Soal ”Reshuffle”, Presiden Hanya Bilang ”Ingin Kabinet Bekerja Maksimal”
›
Soal ”Reshuffle”, Presiden...
Iklan
Soal ”Reshuffle”, Presiden Hanya Bilang ”Ingin Kabinet Bekerja Maksimal”
Wacana ”reshuffle” kabinet ditanyakan langsung Wakil Ketua MPR Syarief Hasan ke Presiden Jokowi. Jawabannya, Presiden hanya ingin kabinetnya bekerja maksimal. Apa maknanya? ”Silakan dimaknai sendiri,” kata Syarief.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo secara implisit tidak menyebutkan secara tegas soal adanya reshuffle kabinet yang saat ini menjadi topik hangat di masyarakat, tetapi hanya mengatakan menginginkan kabinetnya bekerja secara maksimal.
”Secara implisit begitu. Jadi, silakan diartikan sendiri,” kata Wakil Ketua MPR Syarief Hasan dalam keterangan pers para pemimpin MPR seusai bertemu dengan Presiden Jokowi di Ruang Garuda, Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Sementara, pimpinan MPR dipimpin Ketua MPR Bambang Soesatyo. Pertemuan berlangsung sekitar 45 menit.
Presiden Joko Widodo tidak menyebutkan secara tegas soal adanya reshuffle kabinet yang saat ini menjadi topik hangat di masyarakat, tetapi hanya mengatakan menginginkan kabinetnya bekerja secara maksimal. Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan sendiri.
Sebelumnya, menurut Hasan, ia menanyakan kemungkinan adanya perombakan kabinet terkait dengan pidato Presiden Jokowi yang sebagian isinya menegur dan marah terhadap kabinetnya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu.
Dalam pidato tersebut, Presiden Jokowi seolah memberikan sinyal untuk merombak kabinet selain juga pembubaran lembaga akibat kinerja kabinet yang dinilai kurang ekstra bekerja keras di saat menghadapi pandemi Covid-19 saat ini.
Terkait reshuffle kabinet sendiri, Pratikno kepada wartawan saat memberikan keterangan pers mengenai acara peringatan 17 Agustus 2020 di lobi Gedung Utama, Sekretariat Negara, Jakarta, memastikan tidak adanya reshuffle kabinet karena saat ini pasca-teguran dan kemarahan Presiden seperti dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu, kinerja kementerian dan lembaga sudah membaik dan meningkat luar biasa sehingga tidak relevan lagi membicarakan isu tersebut.
Sebelumnya, saat menerima pimpinan MPR, sejumlah persoalan dibahas bersama Presiden Jokowi. Mulai dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi atau RUU HIP Pancasila hingga wacana penggantian personel di Kabinet Indonesia Maju.
Presiden hadiri pidato kenegaraan
Dalam konferensi pers, seusai pertemuan, Ketua MPR Bambang Soesatyo menjelaskan, rapat konsultasi ini sesungguhnya sebagai persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan diselenggarakan pada 14 Agustus. Biasanya, Sidang Tahunan digelar pada 16 Agustus. Namun, tahun ini, 16 Agustus jatuh pada hari Minggu. MPR pun memajukan jadwal menjadi 14 Agustus mendatang.
”Pak Presiden menyatakan akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR karena bagaimanapun juga, (seperti) apa yang disampaikan Presiden, kita harus beradaptasi. Maka itu harus kita artikan kehidupan harus terus berjalan, kerja-kerja untuk bangsa dan negara harus terus dilanjutkan, tetapi tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat,” kata Bambang.
Beberapa topik hangat juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Para pemimpin MPR menanyakan sikap pemerintah terhadap inisiatif DPR terkait RUU HIP yang banyak ditentang masyarakat. Presiden Jokowi kemudian menyampaikan pemerintah masih mengkaji berdasarkan masukan-masukan masyarakat. Kajian RUU tersebut kini ditangani oleh Menko Polhukam.
Presiden Jokowi, tambah Bambang, juga berpesan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa harus tetap dijaga sampai kapan pun. Namun, dalam sosialisasi, pelaksanaannya, pembumiannya, ataupun pembinaannya memerlukan payung hukum yang kuat, setidaknya undang-undang.
”Tidak cukup kalau hanya diberi payung hukum peraturan presiden. Tadi beliau menyampaikan langsung seperti itu. Beliau bahkan menyampaikan sangat riskan kalau lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan Pancasila hanya berpayung perpres,” kata Bambang.
Kendati sejalan dengan masukan Pengurus Besar Nadhlatul Ulama kepada MPR, Bambang menegaskan legislasi adalah wilayah kerja DPR bersama pemerintah. MPR tidak masuk wilayah itu. Namun, MPR tetap mendengarkan aspirasi masyarakat.
Karena itu, kata Bambang, tugas MPR saat ini adalah memberikan penjelasan kepada rakyat. Sebab, tugas MPR seharusnya mendinginkan situasi, menjaga situasi politik tetap kondusif di tengah situasi yang tidak normal ini.
Lebih jauh, lanjut Bambang, MPR sepakat mengawal rakyat, mengawal pemerintahan yang membela sepenuhnya kepentingan rakyat, serta keselamatan rakyat sampai kapan pun. Sebab, MPR sesungguhnya adalah lembaga yang menjadi pengejawatahan rakyat. Dalam catatan Kompas, saat bertemu dengan purnawirawan TNI di antaranya Jenderal (Pur) Try Sutrisno, RUU HIP diusulkan diganti nomenklaturnya menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).
MPR sepakat mengawal rakyat, mengawal pemerintahan yang membela sepenuhnya kepentingan rakyat, serta keselamatan rakyat sampai kapan pun. Sebab, MPR sesungguhnya adalah lembaga yang menjadi pengejawatahan rakyat.
Terkait masalah ekonomi yang terjadi di masa pandemi Covid-19, menurut Bambang, Presiden Jokowi juga menjelaskan langkah pemerintah untuk memberikan stimulus sebagai jalan keluar terhadap berbagai situasi ekonomi yang ada. Subsidi bunga pinjaman terutama untuk UMKM ataupun pelaku usaha lain diberikan untuk mengembalikan geliat dunia usaha.
Subsidi tarif gratis juga diberikan pemerintah kepada 20 juta pemakai listrik 450 watt dan subsidi 50 persen kepada pemakai listrik 900 watt. Menurut Bambang, Presiden menjelaskan soal stimulus yang juga diberikan kepada dunia pesantren setidaknya senilai Rp 26 triliun dengan harapan lembaga pendidikan keagamaan tetap berjalan baik.
Kendati situasi sulit, seperti juga dirasakan semua pemimpin dunia, Presiden Jokowi, lanjut Bambang, menyampaikan sikap optimistisnya bahwa Indonesia akan bisa keluar dari situasi ini dengan lebih baik lagi.