Penjagaan Perbatasan Kota Semarang Dilonggarkan, Tim Patroli Diperkuat

Kini, pada PKM tahap 5 yang dimulai Senin (6/8/2020), Pemkot Semarang mengalihkan strategi dengan menggeser personel di pos-pos pantau perbatasan untuk bergabung dengan tim patroli.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara yang hendak ke arah Jakarta di Gerbang Tol Kalikangkung, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/5/2020). Di gerbang tol itu, dilakukan pemeriksaan surat jalan bagi mereka yang hendak masuk tol pada masa arus balik Lebaran 2020. Apabila tak ada surat, pengendara diharuskan memutar balik kendaraannya.

SEMARANG, KOMPAS — Pergerakan orang di jalur pantai utara atau pantura Jawa tak terlepas dari aktivitas ekonomi yang mulai menggeliat, khususnya di wilayah Semarang Raya, Jawa Tengah. Pemantauan di perbatasan Kota Semarang dinilai tak lagi efektif sehingga akan difokuskan oleh tim patroli.

Berdasarkan pantauan sepekan terakhir, pengecekan para pengendara dari luar kota masih dilakukan di sejumlah pos perbatasan di Kota Semarang. Salah satunya di Jalan Majapahit, Kota Semarang, yang berbatasan dengan Kabupaten Demak. Mereka yang bersuhu tubuh di atas 37,5 derajat celsius akan diputar balik.

Meski demikian, ada juga pos yang sudah tidak difungsikan. Seperti pos pengecekan di Jalan Setiabudi, Srondol, yang merupakan perbatasan Kota Semarang dengan daerah utara, termasuk Kabupaten Semarang. Selain itu, pos pengecekan di kawasan di Jalan Hadi Soebeno, Ngaliyan, juga sudah tidak difungsikan.

Adapun patroli digelar tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kota Semarang, mengecek potensi kerumunan setiap malam. Dalam ketentuan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), unit usaha, termasuk kuliner, hanya dibolehkan buka hingga pukul 22.00. Namun, sejumlah pedagang masih ada yang melanggar dan ”kucing-kucingan” dengan petugas.

Baca juga : Penyebaran Covid-19 di Pantura Jawa Berkait Pelonggaran Aktivitas

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas mengukur sebuah etalase yang akan digunakan untuk menampilkan beberapa benda purbakala di Museum Ronggowarsito, Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (1/7/2020). Mereka menata ulang dan menambah sejumlah koleksi untuk melengkapi museum.

Kini, pada PKM tahap kelima yang dimulai Senin (6/7/2020), Pemkot Semarang mengalihkan strategi. ”(Personel) pos-pos pantau di perbatasan kami geser untuk memperkuat tim patroli. Kampung Hebat Siaga Covid bentukan Polrestabes (sudah ada 88 kampung) juga akan kami tambah lagi 177 kampung,” kata Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Rabu (8/7/2020).

Hal itu, kata Hendrar, guna meningkatkan pemahaman warga akan pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Sebab, saat ini telah ada berbagai kluster penularan di Kota Semarang, seperti pasar tradisional, tenaga medis, lingkungan Pemkot Semarang, dan industri.

Saat ini telah ada berbagai kluster penularan di Kota Semarang, seperti pasar tradisional, tenaga medis, lingkungan Pemkot Semarang, dan industri.

Menurut laman informasi Covid-19 Pemkot Semarang, hingga Rabu (8/7/2020) sore, terdapat 2.220 kasus positif kumulatif, dengan rincian 919 dirawat atau isolasi, 1.085 sembuh, dan 216 meninggal. Pada Senin (6/7/2020) bahkan tercatat penambahan 238 kasus positif dalam sehari.

Adapun pergerakan warga di Kota Semarang tak bisa dilepaskan dari beberapa daerah di sekelilingnya, termasuk Kabupaten Demak. Pergerakan sejumlah pedagang pasar tradisional di Demak juga berhubungan dengan pasar-pasar di Kota Semarang.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas menggunakan bak terbuka untuk menyemprotkan cairan disinfektan dengan mesin kompresor ke semua lapak pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/6/2020). Aktivitas jual-beli dihentikan beberapa hari ini untuk mensterilkan kawasan pasar.

