Balas Washington, Beijing Perintahkan Media AS Laporkan Aktivitas

AFP/BRENDAN SMIALOWSKI

Foto tanggal 29 Juni 2019 ini memperlihatkan Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden China Xi Jinping saling memunggungi saat mereka menghadiri pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan puncak G-20 di Osaka, Jepang.

BEIJING, RABU — Pemerintah China, Rabu (1/7/2020) di Beijing, memerintahkan empat perusahaan media asal Amerika Serikat yang beroperasi di China untuk memberikan rincian anggota staf, keuangan, hingga aset mereka di negara itu.

Empat media itu adalah Associated Press (AP), United Press Internasional (UPI), CBS News, dan National Public Radio (NPR).

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, menyatakan, langkah Beijing itu adalah balasan atas tindakan keras Washington terhadap empat saluran media Pemerintah China di AS sebelumnya.

Baca juga: Jadi Corong Beijing, Empat Media China Diperlakukan seperti Kedutaan Asing

Media-media AS itu diberi waktu untuk melakukan permintaan Beijing dalam kurun tujuh hari sejak permintaan itu diajukan.

”Tindakan China spenuhnya diperlukan terhadap penindasan tidak masuk akal Amerika Serikat terhadap organisasi media China di AS,” kata Zhao pada konferensi pers reguler di Beijing.

AP PHOTO/CHARLES DHARAPAK

Dalam foto dokumentasi pada 15 April 2013 ini tampak kantor pusat National Public Radio, di North Capitol Street, Washington DC.  Perwakilan NPR termasuk salah satu dari empat jaringan berita media AS yang terkena kebijakan pengawasan di China, sejak 1 Juli 2020.

Kementerian Luar Negeri AS pada 22 Juni lalu mereklasifikasi empat media saluran berita China sebagai misi asing di AS. Empat media itu menambah lima lainnya yang telah diklasifikasi dengan penggolongan serupa oleh Washington pada Februari.

”Kesembilan gerai itu dikendalikan secara efektif oleh Pemerintah China,” kata juru bicara Kemlu AS, Morgan Ortagus, Juni lalu.

Kelompok gerai-gerai pertama itu diperintahkan Washington untuk memotong jumlah anggota staf asal China yang bekerja di AS. Beijing lalu membalas dengan mengusir lebih dari selusin warga negara AS yang bekerja di China.

Baca juga: AS Ketatkan Aturan untuk Jurnalis China

Mereka adalah anggota staf The New York Times, The Wall Street Journal, dan The Washington Post. Beijing juga memerintahkan perusahaan surat kabar serta majalah Voice of America dan Time untuk menyatakan secara tertulis keberadaan anggota staf, laporan keuangan, operasional, dan real estat mereka di China.

Zhao menyatakan, pembatasan AS terhadap media China telah mengungkap kemunafikan dari apa yang disebut sebagai kebebasan pers yang selama ini diagung-agungkan oleh AS.

REUTERS/CARLOS GARCIA RAWLINS

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, saat menghadiri konferensi pers di  Beijing, China,  8 April 2020.

China pun mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dan menghentikan penindasan politik dan pembatasan tidak masuk akal terhadap media China.

Manajemen Associated Press dan NPR mengatakan dalam pernyataan terpisah bahwa mereka sedang meninjau permintaan Beijing itu.

Pihak Kemlu AS pada Juni lalu menyatakan, Pemerintah AS akan meminta empat perusahaan media China menyerahkan hal-hal yang diminta Washington.

Salah satu media yang masuk dalam permintaan itu adalah media asal China yang dikelola negara, yakni CCTV. Hal-hal yang diminta itu sama seperti yang diperlukan dari kantor kedutaan atau konsulat asing.

Baca juga: Kekerasan kepada Wartawan

Tidak ada yang diperintahkan untuk meninggalkan AS. Tidak ada batasan pula atas aktivitas mereka. Namun, visa atas anggota staf mereka asal China dibatasi otoritas AS mulai Maret.

Kondisi itu pun memaksa mereka mengurangi anggota staf China mereka dua pekan sejak mereka ditetapkan sebagai misi asing di AS. Media China termasuk Xinhua News Agency dan CCTV sekarang dibatasi hingga 100 visa saja.

PRAKASH SINGH / AFP

Sebuah aksi massa di New Delhi, India, 30 Juni 2020, memunculkan sentimen anti-China. Saat itu, mereka menentang beredarnya produk-produk China, termasuk menentang surat kabar ”Global Times”, yang oleh AS dicap sebagai corong Beijing sehingga identik dengan misi diplomatik asing.

Secara kolektif, mereka mempekerjakan sekitar 160 orang China di AS. Itu berarti  sekitar 60 pekerja asal China itu harus keluar dari wilayah AS.

Hubungan antara Beijing dan Washington telah memanas sejak perang dagang berkecamuk di antara kedua negara. Hubungan itu bahkan cenderung memburuk ketika keduanya saling menuduh terkait kondisi dan penanganan pandemi Covid-19, dinamika di kawasan Laut China Selatan, dan hal-hal terkait pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Pemerintah China Usir Wartawan yang Bekerja pada Tiga Media Ternama

Terbaru, kubu AS memimpin reaksi global terhadap pemberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang diberlakukan di Hong Kong oleh Beijing pada Selasa (30/6/2020).

Washington memotong ekspor pertahanan dan mencabut status perdagangan khusus pada Hong Kong sebagai wilayah pusat keuangan global. Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan semakin marah terhadap China atas pandemi Covid-19.

AFP/JOHN MACDOUGALL

Lukisan mural karya seniman grafiti, Eme Freethinker, menampilkan tokoh yang mirip dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump mengenakan penutup wajah, di Berlin, 28 April 2020.

Trump kembali menyalahkan kelambanan dan kurangnya transparansi China. Sementara itu, China pun balik menuduh Pemerintahan Trump memolitisasi pandemi untuk mengalihkan situasi dari buruknya penanganan AS atas kondisi pandemi itu.

Padahal, bulan lalu, Menlu AS Mike Pompeo telah bertemu dengan pejabat senior China, Yang Jiechi, di Hawaii dengan maksud meredakan ketegangan bilateral kedua negara. (AP/AFP/BEN)