Perbedaan Joko Tjandra dan Warga Biasa dalam Mengurus KTP-el

Publik bisa memaklumi jika layanan KTP-el dalam hitungan jam berlaku untuk semua orang. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Kecepatan layanan itu hanya keistimewaan bagi segelintir orang.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Warga mengambil KTP elektronik di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, Rabu (8/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah warga harus menunggu beberapa hari untuk mengurus kartu tanda penduduk elektronik. Ini berbeda dengan Joko S Tjandra, buronan perkara hak tagih utang atau cessie Bank Bali, yang hanya butuh 30 menit untuk perekaman data hingga mendapatkan KTP-el.

Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Suprihatin menjelaskan, perlu dua hari sejak perekaman data hingga warga bisa mendapatkan KTP elektronik (KTP-el). Sebelum merekam data, warga harus mengunggah berkas kartu keluarga dan akta kelahiran melalui situs https://alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Petugas kemudian memeriksa kelengkapan dokumen. ”Jika berkasnya lengkap, esok harinya kami jadwalkan perekaman data. Dua hari setelah perekaman data, KTP-el sudah bisa diambil,” kata Suprihatin ketika ditemui Rabu (8/7/2020).

KOMPAS/INSAN ALFAJRI

Layanan kependudukan di Kelurahan Sukabumi Utara, Jakarta Barat, Rabu (8/7/2020).

Di Kelurahan Sukabumi Utara, Alam (18) sedang mengambil KTP-el baru. Dia melakukan perekaman data sejak September 2019. Sebulan setelah perekaman, ia kembali ke kelurahan, tetapi KTP-el miliknya belum siap karena keterbatasan blangko KTP-el dari pemerintah pusat. ”Setelah itu, aku pulang kampung. Dan, baru sekarang sempat mengambil KTP-el,” katanya.

Dihubungi secara terpisah, Nanik Dwiastuti (39), karyawan swasta, ingin memperbarui data KTP-el karena dia pindah domisili dari Gunung Kidul, DI Yogyakarta, ke Tangerang Selatan, Banten.

Untuk memperbarui data KTP-el, dia harus mengurus kartu keluarga (KK) baru. Dia sudah mengurus ini sejak Senin (6/7/2020). Dinas kependudukan dan catatan sipil setempat menjanjikan KTP-el miliknya siap pada Jumat.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga menjalani perekaman retina mata saat pembuatan KTP-el di Kantor Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Senin (15/6/2020). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan kembali membuka layanan perekaman KTP-el yang dihentikan seiring dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar  sejak 18 April 2020.

Sebelumnya, Nanik sempat dua kali mendatangi Kantor Kelurahan Pondok Benda, Tangerang Selatan, untuk mengurus kartu keluarga (KK). Akan tetapi, dia tidak kebagian kuota. ”Di kelurahan, karena lagi pandemi Covid-19, pengurusan KK dibatasi lima orang per hari,” katanya.

Baca juga : Buron Leluasa Urus KTP Elektronik karena Data Pemerintah Belum Terintegrasi

Di Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, Raihan (18) sudah melakukan perekaman data sejak Juni 2019. Empat bulan setelah perekaman data, dia kembali ke kelurahan. Ternyata KTP-el miliknya masih belum siap karena blangko terbatas. Raihan kemudian datang kembali ke kelurahan pada Rabu ini. ”Sekarang sudah siap, kok. Ini lagi diambilkan sama petugas,” katanya.

Tahun lalu, hampir semua warga Indonesia yang hendak mengurus KTP-el kesulitan karena blangko tidak cukup. Ini pun terekam dalam surat pembaca

Kompas. Aristanto, warga Bekasi, Jawa Barat, 12 November 2019, menulis, terjadi kelangkaan blangko KTP-el yang sudah berlangsung lama, khususnya di Kantor Pemerintah Kota Bekasi.

Kompas

Petugas KPUD DKI menunjukkan contoh dua jenis surat keterangan yang resmi dan diakui saat pencoblosan di Kantor KPUD DKI Jakarta, Senin (17/4/2017). Surat keterangan itu dikeluarkan bagi warga yang sudah merekam KTP-el, tetapi belum memperoleh blangko. Surat keterangan yang diakui dalam pencoblosan 19 April adalah surat keterangan yang memakai foto (kiri) dan kode batang, serta surat keterangan khusus pilkada. Surat keterangan ditandatangani ketua satuan pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil kelurahan.

Bahkan, warga Surabaya, Deny Martinus, harus menunggu hingga dua tahun untuk penerbitan KTP-el miliknya, 3 Januari 2019.

Pemerintah menerbitkan surat keterangan bagi mereka yang belum mendapatkan KTP-el saat itu. Baru sejak Maret 2020, pemerintah tidak lagi menerbitkan surat keterangan karena blangko KTP-el sudah tersedia.

Diskriminasi pelayanan

Pengalaman warga yang harus menunggu beberapa hari untuk penerbitan KTP-el berbanding terbalik dengan Joko S Tjandra. Buronan kasus korupsi yang sudah kabur selama 11 tahun ini terpantau mengurus KTP-el di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan, 8 Juni 2020.

Baca juga : Jejak Si Buron pada 8 Juni

Setelah melakukan perekaman data, KTP-el milik Joko selesai berselang 30 menit. Proses pengurusan KTP-el Joko yang singkat, menurut Lurah Grogol Selatan Asep Subahan, bukan berarti ada perlakuan istimewa untuknya. Sebab, hal serupa juga diterapkan kepada masyarakat lain (Kompas, 6/7/2020).

KOMPAS/HARRY SUSILO

Kamera CCTV di salah satu sudut Kantor Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, seperti terlihat, Sabtu (4/7/2020). Buronan terpidana kasus pengalihan hak tagih utang (cessie) Bank Bali, Joko Tjandra, sempat memperlihatkan diri saat melakukan perekaman KTP-el di kantor kelurahan tersebut pada 8 Juni 2020. Namun, ia tidak terekam kamera CCTV karena kamera sudah tidak berfungsi dalam tiga bulan terakhir.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, sistem perekaman data sudah diperbaiki. Menurut dia, 94,3 persen pencetakan KTP-el bisa selesai dalam waktu kurang dari 24 jam (Kompas.com, 7/7/2020).

Menurut Kepala Departemen Politik dan Pemerintahan The Habibie Center Bawono Kumoro, publik bisa memaklumi jika layanan KTP-el dalam hitungan jam itu berlaku untuk semua orang. Namun, akan beda ceritanya jika hal itu hanya keistimewaan bagi segelintir orang.

Masyarakat, ujarnya, bisa menyimpulkan pengistimewaan itu sebagai diskriminasi dalam pelayanan publik. Menurut dia, ini terjadi lantaran reformasi birokrasi belum berjalan maksimal.