Data yang Jelas dan Sinkron Bantu Masyarakat Pahami Covid-19
›
Data yang Jelas dan Sinkron...
Iklan
Data yang Jelas dan Sinkron Bantu Masyarakat Pahami Covid-19
Dalam memaknai informasi kesehatan, tak bisa hanya mengandalkan atau membaca satu jenis angka. Namun, angka-angka tersebut harus dilihat secara menyeluruh sehingga ada pemahaman jelas akan kondisi satu wilayah.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·2 menit baca
SEMARANG, KOMPAS — Keterbukaan pemerintah daerah dalam menyajikan data yang jelas terkait Covid-19 akan membantu masyarakat untuk paham dan waspada akan penyakit itu. Selain itu, sinkronisasi data dari pusat hingga daerah penting agar masyarakat tidak bingung.
Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro, dr Ari Udijono, saat dihubungi, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (5/7/2020), mengatakan, dalam memaknai informasi kesehatan, tak bisa hanya mengandalkan satu jenis angka. Namun, angka-angka tersebut harus dilihat secara menyeluruh.
”Data seperti jumlah orang yang diperiksa, terkonfirmasi positif, jenis sakit, dan lainnya harus disajikan lengkap. Juga angka (persentase) kematian di satu wilayah. Harus dilihat berapa banyak kasus yang ditemukan. Jika persentase tinggi karena kasus positifnya relatif sedikit, perlu terus dilakukan pemeriksaan dan pelacakan,” kata Ari.
Perbedaan jumlah data antara pusat dan daerah antara lain terlihat pada sebaran kasus Covid-19 di Jateng.
Kelengkapan data (bukan identitas pasien) Covid-19 juga penting guna membaca kondisi sebenar-benarnya di satu wilayah. Hal tersebut penting untuk pemahaman Covid-19 di masyarakat.
Ari menambahkan, sinkronisasi data dari pusat hingga daerah juga penting. ”Komunikasi dan keterbukaan informasi serta data oleh pemerintah tampaknya belum diutamakan. Ini perlu agar tak membingungkan masyarakat, serta lebih nyaman dalam menyikapi problem terkait Covid-19 ini,” katanya.
Perbedaan jumlah data antara pusat dan daerah antara lain terlihat pada sebaran kasus Covid-19 di Jateng. Pada laman info Covid-19 Pemprov Jateng, Minggu (5/7) pukul 13.24, tercatat ada 4.708 kasus positif kumulatif dengan rincian 1.993 dirawat, 2.314 sembuh, dan 401 meninggal.
Sementara itu, pada laman informasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 pusat, Sabtu (4/7), di Jateng terdapat 4.403 kasus positif kumulatif (2.761 dirawat, 1.457 sembuh, dan 185 meninggal). Ada perbedaan signifikan antara data Pemprov Jateng dan pusat yang Gugus Tugas pusat yang dikirim dari Pusdatin Kementerian Kesehatan.
Kasus meninggal
Pemprov Jateng mencatat sudah ada 401 orang meninggal, sedangkan Gugus Tugas pusat baru mencatatkan 185 orang. Artinya ada selisih 216 orang atau 116,8 persen. Pantauan Kompas, perbedaan seperti itu sudah berlangsung beberapa hari.
Pada empat provinsi lain dengan kasus positif terbanyak, hingga Minggu siang, tak ada perbedaan signifikan data Covid-19 meninggal dengan pusat. Jawa Barat 177 orang meninggal (sama dengan pusat), DKI Jakarta 650 orang (643 orang pada data pusat), Jawa Timur 1.027 orang (996 orang), dan Sulawesi Selatan 188 orang (175 orang).
Kepala Dinas Kesehatan Jateng Yulianto Prabowo menuturkan, perbedaan data disebabkan sejumlah faktor, salah satunya waktu rilis data terkait Covid-19 itu. Menurut dia, pengambilan data pada waktu berbeda akan membuat data daerah dan pusat akan berbeda.
Guna mengurangi perbedaan, setidaknya pada data provinsi dan kabupaten/kota, telah disepakati untuk dilakukan pada jam sama. ”Kami sudah rapat. Jadi, untuk Jateng, provinsi dan kabupaten/kota menyepakati sama-sama mengambil data pukul 12.00,” kata Yulianto.
Sebelumnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, terbuka akan data terkait Covid-19. ”Kalau saya, tak perlu ada yang ditutupi. Disampaikan saja. Karena itu, kemarin ada yang bilang Jateng (kasusnya) tinggi. Ya, memang. Faktanya naik, sehingga butuh perhatian,” ujarnya.
Selain Kota Semarang, sejumlah daerah lain yang kasusnya tercatat terus naik, antara lain, adalah Kabupaten Demak, Jepara, dan Rembang. Ganjar pun kemudian membentuk satuan koordinasi wilayah di setiap eks karesidenan di Jateng. Pemahaman masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan diharapkan meningkat.