Kasus di Pasar Tinggi, Pasar Tradisional Mendesak Dibenahi

Angka penularan Covid-19 di pasar tradisional melonjak. PSI dan juga DPP Ikappi meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya-upaya terukur dan cepat untuk menangani kasus tersebut.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Aktivitas perdagangan sebagian besar pedagang di Pasar Cikini Ampiun, Jakarta Pusat, terhenti karena lokasi tersebut ditutup setelah ditemukan kluster penularan Covid-19, Kamis (9/7/2020).

Partai Solidaritas Indonesia menilai Pemprov DKI Jakarta belum serius membenahi protokol kesehatan di pasar tradisional. Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera membenahi pasar tradisional agar penyebaran virus dapat dikendalikan.

”Kita butuh terobosan dan ketegasan untuk memutus rantai penyebaran virus. Sekarang ini virus dari pasar tradisional sudah merambah ke permukiman sekitar. Kalau tidak dibenahi, lonjakan kasus akan terus terjadi,” ujar anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, Jumat (10/7/2020).

William, yang pada Jumat pagi kemarin sidak ke Pasar Jaya Cengkareng, mengungkapkan temuannya. Ia menemukan di pasar itu belum ada ketentuan pasti terkait pembatasan pengunjung pasar hingga 50 persen.

Padahal sejak aturan ganjil genap pedagang dihapus pada masa PSBB transisi, kapasitas pengunjung pasar akan diawasi dan diperketat. William juga mendapati pos pemantauan pengunjung dilakukan di samping parkiran motor dan bukan di pintu masuk pasar.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, William Aditya Sarana

Baca juga : Pabrik Hitachi di Kabupaten Bekasi Kembali Beroperasi Normal

Itu menyebabkan pengunjung yang berjalan kaki dapat mudah lolos dari hitungan. Pengelola pasar juga tidak punya hitungan pasti jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk ke dalam pasar.

”Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar saja. Tapi bagaimana mau dibatasi kalau tidak ada yang menghitung,” kata William.

Diperkirakan 500 pengunjung boleh masuk pasar, tapi itu hanya tebakan pengelola pasar. Tapi bagaimana mau dibatasi, kalau tidak ada yang menghitung. (William Aditya Sarana)

Di pasar pun, kata William, hanya didapat sekitar 10 ASN yang bertugas berkeliling, jauh dari klaim akan ada 50 ASN diturunkan ke lapangan. ”ASN memang sudah bertugas, tapi fungsinya belum optimal. Banyak pedagang hanya memakai masker, tidak pasti apa cukup pakai masker atau wajib pakai face shield dan sarung tangan seperti anjuran Kemenkes,” katanya.

Reynaldi Sarijowan, Ketua Bidang Infokom Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP Ikappi), secara terpisah mengatakan, DPP Ikappi terus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk melawan Covid-19 di pasar tradisional.

”Dalam catatan kami, DKI Jakarta merupakan provinsi dengan penambahan kasus positif di pasar yang tertinggi, yaitu 217 kasus dan di 37 pasar tradisional se-DKI,” jelasnya.

Kompas/Wawan H Prabowo

Aktivitas jual-beli hewan peliharaan di trotoar Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2020).

Baca juga : Pabrik Hitachi di Kabupaten Bekasi Ditutup

DPP Ikappi, lanjut Reynaldi, meminta Pemprov DKI Jakarta untuk terus melakukan langkah-langkah yang efektif dan masif untuk dapat menghalau penyebaran Covid-19 di pasar tradisional di Jakarta.

”Beberapa langkah kami apresiasi. Misalnya menurunkan ASN untuk membantu terlibat dalam melakukan pendisiplinan protokol kesehatan di pasar tradisional, ini adalah langkah dan upaya yang kami apresiasi. Karena pendekatan ASN dapat meningkatkan kedisipilnan pedagang dan yang terpenting adalah memberikan edukasi terhadap bahaya Covid-19 dan berlangsungnya protokol kesehatan,” kata Reynaldi.

