Untuk lebih yakin akan keselamatan warga dari ancaman penularan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar.
Oleh
Editor Kompas
·3 menit baca
Untuk lebih yakin akan keselamatan warga dari ancaman penularan Covid-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar.
Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi itu diperpanjang selama 14 hari mulai Jumat (3/7/2020) ini. Keputusan yang diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies R Baswedan tersebut diambil setelah rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 Jakarta.
Di satu sisi ada informasi baik. Menurut perhitungan tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, skor Jakarta cukup baik untuk melakukan pelonggaran. Skor total Jakarta 71, dengan rincian skor epidemiologi 75, kesehatan masyarakat 54, dan skor fasilitas kesehatan 83.
Namun, di sisi lain, angka penularan masih 1. Berarti satu orang positif berisiko menularkan kepada satu orang lain. Di luar itu, masih ada tenaga kesehatan tertular Covid-19 sehingga beberapa rumah sakit terpaksa ditutup sementara. Ada juga informasi, ada kasus positif ditemukan bukan di fasilitas kesehatan tempat warga memeriksakan diri. Hal ini ditemukan pihak puskesmas yang melakukan gerakan jemput bola, yaitu dengan mengadakan tes di sejumlah wilayah yang dinilai rentan.
Kita apresiasi ikhtiar Pemprov DKI Jakarta yang melakukan 14.000 tes per 1 juta penduduk. Gubernur menegaskan, angka tes DKI Jakarta itu sudah melewati target Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang mematok angka tes 1.000 per 1 juta penduduk. Melihat gambaran ini, kita menangkap, Pemprov DKI Jakarta memilih jalan aman dalam menangani pandemi Covid-19. PSBB transisi diteruskan dulu dan tak tergoda untuk mempercepat kehadiran normal baru.
Seperti dikemukakan pencetus istilah ”normal baru”, Roger McNamee, lebih penting mengerjakan urusan dengan benar daripada terjajah oleh, ia istilahkan sebagai, ”tirani kemendesakan”. Sebagian berpendapat, dua minggu terdengar cepat. Di sisi lain, penetapan tenggat yang cepat diharapkan juga bisa memacu semua pihak untuk lebih giat bekerja dan mendapat kondisi aman dari penularan secara cepat.
Bagaimanapun, dibutuhkan kinerja efektif untuk menghasilkan hasil nyata dalam tempo tidak terlalu lama. Kita ingat, Presiden Joko Widodo memberikan tenggat dua minggu bagi Jawa Timur untuk menurunkan angka penularan virus korona tipe baru. Kita berharap Pemprov DKI punya bekal lebih baik, bisa menggenjot upaya lebih efektif untuk mencapai hasil lebih unggul. Berkaca pada negara lain, kenapa kita tak bisa mengambil pelajaran dari Vietnam, Korea Selatan, atau Taiwan yang bisa melaju meninggalkan negara lain.
Dalam konteks negara, kata Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, beberapa saat lalu dalam wawancara dengan televisi CNBC, ada tiga komponen yang menopang pilar penanggulangan Covid-19, yaitu sistem kesehatan, tata laksana pemerintahan, dan kapasitas sosial. Indonesia, termasuk Pemprov DKI Jakarta, terus mengonsolidasikan diri dalam infrastruktur kesehatan, administrasi pemerintahan, dan meningkatkan modal sosial warganya.
Perpanjangan PSBB transisi dengan demikian jangan dilihat sebagai masa untuk slow down, tetapi justru saat memacu diri mengejar prestasi penanggulangan Covid-19.