Kekerasan atas Etnis Uighur, Tiga Pejabat Senior China Dijatuhi Sanksi AS
›
Kekerasan atas Etnis Uighur,...
Iklan
Kekerasan atas Etnis Uighur, Tiga Pejabat Senior China Dijatuhi Sanksi AS
AS menjatuhkan sanksi kepada tiga pejabat Partai Komunis China yang diduga menjadi otak tindakan keras dan pelanggaran HAM pada kelompok minoritas Uighur dan minoritas lain di China. Bejing berjanji akan membalasnya.
Oleh
Mahdi Muhammad
·3 menit baca
AFP/GREG BAKER
Foto dokumentasi pada 31 Mei 2019 ini memperlihatkan para pria dari kelompok minoritas Muslim Uighur di China. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan sanksi kepada para pejabat Partai Komunis China terkait perlakuan sewenang-wenang dan pelanggaran HAM terhadap minoritas Uighur, Juli 2020.
WASHINGTON DC, JUMAT — Amerika Serikat membuat gebrakan besar pertama terkait kekerasan Pemerintah China yang dinilai mengerikan terhadap warga etnis minoritas Uighur dan Muslim lainnya di China. Gebrakan itu dimulai Washington dengan memberikan sanksi kepada sejumlah pejabat China.
Pemerintah AS menolak untuk memproses visa tiga pejabat China, seperti disampaikan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Kamis (9/7/2020) waktu Washington DC, AS atau Jumat WIB. Tiga pejabat China itu dinilai berperan peting dalam tindakan berlebihan atas minoritas Muslim di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang, China.
Ketiga pejabat China yang dikenai sanksi AS itu adalah Direktur Biro Keamanan Umum Xinjiang Wang Mingshan; mantan pemimpin senior Partai Komunis China di Xinjiang, Zhu Hailun; dan Ketua Partai Komunis China (PKC) Wilayah Xinjiang Chen Quanguo.
Chen merupakan arsitek kebijakan keras Beijing terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya. Sebelumnya, Chen juga dikenal sebagai otak kekerasan bersenjata di Tibet.
Pompeo mengatakan, keputusan Pemerintah AS adalah untuk melawan penyiksaan yang sistematis dan mengerikan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah China terhadap warga minoritas.
YURI GRIPAS/POOL/AFP
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.
Tindakan keras China itu, antara lain, termasuk sistem kerja paksa, penahanan massal, dan mengontrol pertumbuhan populasi etnis Uighur dan minoritas lainnya.
”Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan ketika PKC melakukan pelanggaran HAM yang menargetkan warga Uighur, etnik Kazakh, dan anggota kelompok minoritas lainnya di Xinjiang,” kata Pompeo dalam pernyataannya.
Langkah tegas Washington tidak hanya berupa penolakan pembuatan visa, tetapi juga sanksi lainnya, termasuk di antaranya pembekuan aset ketiga pejabat tadi yang bisa dijangkau oleh yurisdiksi AS.
Departemen Keuangan AS juga memberikan peringatan kepada para pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan ketiga orang itu atau pejabat keempat, yaitu Huo Liujun. Mereka akan dimasukkan dalam kategori kejahatan keuangan.
Selain itu Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada biro keamanan sebagai institusi karena pengawasannya terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya di China.
Kisah kekerasan Pemerintah China terhadap warga Uighur dan warga minoritas lainnya di China telah lama menyeruak ke dunia internasional.
GOOGLE MAP
Provinsi Xinjiang di China barat merupakan rumah bagi komunitas warga minoritas Muslim Uighur, Kazakhs, dan minoritas lainnya di China.
Berbagai laporan telah memaparkan kondisi yang terjadi di dalam sebuah lokasi yang disebut Beijing sebagai ”pusat pendidikan kejuruan” di Xinjiang, yang dihuni oleh satu juta warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya.
Bangunan ”pusat pendidikan kejuruan” biasanya dibatasi tembok tinggi, pagar kawat berduri, dan dijaga ketat aparat keamanan. Di dalamnya, warga minoritas dilaporkan dicuci otaknya untuk menyeragamkan kelompok minoritas secara paksa ke dalam kelompok mayoritas negara itu.
Sebuah lembaga advokasi kelompok minoritas Uighur, Proyek Hak Asasi Manusia Uighur, memuji sanksi tersebut dan mendesak negara lain untuk mengikutinya. ”Akhirnya, ada tindakan dan konsekuensi nyata,” kata Omer Kanat, Direktur Eksekutif lembaga itu.
Kongres AS sendiri sebenarnya menginginkan sanksi yang lebih keras terhadap China. Sebanyak 78 anggota Kongres lintas partai merilis surat yang mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan secara resmi untuk menetapkan kebijakan China terhadap minoritas sebagai genosida.
Olivia Enos, seorang analis kebijakan senior di Heritage Heritage Foundation yang mempelajari hak asasi manusia, meragukan bahwa Beijing akan tiba-tiba berbalik arah di Xinjiang. Namun, penerapan sanksi terhadap beberapa pejabat penting PKC itu bisa memiliki dampak luas.
”Dugaan saya adalah bahwa ini akan memiliki efek riak di seluruh Partai Komunis China. Calon aktor jahat lainnya mungkin berpikir dua kali sebelum terlibat dalam perilaku seperti yang dilakukan Chen Quanguo,” katanya.
REUTERS/THOMAS PETER
China menjelaskan, kamp ”pendidikan ulang” menyediakan pendidikan atau pelatihan kejuruan sehingga sering juga disebut sebagai ”pusat pendidikan kejuruan”.
Pandangan Enos tidak salah. Sehari setelah kebijakan sanksi itu keluar, Beijing menyatakan akan membalasnya. Beijing menilai sanksi ini sebagai tindakan yang sangat merugikan dan merupakan gangguan serius dalam urusan internal Pemerintah China.
”China akan memberlakukan tindakan timbal balik kepada pejabat dan organisasi AS yang telah menunjukkan perilaku buruk terhadap hak asasi manusia sehubungan dengan urusan Xinjiang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian. (AFP/REUTERS)
