Kepala BKPM Janji Jemput Investor dari Tiba di Bandara hingga Kawal di Lokasi Pengurusan Izin

BKPM berjanji mengawal investor merealisasikan penanaman modalnya di Tanah Air mulai dari tiba di bandara hingga mengawal ke lokasi pengurusan perizinan. Langkah ini upaya BKPM tingkatkan investasi di masa Covid-19.

KOMPAS/Lasti Kurnia

Kegiatan di pabrik PT Waskita Karya Infrastruktur yang memproduksi beragam produk fabrikasi baja dengan mesin-mesin computer numerical control dan sejumlah alat fabrikasi lain buatan Eropa di kawasan Industri Modern Cikande, Serang, Banten, Kamis (5/3/2020). Produk fabrikasi baja dari anak perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk ini dibuat untuk mendukung proyek infrastruktur jalan tol berupa jembatan rangka baja dan toll road guardrail dan juga proyek transmisi listrik 500 KV di Pulau Sumatera, dengan target kapasitas produksi 40.000 hingga 50.000 ton pada 2020. Pabrik yang telah berdiri dengan investasi senilai Rp 238 miliar ini mengunakan sepenuhnya bahan baku baja dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Gunung Garuda. Ke depannya akan dikembangkan produk fabrikasi baja lainnya berupa boks grinder untuk keperluan proyek infrastruktur jalan tol dan LRT.

JAKARTA, KOMPAS — Badan Koordinasi Penanaman Modal berjanji mengawal investor merealisasikan penanaman modalnya di Tanah Air. Dari potensi investasi senilai Rp 708 triliun, 58 persen di antaranya telah difasilitasi BKPM.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (9/7/2020), menyatakan, BKPM saat ini fokus untuk menarik investasi asing baru sekaligus mempercepat realisasi investasi lama yang terkendala sejumlah hal selama tiga atau empat  tahun terakhir.

Baca juga : ”Omnibus Law” Bikin Realisasi Investasi Tahun 2020 Lebih Optimistis

Bagi Indonesia, basis pertumbuhan ekonomi nasional adalah konsumsi rumah tangga. Selanjutnya, faktor pemacunya adalah investasi yang menjadi penyumbang terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Di tengah resesi global, arus investasi anjlok. Untuk itu, ikhtiar menjaga arus investasi masuk ke dalam negeri menjadi penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional setelah tertekan krisis Covid-19.

Saya yakinkan, investor asing yang ingin berkunjung, ketika tiba di bandara, tim BKPM akan menjemput dan akan mengawal Anda sepanjang serius berinvestasi. Kita akan urus semua perizinan. Anda hanya bawa modal dan teknologi. Biarkan kami yang urus perizinannya. (Bahlil Lahadalia)

Guna menarik investasi baru, Bahlil melanjutkan, BKPM telah bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di luar negeri dan kantor-kantor ekstensi BKPM di luar negeri. Adapun untuk invetasi lama yang terkendala, BKPM siap memfasilitasi mulai dari pusat hingga daerah.

”Saya yakinkan, investor asing yang ingin berkunjung, ketika tiba di bandara, tim BKPM akan menjemput dan akan mengawal Anda sepanjang serius berinvestasi. Kita akan urus semua perizinan. Anda hanya bawa modal dan teknologi. Biarkan kami yang urus perizinannya,” kata Bahli menegaskan.

SUMBER: BANK INDONESIA

Posisi Investasi Internasional Indonesia

Berdasarkan data BKPM, potensi investasi yang bisa direalisasikan pada tahun ini adalah Rp 708 triliun. BKPM sejauh ini telah memfasilitasi di antaranya senilai Rp 410 triliun investasi.

”Indonesia berkepentingan untuk mentransformasi perekonomiannya, dari industri primer ke industri bernilai tambah, terutama industri hilir,” ujar Bahlil.

Untuk mendorong transformasi perekonomian nasional tersebut, Bahlil melanjutkan, beberapa sektor yang ingin didorong BKPM antara lain adalah kesehatan, pertambangan, infrastruktur, dan manufaktur.

Untuk kesehatan, BKPM mengundang masuknya investasi peralatan kesehatan. Kebutuhan ini sangat terasa saat krisis Covid-19 karena impor peralatan kesehatan meningkat tajam. Pemasaran produknya diprioritaskan untuk pasar dalam negeri terlebih dahulu.

