuk KPU dan sisanya untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Kompas, 23/6/2020).

Editor:
suhartono
Bagikan
Logo Kompas
Logo iosLogo android
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
+6221 8062 6699
Layanan Pelanggan
Kompas Kring
+6221 2567 6000