Presiden Perancis Emmanuel Macron akhirnya menunjuk perdana menteri baru. Pemerintahan yang baru ini diharapkan bisa mendukung Macron mewujudkan reformasi ekonominya.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
PHOTO BY CHRISTOF STACHE / AFP
Presiden Prancis Emmanuel Macron berpidato pada Konferensi Keamanan Muenchen (MSC) ke-56 di Muenchen, Jerman, pada (15/2/2020).
PARIS, JUMAT – Presiden Perancis Emmanuel Macron menunjuk birokrat senior Jean Castex untuk menggantikan Perdana Menteri Edouard Philippe yang mundur setelah menang dalam pemilihan wali kota Le Havre. Dalam pemilu itu Partai Hijau berhasil meraih kursi wali kota di kota-kota besar di Perancis.
Demikian diumumkan oleh Istana Elysee, Jumat (3/7/2020). Jean Castex merupakan anggota oposisi sayap kanan yang bertanggung jawab untuk mengawasi respons Perancis terhadap pandemi Covid-19. Setelah Castex ditunjuk maka pembentukan kabinet bisa dilakukan setelahnya.
Castex (55) pernah menjadi pejabat kedua tertinggi di Istana Elysee di masa kepresidenan Nicolas Sarkozy. Seorang sumber pejabat di Istana Elysee menggambarkan Castex sebagai sosok birokrat senior yang pengalaman politik lokalnya bisa membantu Macron terhubungan seluruh provinsi di Perancis.
THOMAS SAMSON, POOL VIA AP
Mantan Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe (ketiga dari kiri) dan Perdana Menteri Perancis yang baru, Jean Castex (ketiga dari kanan) berfoto bersama setelah upacara serah terima, Jumat (3/7/2020) di Paris, Perancis.
Macron telah mengatakan bahwa dirinya akan menetapkan “arah baru” pemerintah yang sedang bergulat dengan dampak ekonomi akibat pandemi. Dalam sebuah wawancara dengan koran regional Kamis (2/7/2020), Macron mengatakan bahwa Perancis harus bersiap terhadap krisis ekonomi yang “sangat sulit” sehingga “kita harus menetapkan arah baru.”
“Saya melihat ini berdasarkan rekonstruksi ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya,” ujar Macron. “Di luar ini, akan ada tim baru.”
Seorang pejabat dari Istana Elysee, menginformasikan, dalam pertemuannya yang hangat dan bersahabat, Kamis (2/7/2020), Macron dan Philippe “sepakat akan kebutuhan pemerintahan yang baru untuk mewujudkan fase baru.”
AFP/JACQUES DEMARTHON
Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe saat masih menjabat, berbicara dalam jumpa pers soal Brexit di Hotel Matignon, Paris, 17 Januari 2019.
“Fase baru kini terbuka dengan talenta-talenta baru dan metode baru dalam memerintah,” tambah sumber tersebut.
Laporan sejumlah media memperkirakan bahwa beberapa menteri yang kemungkinan diganti adalah Menteri Pertahanan Florence Parly dan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian yang keduanya merupakan sosialis sebelum bergabung dengan tim Macron. Beberapa menteri lain juga berpeluang diganti termasuk Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner yang mendapat kritik karena gagal mengatasi kerusuhan dan penjarahan seiring unjuk rasa “rompi kuning” tahun 2018-2019.
Baru-baru ini, Castaner telah memicu kemarahan polisi karena dirinya gagal mendukung polisi saat unjuk rasa \'memanas\' seiring gerakan Black Lives Matter.
Sementara para investor akan mengamati apakah Menteri Keuangan Bruno Le Maire masih dipertahankan dalam kabinet atau tidak. Selama ini ia bertugas mengawasi reformasi untuk meliberalisasi ekonomi dan menghabiskan banyak anggaran untuk mempertahankan perusahaan seperti Air France dan Renault bertahan selama krisis.
AFP/FAYEZ NURELDINE
Menteri Ekonomi dan keuangan Perancis Bruno Le Maire berbicara kepada wartawan saat pertemuan menteri keuangan G20 di Riyadh, Arab Saudi, 22 Februari 2020.
Akan tetapi, para analis berpendapat, Macron tidak memiliki banyak orang baru yang potensial untuk mengisi kabinet. Penyebabnya adalah partainya yang muda telah gagal menghasilkan sosok kader yang menonjol. Artinya, ia bisa saja menunjuk orang yang relatif tidak dikenal publik.
Sejak Macron terpilih menjadi presiden, ada 17 menteri yang mengundurkan diri dari kabinet. Yang paling anyar adalah Agnes Buzyn yang mundur dari jabatannya sebagai menteri kesehatan untuk mencalonkan diri menjadi wali kota Paris bersaing dengan petahana Anne Hidalgo.
Hidalgo yang didukung oleh Partai Hijau akhirnya kembali menang. Pemilu walikota ini menjadi bukti dukungan terhadap Partai Hijau yang meningkat dan menggambarkan betapa Macron kesulitan berhubungan dengan rakyat biasa. Partai La Republique en Marche milik Macron tidak mampu meraih satupun kursi walikota di kota besar. Situasi itu berpotensi menjauhkan Macron dari basisnya menjelang pemilu presiden 2022 nanti.
