Kantor Badan Keamanan China di Hong Kong Mulai Beroperasi
›
Kantor Badan Keamanan China di...
Iklan
Kantor Badan Keamanan China di Hong Kong Mulai Beroperasi
Hong Kong memasuki era baru dan kian menjadi bagian dari China daratan dalam hal kebijakan keamanan menyusul diberlakukannya UU Keamanan Nasional di wilayah itu. Kebebasan berekspresi semakin dibatasi.
Oleh
ADHITYA RAMADHAN
·3 menit baca
AP PHOTO/KIN CHEUNG
Pengunjuk rasa pro-China memegang bendera China saat unjuk rasa merayakan pemberlakuan UU Keamanan Nasional di Hong Kong, Selasa (30/6/2020). Sebagai bagian dari amanat UU itu, kantor badan keamanan yang menegakkan UU tersebut dibuka secara resmi, Rabu (8/7/2020).
HONG KONG, RABU — Untuk pertama kalinya China membuka kantor badan intelijennya di Hong Kong atas dasar Undang-Undang Keamanan Nasional. Kantor berkedudukan di Hotel Metropark, kawasan niaga paling sibuk di Causeway Bay yang menghadap kawasan Victoria Park, Rabu (8/7/2020).
Victoria Park dan sekitarnya biasanya menjadi tempat pengunjung pro-demokrasi Hong Kong bereaksi. ”Kantor Pelindung Keamanan Nasional Pemerintah Rakyat China di Wilayah Administratif Hong Kong diresmikan di sini Rabu pagi,” tulis kantor berita China, Xinhua, media resmi Pemerintah China.
Sebelumnya, sebuah plakat bertuliskan nama badan keamanan itu diungkap di hadapan para pejabat pemerintah dan kepolisian Hong Kong.
Pekan lalu, Beijing telah menunjuk Zheng Yanxiong untuk mengepalai kantor tersebut di Hong Kong. Zheng merupakan sosok garis keras partai yang dikenal atas keterlibatannya dalam menekan protes di perbatasan Provinsi Guangdong.
Bersama dengan Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam dan Kepala Kantor Penghubung China di Hong Kong Luo Huining, Zheng hadir dalam acara pembukaan tersebut. Luo mengatakan, kantor itu merupakan ”penjaga gawang keamanan nasional”; warga yang cinta China dan Hong Kong menyambutnya.
Dalam menjalankan tugasnya di Hong Kong, Zheng akan dibantu oleh dua wakil. Wakil pertama yaitu Li Jiangzhou, veteran keamanan publik yang bekerja di Kantor Penghubung China, sebuah lembaga yang mewakili Beijing di Hong Kong.
Wakil kedua adalah Sun Qingye yang kurang dikenal publik. Pekan lalu, dengan mengutip sumber dari pemerintah, South China Morning Post menggambarkan Sun sebagai pejabat senior dari badan intelijen China.
Berdasarkan UU Keamanan Nasional, setiap agen yang bekerja dan menjalankan tugas mereka di badan keamanan tersebut kebal dari hukum di Hong Kong.
Kompas
Pekerja memasang papan nama di luar Hotel Metropark di Causeway Bay, Hong Kong yang diubah menjadi kantor badan keamanan China di Hong Kong, Selasa (7/7/2020).
Polisi memblokir jalan di sekitar Hotel Metropark, yang berhadapan denga Victoria Park, dengan penghalang berisi air. Bendera China dibentangkan di tiang di luar gedung dan plakat bertuliskan Republik Rakyat China dipasang di sana.
Seperti diwartakan, minggu lalu Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional di Hong Kong yang menargetkan aktivitas subversi, separatisme, terorisme, dan kolusi dengan kekuatan asing. UU tersebut merupakan perubahan radikal atas kebebasan dan otonomi Hong Kong sejak diserahkan Inggris ke China pada 1997.
Kejam
Di China daratan, UU serupa dipakai untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Polisi rahasia China menjadi elemen aparat keamanan yang efisien dan kejam yang tidak menoleransi perbedaan.
Sehari setelah UU Keamanan Nasional China diberlakukan di Hong Kong, polisi setempat menangkap orang-orang yang menyuarakan pandangan politik tertentu, seperti mendorong kemerdekaan atau otonomi Hong Kong.
UU ini juga memberikan kewenangan kepada polisi Hong Kong untuk memerintahkan penghapusan konten atau komentar yang diunggah di internet yang dinilai mengancam keamanan nasional.
Kompas
Polisi menahan seorang pemrotes setelah disemprot cairan merica saat unjuk rasa di Causeway Bay, Hong Kong, Rabu (1/7/2020).
Beijing menyebutkan, UU Keamanan Nasional China yang baru di Hong Kong akan berlaku pada kasus-kasus paling serius. Hal ini meruntuhkan dinding pembatas antara pengadilan yang dikontrol partai berkuasa di China daratan dan peradilan yang independen di Hong Kong yang telah ada sejak 1997.
Di antara beberapa ketentuan baru dalam UU keamanan itu, salah satunya adalah aparat keamanan China bekerja secara terbuka di Hong Kong dengan kewenangan untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan nasional.
Sebelum UU Keamanan Nasional berlaku, setiap kejahatan ditangani oleh kepolisian dan peradilan Hong Kong.
Namun, China berargumen bahwa UU Keamanan Nasional merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. UU tersebut diperlukan untuk memulihkan stabilitas setelah demonstrasi prodemokrasi yang penuh kekerasan selama berbulan-bulan tahun lalu. (AFP/REUTERS)