Adapun lokasi  investasi, sebagaimana instruksi Presiden, pemerintah membangun kawasan industri dengan harga tanah yang kompetitif, yakni di bawah Rp 1 juta per meter persegi. Ini termasuk harga tanah yang kompetitif di kawasan Asia Tenggara.

”Selain itu, ada juga upah buruh yang kompetitif. Di Batang (Jawa Tengah), misalnya, upah buruh di bawah rata-rata nasional. Lokasinya dekat tol, sekitar 500 meter. Juga dekat dengan pelabuhan dan rel kereta api,” tutur Bahlil menambahkan.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA (LSA) 17-10-2019

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjawab pertanyaan mengenai pencapaian kebijakan luar negeri Indonesia di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (17/10).

Anjlok

Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan, arus investasi global anjlok pada tahun ini. United Nation Trade and Development memperkirakan krisis Covid-19 akan memotong 40 persen investasi global di tahun ini. Dampaknya akan dirasakan oleh  negara berkembang yang paling mengalami tekanan tersebut.

Sejak krisis Covid-19 mulai melanda, merujuk laporan Dana Moneter Internasional (IMF), arus modal asing yang keluar mencapai 83 miliar dollar Amerika Serikat dari negara-negara berkembang. Sebanyak 45 persen di antaranya terbang keluar dari Asia.

Untuk itu, Retno menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing. Pemerintah misalnya bekerja keras menyederhanakan perizinan dan birokrasi, menyediakan insentif, dan mempromosikan peluang investasi di Tanah Air. Segenap Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri bekerja keras mempromosikan investasi sekaligus memastikan realisasinya.

”Investasi adalah instrumen kunci untuk pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Retno lagi.

KOMPAS/SAIFUL RIJAL YUNUS

Peti kemas di Kendari New Port, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (7/7/2020). Kapasitas pelabuhan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 3,5 juta TEUs selama 10 tahun ke depan. Pelabuhan ini didorong untuk memiliki fasilitas lengkap sebagai pelabuhan internasional dan mendukung ekspor di regional Sulawesi.

Sejalan dengan itu, Retno menyampaikan bahwa penerapan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Comprehensive Economic Partnership Agreement/CEPA) Indonesia-Australia akan efektif diterapkan yang dimulai 5 Juli lalu.  Skema kerja sama yang ditandatanganai kedua negara per 4 Maret 2019 itu telah diratifikasi melalui UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia yang diterbitkan pada Februari 2020.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing. Pemerintah misalnya bekerja keras menyederhanakan perizinan dan birokrasi, menyediakan insentif, dan mempromosikan peluang investasi di Tanah Air. Segenap Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di luar negeri bekerja keras mempromosikan investasi sekaligus memastikan realisasinya. (Retno LP Marsudi)

”CEPA ini tidak hanya perjanjian perdagangan di barang dan jasa serta investasi, tetapi juga kerja sama pendidikan pelatihan, vokasi, pendidikan tinggi, dan kesehatan,” ujar Retno.

Baca juga : Percepat Ratifikasi EFTA CEPA untuk Dongkrak Investasi

Untuk Indonesia, CEPA diharapkan meningkatkan ekspor karena penghapusan sejumlah tarif sampai 0 persen. Ekspor yang akan mendapatkan manfaat antara lain tekstil, produk otomotif, elektronik, produk perikanan, dan alat komunikasi. CEPA juga menyediakan iklim yang jauh lebih kondusif bagi investor Australia untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

”Melalui implementasi aktif CEPA, ada potensi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,23 persen melalui tambahan 1,65 miliar dollar Australia per tahun. Hal ini diharapkan ikut mempercepat pemulihan ekonomi nasional,” kata Retno.

Kompas

Menlu Retno L.P Marsudi (tengah) dan Menlu Australia Julie Bishop (ketiga dari kiri), selaku Ketua Bersama RI-Australia, berjalan dengan para menteri dan pejabat tinggi dalam Konferensi Ke-6 Menteri-menteri Regional tentang Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Transnasional di Nusa Dua, Bali, Rabu (23/3). Konferensi yang juga disebut Bali Process tersebut berlangsung dua hari, dihadiri 17 menteri, 267 delegasi dari 48 negara untuk membahas langkah efektif dan terkoordinasi dalam penanganan arus migrasi ireguler lintas negara.