Partai Demokrat dengan Partai Kebangkitan Bangsa memutuskan untuk berkoalisi di 30 daerah dari 270 wilayah yang akan menggelar pilkada serentak 2020.
Oleh
Dian Dewi Purnamasari
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Muhaimin Iskandar di kantor DPP PKB Jakarta, Rabu (8/7/2020). Ada berbagai isu yang mereka bicarakan, termasuk di antarnya koalisi partai di 30 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke kantor DPP PKB didampingi oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Andi Arief, dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Herman Khaeron. Sementara Cak Imin—panggilan Muhaimin Iskandar—didampingi Sekjen PKB Hasanudin Wahid, Ketua Desk Pilkada Faisol Reza, Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto, dan Ketua Fraksi PKB Cucun Samsu Rizal.
Seusai pertemuan, Agus mengatakan bahwa kedatangannya ke kantor PKB untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Demokrat juga ingin mengajak PKB untuk berkolaborasi dalam mengatasi krisis kesehatan masyarakat, yaitu pandemi Covid-19.
Demokrat juga ingin mengajak PKB untuk berkolaborasi dalam mengatasi krisis kesehatan masyarakat, yaitu pandemi Covid-19.
Walaupun Demokrat bukanlah partai koalisi pemerintah, partai tersebut tetap ingin memberikan solusi dan kontribusi positif dalam penanganan pandemi Covid-19. Dengan demikian, walaupun tidak diminta, Demokrat akan tetap membantu para tenaga medis dan masyarakat yang terdampak Covid-19.
”Kami berharap persahabatan kebersamaan seperti ini terus langgeng. Untuk tujuan baik, tujuan kemanusiaan, kami harus bersatu padu,” kata Agus.
Selain itu, pertemuan sore itu juga secara spesifik membahas tentang koalisi parpol nasionalis dan partai Islam itu dalam perhelatan pilkada serentak 2020. Menurut Agus, ada banyak kesamaan antara Demokrat dan PKB, terutama dalam melihat Indonesia secara utuh. Demokrat dan PKB sama-sama ingin melihat politik yang berkeadaban dan menyatukan.
Saat ini, kedua partai sepakat untuk bersama-sama mengusung kandidat kepala daerah di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar pilkada pada Desember 2020.
Saat ini, kedua partai sepakat untuk bersama-sama mengusung kandidat kepala daerah di 30 daerah dari total 270 daerah yang menggelar pilkada pada Desember 2020. Jumlah tersebut mungkin bertambah sesuai dengan perkembangan pembahasan antar-kedua parpol.
”Mudah-mudahan, melalui ajang pilkada ini, kebersamaan di sejumlah daerah bisa menjadi awal yang baik untuk semakin dekatnya dua parpol ini,” kata Agus.
Selain koalisi, kedua pimpinan parpol itu juga membahas tentang perkembangan politik terkini di Tanah Air, khususnya mengenai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang memicu kontroversi di masyarakat. Menurut Agus, RUU tersebut sangat tidak tepat dibahas pada saat konsentrasi masyarakat sedang berperang melawan Covid-19.
Di masa krisis ini, tidak diperlukan gagasan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Draf RUU HIP juga dinilai membuat masyarakat kembali ke belakang dengan sejarah lama yang belum direkonsiliasi secara utuh. Isu-isu tersebut, menurut Agus, sangat tidak dibutuhkan di hari-hari ini.
Di masa krisis ini, tidak diperlukan gagasan yang berpotensi memecah belah masyarakat. Draf RUU HIP juga dinilai membuat masyarakat kembali ke belakang dengan sejarah lama yang belum direkonsiliasi secara utuh.
Sementara itu, Muhaimin mengatakan bahwa kerja sama antara Demokrat dan PKB sudah berlangsung sejak lama. Saat Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa selama dua periode, kedua parpol tersebut berkoalisi. Di DPR, sejak partai Demokrat lahir, kedua parpol tersebut juga sudah bekerja sama. Kini, kerja sama akan terus dijalin dan diharapkan menghasilkan sesuatu yang lebih produktif.
Mengenai pandemi Covid-19, misalnya, PKB dan Demokrat dapat bersama-sama merumuskan cara untuk mengatasi tantangan ekonomi nasional. Selain itu, kedua parpol juga akan bekerja sama di DPR untuk menyusun APBN, merancang dan membuat undang-undang, ataupun mengawasi kinerja eksekutif. Kerja sama jangka panjang juga akan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah ekonomi nasional secara menyeluruh setelah dihantam badai Covid-19.
”Kami juga bersepakat untuk bekerja sama lebih aktif lagi dalam Pilkada 2020 ini,” kata Muhaimin.