Uni Emirat Arab hendak mengubah 50 persen layanan pemerintahan menjadi digital serta menggabungkan separuh badan federal dan kementerian. Tujuannya, pemerintahan lebih efisien dan gesit di tengah pandemi Covid-19.
Oleh
Redaksi
·2 menit baca
KARIM SAHIB/AFP
Jemaah menjaga jarak aman satu sama lain saat melakukan shalat di sebuah masjid di Emirat Sharjah, Uni Emirat Arab, setelah negara itu membuka kembali tempat ibadah pada 1 Juli 2020.
Demi efisiensi dan kecepatan pengambilan keputusan, Uni Emirat Arab berbenah dengan merampingkan lembaga negara dan mulai mendigitalisasi layanan umum.
Uni Emirat Arab (UEA) menganut sistem pemerintahan, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Tertinggi. Majelis ini beranggotakan tujuh emir (pemimpin) dari tujuh emirat yang bergabung di UEA. Meskipun tak tertulis, presiden UEA terpilih selalu berasal dari keemiran Abu Dhabi, Al-Nahyan, dan wakil presiden dari Dubai, Al-Maktoum.
Perubahan apa pun di UEA tak lepas dari peran Majelis Tertinggi sebagai pembuat kebijakan utama. Majelis mempunyai fungsi legislatif dan eksekutif, antara lain membuat undang-undang (UU) federal dan menyetujui perdana menteri (PM) yang dicalonkan presiden.
Uni Emirat Arab berbenah dengan merampingkan lembaga negara dan mendigitalisasi layanan umum.
Wakil Presiden Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, sekaligus PM UEA, Minggu (5/7/2020), mengumumkan perombakan pemerintah secara luas. Perombakan ini bertujuan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel dan modern untuk mengatasi tantangan saat pandemi Covid-19 dan harga minyak yang rendah sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi UEA (Kompas, 6/7/2020).
Al-Maktoum akan mengubah 50 persen pusat layanan pemerintahan menjadi platform digital dalam dua tahun serta menggabungkan separuh agen federal dan kementerian. Kementerian Perindustrian dan Pengembangan Teknologi yang baru dibentuk, misalnya, adalah gabungan Otoritas Emirates untuk Standardisasi dan Metrologi serta Menteri Negara Ilmu Pengembangan Pengetahuan.
Perubahan radikal di UEA sebenarnya dimulai dengan pemilihan tidak langsung sebagai bagian dari proses memodernisasi sistem pemerintahan. Pemilu tahun 2015 menghasilkan Dewan Nasional Federal (FNC) dengan 25 persen anggota perempuan. Sejak saat itu ada perempuan yang menjabat menteri dan menempati posisi di pengadilan.
KARIM SAHIB/AFP
Jemaah meninggalkan sebuah masjid seusai menjalankan shalat di Emirat Sharjah, Uni Emirat Arab, setelah negara itu membuka kembali tempat ibadah pada 1 Juli 2020.
Kita melihat, Abu Dhabi dan Dubai bergerak menjadi kota metropolitan baru di kancah global. Maskapai Emirates dan Etihad, berikut Bandara Abu Dhabi dan Dubai, menjadi hub penerbangan internasional dan bandara tersibuk di dunia.
Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan ekonomi UEA akan berkontraksi sebesar 3,5 persen tahun 2020 akibat pandemi. Namun, Dubai tetap berencana menjadi tuan rumah World Fair meskipun sadar pertumbuhan ekonomi positif baru bisa diraih pada 2021.
Warga UEA menikmati hasil pembangunan negaranya. Mereka mendapat subsidi perumahan, layanan kesehatan gratis, pendidikan tinggi gratis, beasiswa di luar negeri, serta sesekali pembebasan utang. Perubahan di UEA belum menjalar, baik dari sisi politik maupun ekonomi, ke negara di kawasan yang sekarang didominasi perang dan tragedi kemanusiaan. Pandemi Covid-19 kian memperparah penderitaan masyarakat di kawasan. Kita perlu belajar dan mendorong agar UEA menularkan kesuksesannya ke kawasan.
