Segera Atasi Problem Anggaran

Kapasitas fiskal daerah yang tertekan akibat Covid-19 membuat banyak pemda belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran Pilkada 2020. Sementara kucuran dana pusat juga belum cair. Pemerintah diminta segera mencairkannya.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama anggota KPU, Pramono Ubaid (kiri) dan Viryan Aziz, bersiap memberikan keterangan terkait perkembangan persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2020 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (5/11/2019). KPU mencatat, masih terdapat lima daerah yang belum menyelesaikan naskah perjanjian hibah daerah terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung di 270 daerah.

Sanksi akan dijatuhkan bagi pemda yang tak kunjung mencairkan anggaran Pilkada 2020. Kapasitas fiskal daerah tertekan akibat pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Kapasitas fiskal daerah yang tertekan akibat pandemi Covid-19 membuat banyak pemerintah daerah belum bisa memenuhi kebutuhan anggaran Pemilihan Kepala Daerah 2020. Sementara kucuran dana dari pemerintah pusat juga belum diterima penyelenggara pemilu. Pemerintah diminta segera mengatasi problem anggaran itu. Terlebih, sejak 15 Juni lalu, tahapan pemilihan lanjutan telah dimulai.

Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), anggaran pilkada tahap pertama, paling sedikit 40 persen dari nilai naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), harus dicairkan paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. NPHD di total 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 telah ditandatangani pada Oktober 2019.

Baca juga : Pencairan NPHD Belum Optimal

Adapun pada tahap kedua, paling sedikit 60 persen dari NPHD harus dicairkan paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020. Dengan pemungutan suara diputuskan pada 9 Desember 2020, tenggat pencairan 9 Juli 2020.

Namun, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), per 24 Juni 2020 masih ada 32 pemda yang nilai transfernya ke KPU belum 40 persen. Adapun untuk Bawaslu masih ada 30 pemda.

Pandemi telah membuat pendapatan daerah berkurang, ditambah lagi pemda harus merealokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Bahri, saat dihubungi pada Rabu (24/6/2020), menjelaskan, mereka menyampaikan, kapasitas fiskal daerah tertekan akibat pandemi Covid-19. Pandemi telah membuat pendapatan daerah berkurang, ditambah lagi pemda harus merealokasi anggaran untuk kebutuhan penanganan Covid-19.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Anggota Komisi II DPR membaca Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat juga membahas Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam.

Akibatnya, pemda memprioritaskan anggaran untuk pembiayaan yang sifatnya belanja rutin, seperti gaji pegawai.

Kemendagri masih terus mengasistensi pemda untuk mengatasi problem itu. Selain itu, Kemendagri juga sedang memetakan daerah yang masih tergantung pada dana transfer pusat sehingga menghambat pemasukan ke daerah.

”Kami asistensi juga kalau misalnya ada dana bagi hasil yang kurang atau terlambat ditransfer. Kami berkoordinasi dengan Kemenkeu agar yang menjadi hak-hak daerah bisa ditransfer,” ujarnya.

Namun, Bahri memastikan alokasi anggaran untuk pilkada yang tertuang dalam NPHD tidak berkurang atau direalokasi oleh pemda untuk kepentingan lain. Ia menekankan, pemda hanya butuh waktu untuk memenuhi kebutuhan anggaran penyelenggara pemilu. Setelah pendapatan masuk ke kas daerah, pemda bakal segera mencairkannya.

Ancaman sanksi

Sekalipun sadar akan kondisi yang dihadapi pemda, Kemendagri mengingatkan pemda bahwa pilkada termasuk kebijakan strategis atau prioritas nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jika tak turut menyukseskan agenda prioritas nasional, pemda bisa dijatuhi sanksi.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Suasana rapat dengar pendapat anggota Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Rapat tersebut membahas Rancangan PKPU tentang Pemilihan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19 dan Peraturan Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pengawasan, Penanganan Laporan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam.

