SDA Sudah Usang, Saatnya Pembangunan Berbasis Kompetensi Manusia

Pembangunan yang mengandalkan sumber daya alam sudah usang. Kini saatnya Indonesia mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia agar menjadi motor penggerak pembangunan.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Tambang mangan di salah satu lokasi di Manggarai Timur yang merusak lingkungan setempat.

JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 menjadi momentum untuk mengubah orientasi pembangunan ekonomi. Pembangunan yang selama ini cenderung bertolak dari industri ekstraktif mesti diganti dengan pembangunan berorientasi sumber daya manusia. Generasi kompeten akan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam. Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Adaptasi Kebijakan Baru, Membangun Ekonomi tanpa Merusak Lingkungan” yang digagas oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Kamis (9/7/2020).

Tokoh ekonomi lingkungan Emil Salim yang menjadi penanggap dalam diskusi itu menjelaskan, Indonesia memiliki generasi usia produktif dalam jumlah besar. Akibat pandemi Covid-19, mereka harus belajar secara virtual dan minim metode tatap muka. Ini membutuhkan fasilitas listrik dan internet memadai.

Baca juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Sejumlah Proyek Jalan Terus

Di sisi lain, kecakapan dalam menggunakan aplikasi daring, seperti Zoom, pun dibutuhkan. Fasilitas ini dinilai belum merata di seluruh Indonesia. Jika generasi ini tidak terdidik dengan benar, Indonesia kehilangan kesempatan untuk ”tinggal landas” di tahun 2045.

”Ada perubahan yang saya kira belum dipahami oleh pemerintah, yakni belum menanggapi pentingnya mengubah pembangunan ekonomi menjadi pembangunan manusia yang menjadi kunci bonus demografi. Inti dari pembangunan manusia adalah memungkinkan adanya nilai tambah dari sumber daya alam yang tersedia,” jelasnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Pekerja memonitor pengerjaan proyek Jakarta International Stadium di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Selasa (7/7/2020). Kecakapan para tenaga kerja seharusnya menjadi fokus pemerintah agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain di masa mendatang.

Diskusi ini menghadirkan tiga panelis, yakni Ketua Dewan Pembina Yayasan Kehati Ismid Hadad, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM Rimawan Pradiptyo, dan Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya.

Baca juga: Ubah Orientasi Pembangunan Pascapandemi

Ismid menjelaskan, pembangunan dengan orientasi ekonomi yang dimulai sejak tahun 1960-an dianggap mujarab untuk memberantas kemiskinan dan keterbelakangan di negara yang baru lepas dari belenggu kolonialisme. Negara-negara yang baru merdeka itu dipacu untuk meningkatkan perekonomian agar bergerak maju. Era dekade pembangunan pertama (1960-1970) dianggap sukses menaikkan laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara dunia ketiga.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Praktik tambang minyak ilegal berlangsung terorganisasi dalam kawasan hutan tanaman industri di Kabupaten Sarolangun,  Jambi, Rabu (4/6/2020). Untuk memudahkan distribusi minyak curiannya, para pekerja tambang membangun jalur pipa sepanjang 5,6 kilometer. Tampak bak-bak penampungan minyak di salah satu titik.

Ironisnya, lanjut Ismid, kesuksesan itu harus dibayar mahal dengan kian meluasnya kesenjangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kerusakan sumber daya alam. Ini tak lepas dari sudut pandang pembangunan ekonomi yang hanya menganggap lingkungan sebagai faktor eksternal. SDA tak lebih dari sekadar bahan baku atau sarana untuk memproduksi barang dan jasa.

”Pelestarian lingkungan hidup pun dianggap urusan ribet, kompleks, berjangka panjang dan butuh biaya besar. Jadi, diurus nanti saja sesudah urusan ekonomi beres,” lanjutnya.

Baca juga : Sekolah Tidak Lancar, Sejumlah Anak Menjadi Pekerja

Padahal, dia melanjutkan, lingkungan dan ekonomi tidak mesti berada dalam posisi trade-off atau saling mengorbankan. Kerusakan lingkungan tidak harus dianggap sebagai biaya yang harus dibayar agar mendapat manfaat dari pembangunan ekonomi. Keduanya bisa bersinergi dengan mengeluarkan kebijakan yang saling mendukung.

Rimawan menambahkan, kita terjebak dengan kutukan keberlimpahan SDA. Dengan demikian, ekspor bahan baku (raw material) masih tinggi. Ini, lanjutnya, membuktikan bahwa Indonesia gagal dalam proses industrialisasi. ”Sebagai gambaran, Malaysia punya 100 industri turunan minyak sawit mentah (CPO), sementara kita hanya punya 40 industri turunan,” jelasnya

Baca juga: Strategi Pembiayaan Jadi Kunci Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Tinggi

Ini, katanya, merupakan akibat dari kebijakan ekonomi yang belum memprioritaskan human capital dan aspek kelembagaan sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Penataan aspek kelembagaan, baik formal maupun informal, akan berdampak pada pembangunan suatu negara.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintas di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, Senin (6/7/2020). Sejak Desember 2019 hingga awal Juli 2020 ini, KPK telah melakukan tiga kali operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi.

Kelembagaan dan korupsi

Di Indonesia, aspek kelembagaan ini belum diperhatikan benar. Akibatnya, kasus korupsi masih marak. Tidak aneh jika banyak orang berlomba-lomba untuk membuka kafe karena perizinannya mudah. ”Akan sangat berisiko membuka usaha yang membutuhkan perizinan yang lebih kompleks karena risiko korupsi dari setiap pos perizinan masih terbuka,” ujarnya.

Teguh Surya menambahkan, pembangunan ekonomi berbasis ekstraksi SDA sudah mencapai titik jenuh. Sedikit saja terjadi perubahan iklim dan cuaca, Indonesia menjadi rentan terhadap bencana. Forum ini, lanjutnya, ingin menghimpun gagasan-gagasan pembangunan alternatif yang tidak hanya bertolak pada ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan.