Antisipasi Karhutla, Infrastruktur Pembasahan Gambut di Kalteng Disiapkan
›
Antisipasi Karhutla,...
Iklan
Antisipasi Karhutla, Infrastruktur Pembasahan Gambut di Kalteng Disiapkan
Di masa pandemi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan menghadapi bencana lainnya, yakni kebakaran hutan dan lahan. Helikopter bom air tiba, anggaran juga strategi pembasahan disiapkan.
Oleh
DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO
·3 menit baca
PALANGKARAYA, KOMPAS — Untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, Pemerintah Provinsi Kalteng mendapatkan bantuan satu helikopter bom air. Pemerintah juga menyiapkan strategi pencegahan dengan melakukan pembasahan dan pemeliharaan infrastruktur khususnya di lahan gambut.
Provinsi Kalteng sebelumnya sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan hingga 28 September 2020. Terdapat tiga kabupaten/kota yang juga menetapkan status kedaruratan yang sama, yakni Kabupaten Kotawaringin Barat, Barito Utara, dan yang terakhir Kota Palangkaraya.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalteng Darliansjah menjelaskan, helikopter itu merupakan bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk Kalteng sebagai bentuk antisipasi dan respons cepat kebakaran hutan dan lahan.
Helikopter jenis Kamov Ka-32 ini mampu memuat sekitar 5.000 ton air. Selain itu, BNPB juga mengirim pilot mereka yang berasal dari Kanada dan lima kru lainnya.
”Ini semua disiapkan agar kami lebih siap untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan sehingga tidak menjadi bencana baru. Kami berharap tahun ini bebas asap,” kata Darliansjah dalam pertemuan daring Telabang Talk dengan tema ”Bersama Atasi Karhutla” pada Rabu siang.
Darliansjah mengungkapkan, pihaknya juga menyiapkan strategi pembasahan lahan gambut dan pemeriksaan infrastruktur pembasahan seperti sumur bor dan sekat kanal. Pembasahan akan dilakukan sebelum kebakaran benar-benar terjadi seperti tahun sebelumnya.
”Gubernur juga sudah menandatangani kesepakatan dengan tiap perusahaan untuk peanggulangan bencana ini,” kata Darliansjah dalam Sosialisasi Restorasi Gambut di Kalteng 2020 lewat aplikasi daring.
Di tahun 2019, dari data BPBPK setidaknya ditemukan 50.046 titik panas yang membakar 317.749 hektar lahan atau lima kali luas DKI Jakarta. Setidaknya terdapat 2.633 kejadian kebakaran dan berdampak pada 90.504 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga 29.932 kasus diare.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Esau L Tambang menjelaskan, pihaknya memiliki anggaran Rp 120 miliar yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) Kalteng dan belanja tak terduga. Ia menjelaskan, pihaknya juga akan mengoptimalkan semua kelompok dan sukarelawan pemadam api.
”Saat ini Kalteng masih hujan di beberapa wilayah, tetapi sebenarnya sedang menuju ke kemarau yang puncaknya diperkirakan pada Agustus sampai September,” kata Esau.
Saat ini Kalteng masih hujan di beberapa wilayah, tetapi sebenarnya sedang menuju ke kemarau yang puncaknya diperkirakan pada Agustus sampai September.
Esau mencatat, sejak 2017-2019 Badan Restosai Gambut (BRG) membangun setidaknya 10.905 unit sumur bor yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalteng. Lalu membentuk 103 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) di delapan kabupaten/kota di Kalteng yang setiap kelompok berisi lebih kurang 20 orang. ”Tahun ini juga akan ditambah lagi sumur bor dan sekat kanal di beberapa titik,” ujarnya.
Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myna Safitri mengungkapkan, pihaknya tidak hanya melakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh infrastruktur pembasahan gambut, tetapi juga melakukan pemeliharaan.
”Ini perhatian khusus meskipun sebelumnya juga demikian. Kami akan sapu bersih memeriksa semua infrastrukturnya, anggarannya sudah ada,” ungkap Myrna.
Myrna menjelaskan, dalam lima tahun ke depan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan salah satunya akan berbasis pada perdesaan. Oleh karena itu, pihaknya membentuk desa peduli gambut (DPG) baik di dalam maupun di luar target restorasi.
”Dalam RPJMN, kan, disebut desa mandiri peduli gambut ini bukan hal baru, kami sebelumnya sudah membentuk DPG yang sudah didampingi,” kata Myrna.
Myrna menyebutkan, setidaknya terdapat 147 desa di Kalteng yang sudah didampingi BRG maupun lembaga lainnya di dalam wilayah target restorasi. Jumlah itu paling banyak dibandingkan enam provinsi lainnya.
”Di desa-desa itu sudah dibangun ekonomi perdesaan yang tetap memperhatikan ekosistem gambut. Di Pulang Pisau itu bahkan bisa menjadi tempat pembelajaran yang baik,” Myrna.
Myrna menjelaskan, pihaknya menyadari selama empat tahun belakangan lebih banyak berupaya dengan respons cepat terhadap kebutuhan mencegah kerusakan gambut lebih parah. Ia berharap, ke depan pelaksanaan restorasi gambut harus berbasis kepada kondisi kesatuan hidrologis gambut. Ini semua harus ada kolaborasi efektif dari semua pihak.
”Tidak bisa menggunakan pendekatan parsial apalagi administratif untuk berbicara perlindungan ekosistem gambut,” katanya.