”Kalau dia tidak melaksanakan pencairan tepat waktu, berarti tak mendukung kebijakan strategis nasional, maka bisa diberikan sanksi,” ucap Bahri.

Dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Daerah disebutkan, kepala daerah yang tidak mengikuti program strategis nasional dapat dikenai sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, masih banyaknya pemda yang belum mengikuti tenggat pencairan anggaran menjadi perhatian Kemendagri.

”Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami meminta NPHD segera dicairkan, khususnya bagi daerah yang baru mencairkan NPHD di bawah 40 persen. Pencairan dana NPHD itu diperlukan untuk memastikan kesiapan pilkada dan meyakinkan dukungan anggaran ini betul-betul dapat dipenuhi oleh kepala daerah sesuai dengan NPHD,” katanya.

Koordinasi dengan pemda termasuk untuk memetakan kebutuhan alat pelindung diri bagi penyelenggara pemilu. Kebutuhan itu akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Pengendara sepeda motor melintasi mural kampanye anti-SARA dalam pemilihan umum yang tergambar di dinding jalan kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Jumat (19/6/2020). Sejumlah kalangan menilai, isu SARA tidak akan laku dalam pilkada serentak 2020 karea saat ini masyarakat membutuhkan narasi yang dibangun para calon kepala daerah dalam mengatasi pandemi Covid-19.

Anggaran pusat

Selain tersendatnya pencairan anggaran dari pemda, tambahan anggaran Rp 1,02 triliun yang bersumber dari APBN juga belum dicairkan. Anggota KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, hingga kini masih dilakukan penelaahan dan pengkajian oleh Kemenkeu.

Melihat problem anggaran masih belum teratasi, sejumlah anggota Komisi II DPR mendesak problem itu segera diatasi. Terlebih. pilkada lanjutan telah dimulai pekan lalu.

”Ini mesti jelas Pak Mendagri, kan, pemerintah menjelaskan, pada 9 Desember 2020 kita siap. Ini sudah bulan enam, besok bulan tujuh. Apakah mungkin, Pak, penyelenggara bisa bekerja, kan, tak mungkin. Mereka (penyelenggara) sudah mau turun, Pak. Jangan sampai penyelenggara terpapar dan tahapan terkapar,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P, Junimart Girsang.

Sementara itu, terkait Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah tuntas, Selasa lalu.

KPU akan mencermati ulang materi di dalamnya. Pengecekan ulang dilakukan untuk mencermati apakah seluruh masukan dari para pemangku kepentingan pilkada telah diakomodasi dalam regulasi tersebut.

Setelah naskah regulasi hasil harmonisasi dikembalikan, KPU akan mencermati ulang materi di dalamnya. Pengecekan ulang dilakukan untuk mencermati apakah seluruh masukan dari para pemangku kepentingan pilkada telah diakomodasi dalam regulasi tersebut.

Baca juga : Kebutuhan Anggaran Peralatan Protokol Kesehatan Pilkada Disiasati dari Pencairan NPHD

”Jika memang sudah (diakomodasi), baru masuk ke tahapan administrasi dan pengundangannya,” katanya.

KPU menargetkan rancangan PKPU itu sudah diundangkan pekan ini. Dengan demikian, penyelenggara pemilu di daerah yang menggelar Pilkada 2020 dapat memedomaninya guna mencegah penularan Covid-19.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan (ketiga dari kiri) bersama Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto (kedua dari kanan) menghadiri seremoni Perjanjian Kerja Sama Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 di Kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (17/6/2020). Kemitraan Bawaslu dengan KASN tersebut diharapkan bisa mewujudkan pilkada serentak 2020 yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, dan berintegritas. Bawaslu mencatat, hingga 15 Juni lalu, jumlah ASN yang melakukan pelanggaran netralitas terkait pilkada serentak 2020 sebanyak 369 orang. Lingkup perjanjian kerja sama yang akan dipergunakan sebagai pedoman pengawasan di lapangan, di antaranya, mencakup pertukaran data dan informasi, pencegahan, serta pengawasan tindak lanjut rekomendasi.