Dengan potensi penyebaran Covid-19 yang tinggi melalui mobilitas jarak jauh, dorongan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan perjalan dinas di destinasi prioritas bisa berisiko.
Oleh
ERIKA KURNIA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dorongan pemerintah pusat agar perjalanan dinas dan rapat ditujukan ke destinasi prioritas didesak untuk dikaji ulang. Sebab, perjalanan dinas jarak jauh berpotensi mendorong penyebaran Covid-19 sehingga akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan membangkitkan industri pariwisata.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, Senin (13/7/2020), berpendapat, pemerintah sebaiknya memanfaatkan anggaran perjalanan dinas untuk dipakai di destinasi lokal, tempat pejabat atau pegawai pemerintahan bekerja.
”Kalau dipaksa dinas atau rapat diadakan di luar daerah sehingga perlu pergi dengan pesawat, saya khawatir sektor penerbangan jadi kluster baru penyebaran Covid-19. Baru-baru ini, kan, WHO menyampaikan penularan virus korona bisa terjadi melalui udara di ruangan tertutup, katanya saat dihubungi Kompas.
Selain itu, ia juga mengkhawatirkan jaminan keamanan destinasi wisata prioritas yang diarahkan pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasinya.
Kementerian tersebut menyarankan perjalanan dinas dan rapat ke beberapa destinasi wisata, seperti Banyuwangi, Bali, Borobudur, Danau Toba, Kepulauan Riau, Labuan Bajo, Likupang, dan Mandalika. Dorongan itu untuk menindaklanjuti hasil rapat terbatas 28 Mei 2020 mengenai pemulihan sektor pariwisata dengan memanfaatkan anggaran perjalanan dinas dan rapat 2020 sebesar Rp 4,1 triliun.
Potensi penyebaran Covid-19 lewat mobilitas antardaerah terbilang cukup tinggi mengingat jumlah kasus masih terus bertambah di banyak daerah. Pada Minggu (12/7/2020), Provinsi DKI Jakarta, contohnya, mencatat kenaikan tertinggi jumlah pasien positif Covid-19 dengan penambahan 404 kasus.
Sementara itu, dari ratusan kabupaten/kota, per Minggu lalu hanya lima provinsi yang tidak memiliki penambahan kasus baru. Provinsi tersebut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Timur.
Tidak efektif
Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Didin Junaedi, yang dihubungi terpisah, mengaku belum mendapat informasi dan mekanisme perjalanan dinas tersebut. Menurut dia, perjalanan dinas belum bisa memulihkan industri pariwisata.
”Perjalanan dinas atau rapat kementerian itu, kan, biasanya hanya diikuti puluhan orang, dan mungkin terbatas, enggak seperti seminar yang diikuti ratusan orang. Kalaupun, misalnya, ada 40 orang yang dinas, biasanya mayoritas dari Jakarta,” katanya.
Adapun upaya yang dinilai bisa memulihkan industri pariwisata adalah membantu ketahanan usaha pariwisata (supply). Upaya ini bisa dilakukan dengan memperlancar dan mempermudah penyaluran bantuan yang sudah dianggarkan sebelumnya.
Dalam web talkshow ”Sosialisasi Kebijakan dan Simulasi Protokol Kesehatan Bagi Industri Parekraf”, Rabu, 13 Juli, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama meminta pelaku usaha, seperti restoran dan hotel, serius menerapkan protokol kesehatan dalam adaptasi kebiasaan baru.
Agar pelaku usaha pariwisata mendapat kepercayaan dari masyarakat, ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat ikut mendukung adaptasi baru tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan pertemuan, insentif, konferensi, dan ekshibisi (MICE) bisa kembali diadakan.
”Saya usulkan ke lembaga pemerintahan dan perusahaan agar mengadakan MICE dengan memakai fasilitas hotel di berbagai tempat. Ini agar dapat memulihkan sektor pariwisata. Kita perlu bangkit dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar aman dari Covid-19,” pesannya.