Namun, ada beberapa kebijakan yang perlu untuk dievaluasi. Di antaranya adalah melakukan pemaksaan terhadap pedagang dalam melakukan tes cepat dan tes usap. Langkah itu dinilai menjadi persoalan baru dan memperkuat indikasi lemahnya komunikasi antara pengelola pasar atau Pemprov DKI Jakarta dengan pedagang pasar.

”Kami mendapat laporan beberapa kasus laporan yang kami terima, antara lain, penjemputan paksa pedagang untuk melakukan tes cepat dan tes usap. Langkah ini tidak kami harapkan, sesungguhnya pedagang sendiri bersedia untuk melakukan tes cepat dan tes usap tanpa ada paksaan. Tetapi pelaksanaannya di jam-jam, yang pedagang sedang senggang serta pemberitahuannya tidak mendadak. Jika pedagang sedang ramai pembeli, agak cukup sulit utuk dipaksakan mengikuti rapid test dan swab,” tambah Reynaldi.

Kompas/Wawan H Prabowo

Masker dipakai secara asal-asalan oleh seorang anak saat membeli ikan hias di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2020).

Baca juga : Dorong Tes Massal Industri

Suharti, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Penduduk dan Permukiman, dalam diskusi tentang urgensi penanganan permukiman padat penduduk menghadapi pandemi Covid-19 yang digelar Kelompok Kerja Perumahan, Permukiman, Air, dan Sanitasi (Pokja PPAS) Nasional dan The HUD Institute, Kamis (9/7/2020), mengatakan, untuk pengendalian di kawasan permukiman, Pemprov DKI Jakarta memastikan dengan adanya temuan kasus positif, akan dilakukan penelusuran kontak (contact tracing) terus-menerus buat mereka. Langkah itu juga untuk mendapatkan orang-orang yang terindikasi.

Langkah lainnya, Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan lokasi isolasi. ”Tidak mungkin dilakukan isolasi di rumah dan tentunya karena ini permukiman dan konteksnya ada warga pendatang. Kepada mereka juga dilakukan pengecekan. Kalau tidak melakukan kegiatan di bidang ekonomi, mereka juga akan kesulitan dan kita juga mendata warga yang butuh bantuan,” jelasnya.

Kemudian yang terus dikerjakan adalah penemuan kasus (active case finding). ”Jadi harapannya yang sudah tertular terdeteksi, semakin mudah kita menangani mereka karena langsung ditolak dan banyak yang menolak takut stigma dan tidak kalah juga bahanyanya kalau mereka tidak boleh lagi bekerja,” jelasnya.

Jadi harapannya, yang sudah tertular terdeteksi, semakin mudah kita menangani mereka karena langsung ditolak dan banyak yang menolak takut stigma dan tidak kalah juga bahanyanya kalau mereka tidak boleh lagi bekerja. (Suharti)

Active finding case juga dilakukan di pasar. Para pedagang itu takut untuk dites karena mereka takut kalau ketahuan positif Covid-19. ”Kalau tidak mau dites, mereka tidak boleh berdagang. Maka dari itu, mereka mau tidak mau ikut tes,” jelas Suharti.

Kompas/Wawan H Prabowo

Personel TNI yang bertugas sebagai pengawal protokol Covid-19 melewati kerumunan pengunjung yang berburu hewan peliharaan di Pasar Hewan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (5/7/2020).

Reynaldi melanjutkan, untuk menanggulangi Covid-19 di pasar, DPP Ikappi berharap pemprov melakukan kampanye secara masif, entah di media arus utama atau secara langsung, untuk mengampanyekan pasar tradisional aman, pasar sehat. Upaya-upaya tersebut harus didorong dan dilakukan secara bersama-sama dengan paguyuban-paguyuban atau kelompok pedagang di pasar tersebut.

”Upaya-upaya dan ikhtiar ini diharapkan bisa memperkuat protokol kesehatan di pasar tradisional dan menggugah semangat pedagang untuk terus memulihkan ekonominya. Kita tahu bahwa transisi PSBB merupakan masa sulit bagi pedagang, masa di mana ekonomi pedagang terjun bebas hingga 50 persen,” jelas Reynaldi.

Baca juga : Tiga Perusahaan di Semarang Jadi Kluster Penularan, 171 Orang Positif