Tiga kluster penularan Covid-19 dengan 171 kasus di lingkungan industri di Semarang menjadi alarm agar perusahaan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Oleh
TIM KOMPAS
·4 menit baca
SEMARANG, KOMPAS— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong pelaksanaan tes dan pelacakan Covid-19 secara masif di lingkungan industri. Hal ini menyusul adanya 171 kasus dari kluster perusahaan di Semarang dalam sepekan terakhir.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong tes massal digencarkan di semua lini, termasuk industri. Hal itu penting guna mendeteksi dan membendung lebih dini jika ditemukan kasus positif.
”Tak hanya industri, tapi juga rumah sakit dan pemerintahan. Segera lakukan treatment dan tes massal, tracing (pelacakan), lalu direm. Umpama industri tetap beraktivitas dengan hasil tracing atau hasil PCR-nya (positif), ya, mesti dihentikan,” katanya, Senin (6/7/2020).
Ia menambahkan, prioritas penanganan saat ini ialah wilayah Semarang Raya, meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal. Ia meminta kepala daerah untuk melakukan tes masif dan menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM).
Ada pengaturan jarak saat makan, 1-2 meter, serta diberlakukan sif.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Semarang Abdul Hakam mengatakan, kasus penularan Covid-19 di tiga perusahaan berkembang dalam sepekan terakhir. Tak dirinci nama-nama perusahaan itu. Diduga, ada kelalaian penerapan protokol kesehatan saat istirahat, ibadah, dan makan.
Kemarin, Dinas Tenaga Kerja Semarang menyurati semua pemimpin perusahaan di Semarang agar meningkatkan kewaspadaan. Perusahaan harus mencegah penularan Covid-19 dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
”Ada pengaturan jarak saat makan, 1-2 meter, serta diberlakukan sif. Misalnya, ada jeda 15 menit agar tak berbarengan. Saat ada yang terindikasi Covid-19, segera bersurat ke dinas kesehatan,” ujar Kepala Disnaker Semarang Sutrisno.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jateng Frans Kongi terkejut saat ada perusahaan di Semarang yang menjadi kluster penyebaran Covid-19. Hal ini karena sejak pertengahan Maret 2020, protokol kesehatan di perusahaan telah disosialisasikan.
”Saya sudah mendorong agar anggota benar-benar mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Sebab, kalau ada PSBB, kita akan terpuruk dan susah untuk bangkit lagi. Ekonomi dan kesehatan berjalan seiring dengan penuh kehati-hatian,” katanya.
Ketua Apindo Semarang Dedi Mulyadi menambahkan, sebagian besar perusahaan sudah menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Sejak didengungkan normal baru, juga sudah diupayakan pengetatan dan ditambah pemberian vitamin serta pembagian sif agar tidak terjadi penumpukan.
”Yang agak sulit diatur ketika karyawan membeli makanan kepada pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Sebab, yang berjualan di kawasan (industri) masih banyak. Karyawan juga bagian dari masyarakat. Kita harus bergerak bersama mengatasi masalah ini,” kata Dedi.
Hingga kemarin, ada 1.934 kasus Covid-19 di Semarang, terdiri dari 760 orang dirawat atau isolasi mandiri, 974 orang sembuh, dan 200 orang meninggal. Penyebaran terjadi pada kluster pasar tradisional, lingkungan Pemkot Semarang, dan tenaga kesehatan.
Kemunculan kluster Covid-19 di lingkungan industri, sebelumnya juga terjadi pada PT HM Sampoerna di Surabaya, PT Freeport Indonesia di Mimika, dan PT Unilever Indonesia Tbk di Bekasi.
Dalam penanganan kluster di pabrik rokok PT HM Sampoerna di Surabaya, tak hanya semua karyawan yang menjalani tes cepat dan tes usap, tetapi juga warga sekitar pabrik. ”Tes massal tidak cukup jika hanya dilakukan kepada semua karyawan, tetapi juga harus dilakukan kepada warga sekitar pabrik karena ada potensi karyawan sudah menularkan ke tetangga sekitar tempat tinggalnya,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, kemarin.
Tenaga kesehatan
Dari Daerah Istimewa Yogyakarta dilaporkan, tiga tenaga kesehatan dinyatakan positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir. Mereka berasal dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.
Juru bicara Pemprov DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, mengatakan, pihaknya terus berupaya memperbanyak tes swab di kalangan tenaga kesehatan. Hal itu penting untuk mencegah penularan di kalangan tenaga kesehatan.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jabar menyerap 10 juta masker buatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menstimulus perekonomian saat pandemi Covid-19.
”Kami diberi tugas oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Jabar untuk menyerap masker dari UMKM dan menyalurkannya kepada masyarakat. Pada tahap awal sudah ada sekitar 2 juta masker yang disalurkan. Kami juga menginventarisasi 800 hingga 1.000 UMKM yang siap memproduksi alat pelindung diri, termasuk masker,” kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jabar Kusmana Hartadji.
UMKM secara digital guna meningkatkan daya saing. ”Sebanyak 17-20 persen UMKM telah memanfaatkan transaksi digital dan hal ini menjadi keuntungan dalam daya saing,” ujarnya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, pergeseran perilaku konsumen mulai terlihat saat mobilitas terbatas karena kekhawatiran terhadap ancaman pandemi. Karena itu, digitalisasi menjadi peluang usaha bagi pelaku UMKM.