Basis Evaluasi Prolegnas 2020 Dipertanyakan

Sebanyak 16 RUU diputuskan ditarik dari Prolegnas 2020. Tidak sedikit di antaranya RUU yang dinilai penting. Sementara RUU yang memantik protes publik dipertahankan.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Mobil pemadam kebakaran digunakan petugas pemadam untuk menyemprotkan cairan disinfektan di Kompleks Parlemen,Jakarta, Minggu (14/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah, DPR, dan DPD sepakat menarik 16 rancangan undang-undang dari Program Legislasi Nasional Tahun 2020. Padahal, beberapa di antara RUU itu dinilai penting untuk segera disahkan. Pengurangan target Prolegnas juga disertai dengan penambahan dan penggantian sejumlah RUU sehingga menguatkan pertanyaan soal basis pijakan evaluasi Prolegnas tersebut.

Kesepakatan mengevaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) itu diputuskan dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly serta Panitia Perancang Undang-Undang DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Sebelum dievaluasi, total ada 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020. Sekalipun disepakati pengurangan 16 RUU di antaranya, rapat memutuskan menambah tiga RUU untuk masuk dalam Prolegnas 2020. Kemudian, dua RUU di Prolegnas diputuskan untuk diganti dengan RUU lain.

Namun, baik pimpinan Baleg DPR maupun Yasonna Laoly tidak mengelaborasi alasan mereka memasukkan RUU baru dan mengganti sejumlah RUU dalam Prolegnas 2020.

Adapun terkait pengurangan RUU dalam Prolegnas, Yasonna mengapresiasi hal tersebut sebagai bagian dari perbaikan. Sebab, selama ini target penyelesaian RUU dalam Prolegnas tak pernah tercapai.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly (tengah)  saat rapat menyusun Prolegnas 2020-2024 dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Sebelumnya, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, penarikan sejumlah RUU dalam Prolegnas dilakukan supaya tidak menjadi beban bagi lembaga. Pasalnya, penyelesaian RUU dalam Prolegnas menjadi salah satu penilaian publik atas kinerja DPR. Padahal, saat ini fungsi legislasi DPR menjadi tidak optimal karena imbas dari pandemi Covid-19 (Kompas, 1/7/2020).

Baca juga: DPR Turunkan Target Prolegnas karena Pandemi Covid-19

RUU penting

Di antara 16 RUU yang diputuskan ditarik, tak sedikit di antaranya yang dinilai penting. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyesalkan penarikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Hal tersebut akan menambah lama upaya pemenuhan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Dalam jumpa pers koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis, penarikan RUU PKS salah satunya dinilai sebagai bentuk diskoneksi antara anggota DPR dan rakyat.

”Ada diskoneksi antara DPR dan rakyat,” kata Adinda Tenriangke Muchtar dari The Indonesian Institute.

Menurut Supratman, Komisi VIII DPR yang meminta RUU PKS ditarik. Alasannya, pembahasan RUU masih harus menunggu pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini terutama terkait dengan ancaman sanksi di kedua RUU agar ada kesesuaian satu sama lain.

ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA

Warga membubuhkan tanda tangan saat aksi Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan di Solo, Jawa Tengah, Minggu (9/12/2018). Aksi tersebut untuk mendorong Pemerintah serta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Selain RUU PKS, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengkritisi penarikan tiga RUU di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan dari Prolegnas 2020. Ketiga RUU adalah RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta RUU Perselisihan Hubungan Industrial.

Menurutnya, RUU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu RUU yang penting untuk menjaga keadilan dan keberimbangan di dunia usaha. Jika Indonesia ingin menarik investasi, keberadaan RUU ini semestinya menjadi pertimbangan bagi pembuat UU untuk segera direalisasikan.

“UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat perlu diperbaiki, karena UU itu dulu dibuat di awal reformasi, sehingga dibuat agak terburu-buru. Beberapa hal masih perlu untuk diperbaiki, termasuk pengaturan sanksi yang terlalu ringan dan mekanisme pembuktian persaingan usaha tidak sehat yang cukup sulit,” katanya.

Adapun RUU OJK, menurut Enny, perlu dibahas untuk memperkuat peran pengawasan OJK. Ini penting untuk mencegah kasus Jiwasraya dan maraknya investasi bodong terulang.

Baca juga: DPR Belum Paham Kegentingan Persoalan Kekerasan Seksual

Sementara itu, untuk RUU Perselisihan Hubungan Industrial, perlu diteruskan karena menyangkut nasib pekerja. Selama ini, dalam menyelesaikan perselisihan hubungan kerja, pemerintah tidak banyak berperan. “Sering kali pengusaha dan pekerja yang dimintakan menyelesaikan sendiri, sedangkan forum yang diatur oleh UU sifatnya tripartit,” kata Enny.

RUU problematik

Di sisi lain, sejumlah RUU problematik yang memantik protes publik diputuskan dipertahankan, di antaranya RUU Cipta Kerja, RKUHP, dan RUU Pemasyarakatan.

Sementara terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila, Supratman mengatakan, penarikan RUU HIP dari Prolegnas 2020 bukan lagi kewenangan Baleg DPR karena RUU itu telah diajukan sebagai inisiatif DPR di dalam rapat paripurna. Penarikan RUU tersebut perlu dibahas di dalam Badan Musyawarah (Bamus) DPR, dan selanjutnya diputuskan di dalam paripurna.

“Untuk RUU yang ditarik ketika sudah disetujui di dalam paripurna, mekanismenya berbeda dengan RUU yang masih dalam tahap harmonisasi di Baleg DPR. Kalau RUU yang sudah diparipurnakan, bukan kewenangan Baleg untuk menariknya,” katanya.

Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Fajri Nursyamsi menilai, basis evaluasi Prolegnas yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah tidak jelas sehingga tidak dapat diukur oleh publik.

Baca juga: Plus Minus Rapat Virtual DPR

Publik dinilainya wajar mempertanyakan basis evaluasi tersebut karena UU bukan hanya milik DPR dan pemerintah, melainkan juga milik rakyat.

Sikap DPR yang tidak mewadahi aspirasi publik, yakni dengan tidak memprioritaskan RUU yang menjadi kebutuhan publik, dinilainya akan menambah kerenggangan hubungan DPR dan rakyat yang diwakili. Hal ini dalam jangka panjang tidak sehat bagi praktik demokrasi di Tanah Air.