Terbuka Kemungkinan Putin Berkuasa hingga Sepanjang Hayat
›
Terbuka Kemungkinan Putin...
Iklan
Terbuka Kemungkinan Putin Berkuasa hingga Sepanjang Hayat
Konstitusi baru Rusia memungkinkan Putin jadi presiden hingga 2036. Konstitusi itu juga menegaskan, pernikahan adalah penyatuan perempuan dan laki-laki. Perubahan juga memuat larangan pejabat punya kewarganegaraan ganda.
Oleh
Kris Mada
·4 menit baca
MOSKWA, KAMIS — Mayoritas warga Rusia yang memiliki hak pilih telah memberikan dukungan bagi perubahan konstitusi yang memungkinkan Presiden Vladimir Putin kembali menjadi presiden sampai tahun 2036.
Perubahan itu melapangkan jalan Putin untuk dapat terus mempertahankan kekekuasaannya. Jika dihitung dari sekarang, pria kelahiran Oktober 1952 itu akan berusia 83 tahun pada 2036 dan terbuka juga kemungkinan untuk dia berkuasa hingga sepanjang hayatnya.
Kantor berita Rusia, Tass, melaporkan, KPU menuntaskan penghitungan surat suara pada Kamis (2/7/2020) dini hari WIB atas hasil referendum pada Rabu (1/7). Tercatat 65 persen pemilik suara menggunakan haknya.
Dalam referendum pada Rabu waktu setempat, 78,03 persen suara sah mendukung perubahan referendum. Jumlah itu setara 50,7 persen dari seluruh pemilik suara terdaftar dan berhak memilih di referendum.
Sesuai ketentuan, perubahan konstitusi bisa dilakukan apabila sekurang-sekurangnya separuh dari seluruh suara sah di referendum itu menyokongnya. Tidak ada batas minimum pemberi suara.
Sejumlah pihak mempertanyakan jumlah pemilih yang memberi suara. ”Kami memeriksa beberapa tempat dan banyak keganjilan. Ada kawasan yang kehadiran pemilihnya ditambah, ada yang dikurangi,” kata Grigory Melkonyants yang memimpin pemantau pemilu independen, Golos.
Sementara pengamat politik Rusia, Gleb Pavlovsky, menyebut bahwa upaya Putin mendesak referendum di tengah pandemi menunjukkan peluang kerentanannya.
”Putin kurang percaya pada lingkaran terdekatnya dan khawatir pada masa depan. Dia ingin mendapat dukungan kuat dari masyarakat,” ujar mantan konsultan politik untuk Kepresidenan Rusia itu.
Pendapat itu senada dengan pernyataan Ketua Rusia Komisi Pemilihan Pusat Ella Pamfilova, beberapa waktu lalu. Setelah parlemen mengesahkan perubahan pada 11 Maret 2020, perubahan konstitusi sebenarnya sudah sah. Referendum adalah tanda itikad baik Putin yang ingin mendengar pendapat warga.
Wacana perubahan konstitusi diumumkan Putin pada Januari 2020. Perubahan konstitusi akan menghapuskan catatan empat kali masa jabatan Putin sebagai presiden dalam 21 tahun terakhir.
Putin mulai berkuasa pada Agustus 1999 kala menjadi Perdana Menteri Rusia di masa pemerintahan Boris Yeltsin. Desember 1999-Mei 2000, ia menjadi penjabat presiden karena Yeltsin mengundurkan diri. Selanjutnya, Putin dilantik menjadi presiden pada Mei 2000 dan berkuasa sampai 2008.
Pada 2008-2012, Putin kembali menjadi PM Rusia di masa pemerintahan Dmitry Medvedev. Selama jadi presiden, Medvedev menggelar referendum untuk mengubah konstitusi.
Perubahan itu memungkinkan Putin kembali menjabat dua periode lagi dan dengan masa jabatan lebih panjang, yakni dari 4 tahun menjadi 6 tahun per periode. Selepas perubahan itu, Putin kembali menjadi presiden pada 2012 dan terpilih lagi untuk periode 2018-2024
Dengan perubahan konstitusi yang disetujui lewat referendum kemarin, empat masa jabatan Putin sebagai presiden dianggap tidak ada sehingga ia bisa kembali mencalonkan diri dalam dua pemilu yang dijadwalkan pada 2024 dan 2030.
Jika menang, ia bisa menjadi presiden sampai 2036. Setelah masa jabatan berakhir, ia bisa menjadi PM seperti dilakukannya pada 2008-2012. Dengan kata lain, Putin hampir bisa disebut dapat berkuasa sampai akhir hayatnya.
Jika tetap terpilih dan menjadi presiden sampai 2036, Putin akan pensiun pada usia 84 tahun atau 9 tahun lebih muda dibandingkan dengan Mahathir Mohammad (95) yang kala kembali menjadi PM Malaysia pada Mei 2018 masih berusia 93 tahun.
Perubahan lain
Bukan hanya soal kepresiden yang diatur dalam perubahan konstitusi lewat referendum kemarin. Perubahan lain yang diusulkan adalah memperkuat kekuasaan presiden atas parlemen.
Presiden bisa membubarkan parlemen jika tiga kali berturut-turut menolak calon menteri yang diusulkan presiden. Sebagai imbalan, parlemen diberi kewenangan lebih besar untuk mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Konstitusi Rusia yang baru juga akan menegaskan pernikahan adalah penyatuan perempuan dan laki-laki. Moskwa juga akan melarang pejabat tinggi dan pejabat penting memiliki kewarganegaraan selain Rusia. Larangan lain adalah mewacanakan pemisahan wilayah negara.
Sementara bagi awam, konstitusi dilarang menetapkan upah minimum di bawah biaya hidup minimum. Dana pensiun negara juga akan disesuaikan dengan inflasi.
Semua usulan itu disetujui parlemen Rusia pada 11 Maret 2020. Selanjutnya, Putin mengesahkan deklarasi penyelenggaraan referendum terkait perubahan konstitusi tersebut.
Awalnya, referendum akan digelar pada 22 April 2020. Karena pandemi Covid-19, referendum dan banyak kegiatan pengumpulan massa ditunda.
KPU Rusia akhirnya setuju referendum digelar pada 26 Juni-1 Juli 2020. Waktu sangat panjang dibutuhkan karena ada ketentuan tempat pemungutan suara hanya boleh didatangi paling banyak 8 pemilih per jam. Dengan demikian, paling banyak 80 pemilih bisa memberikan suara per hari jika tempat pemungutan suara dibuka 10 jam per hari. (AP/AFP)