Potensi penularan dari jalur pantura itu semakin tinggi saat memasuki era normal baru. ”Ini masalah besar. Persepsi masyarakat tentang normal baru seolah-olah (Covid-19) itu sudah tidak ada. Mengatur masyarakat untuk memakai masker dan tak berkerumun saja sulitnya bukan main,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Singgih Setyono.

Sosialisasi dan edukasi pun terus diberikan Pemkab Demak kepada masyarakat, termasuk pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Di Pasar Bintoro, Demak, misalnya, penerapan protokol kesehatan diikuti dengan pengawasan.

Transaksi tak langsung, tetapi memakai gayung. Apabila ada yang tak memakai masker, diberi sanksi membaca (Surat) Al-Fatihah dan bersih-bersih di sekitar pasar.

”Pedagang dan pembeli diwajibkan memakai masker dan menjaga jarak. Transaksi tak langsung, tetapi memakai gayung. Apabila ada yang tak memakai masker, diberi sanksi membaca (Surat) Al-Fatihah dan bersih-bersih di sekitar pasar,” ujar Singgih.

Terkait pengawasan di perbatasan wilayah di pantura atau jalan nasional, Singgih menilai sudah tak efektif. ”Mobilitas saat ini sudah tinggi, termasuk dari arah Surabaya. Yang kami lakukan, pemantauan di jalan-jalan kabupaten sambil mengedukasi masyarakat,” katanya.

Menurut laman informasi Covid-19 Pemkab Demak, hingga Selasa (7/7/2020), terdapat 551 kasus positif Covid-19 kumulatif dengan rincian 323 dirawat/isolasi mandiri, 133 sembuh, dan 95 meninggal.

Baca juga : Penerapan Protokol Kesehatan pada Industri di Jawa Tengah Diawasi Ketat

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Petugas berjaga di area yang telah ditutup sementara dari aktivitas jual beli di Pasar Rasamala, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (6/6/2020). Selama penutupan ini, dilakukan penyemprotan disinfektan setelah salah satu pedagang positif Covid-19.

Cabut izin

Arief Dwi Sulistya dari Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rembang mengatakan, pihaknya terus menyosialisasikan protokol kesehatan kepada pedagang pasar serta pedagang kaki lima. Hal tersebut bersifat wajib.

”Bagi yang ketahuan tak mengenakan masker, baik penjual maupun pembeli, kami tegur. Khusus penjual, apabila tetap seperti itu, ada pencabutan izin usaha. Kami juga mengajak orang yang berpengaruh untuk ikut mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Dari kepala-kepala daerah hingga yang terbawah tak boleh putus mengedukasi masyarakat. Ini penting untuk keberlanjutan. (Ari Udijono-Epdemiolog Undip)

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Diponegoro, dr Ari Udijono, menuturkan, apa yang dilakukan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan turun langsung menyosialisasikan penerapan protokol kesehatan merupakan hal baik.

Namun, ia juga menilai, seharusnya, secara runut kelembagaan, para pemimpin dari kepala daerah hingga ketua RT melakukan hal sama. ”Karena keteladanan dari seorang pemimpin ini yang akan ditiru. Jadi, dari kepala-kepala daerah hingga yang terbawah tak boleh putus mengedukasi masyarakat. Ini penting untuk keberlanjutan,” katanya.

Menurut dia, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di setiap daerah juga mesti lebih aktif dan mendekat ke masyarakat. Dengan demikian, akan terbangun kesadaran bersama di tingkat terbawah dalam masyarakat, guna memutus mata rantai Covid-19.

Baca juga : Kasus di Semarang Raya Melonjak, Daya Tampung RS Jadi Perhatian

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Area karantina pekerja migran dari Malaysia yang dijaga ketat petugas di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa (19/5/2020).