Baru Maret 2020, Penduduk Miskin Sudah Bertambah 1,63 Juta Orang
›
Baru Maret 2020, Penduduk...
Iklan
Baru Maret 2020, Penduduk Miskin Sudah Bertambah 1,63 Juta Orang
Jumlah penduduk miskin Indonesia pun bertambah 1,63 juta orang pada Maret 2020 atau awal pandemi Covid-19 merebak. Tak hanya itu, garis kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga naik.
Oleh
KARINA ISNA IRAWAN
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Angka kemiskinan di Indonesia naik dari 9,22 persen pada September 2019 menjadi 9,78 persen pada Maret 2020. Jumlah penduduk miskin Indonesia pun bertambah 1,63 juta orang pada Maret 2020 atau awal pandemi Covid-19 merebak.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin bertambah dari 24,79 juta orang pada September 2019 menjadi 26,42 juta orang pada Maret 2020. Peningkatan angka kemiskinan terkonfirmasi pada sejumlah indikator seperti indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, dan rasio gini.
Indeks kedalaman kemiskinan yang mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan naik dari 1,5 persen pada September 2019 menjadi 1,61 persen pada Maret 2020. Indeks keparahan kemiskinan yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga naik dari 0,36 persen menjadi 0,38 persen.
Adapun rasio gini naik tipis dari 0,380 pada September 2019 menjadi 0,381 pada Maret 2020. Rasio gini menjadi indikator ketimpangan kemakmuran dengan skor 0-1, makin tinggi angka menunjukkan makin timpang. Peningkatan sejumlah indikator kemiskinan ini terjadi di perdesaan dan perkotaan.
”Pandemi Covid-19 berdampak pada perubahan perilaku, aktivitas ekonomi, dan pendapatan penduduk sehingga menambah orang miskin baru,” kata Kepala BPS Suhariyanto dalam telekonferensi pers di Jakarta, Rabu (15/7/2020).
Peningkatan angka kemiskinan sudah terjadi pada awal Covid-19 merebak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan status pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020. Peringatan itu direspons pemerintah dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan menetapkan Covid-19 sebagai bencana alam non-alam nasional.
Sebanyak 22 provinsi mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin. Peningkatan angka kemiskinan tertinggi di DKI Jakarta sebesar 1,11 persen dari 3,42 persen pada September 2019 menjadi 4,53 persen pada Maret 2020. DKI Jakarta menjadi episentrum penyebaran Covid-19.
Suhariyanto mengatakan, pandemi Covid-19 mengganggu aktivitas ekonomi sehingga memengaruhi pendapatan penduduk di seluruh lapisan. Penurunan pendapatan paling dalam dialami kelompok penduduk berpendapatan rendah atau di bawah Rp 1,8 juta per bulan. Kelompok penduduk itu mayoritas pekerja informal.
Berdasarkan hasil survei BPS, sebanyak tujuh dari 10 responden penduduk berpendapatan rendah mengaku pendapatannya turun. Selain itu, tiga dari 10 responden penduduk berpendapatan di atas Rp 7,2 juta per bulan juga mengalami penurunan pendapatan.
”Pandemi Covid-19 mengantam seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang paling terdampak adalah masyarakat lapisan bawah,” katanya.
Pandemi Covid-19 mengantam seluruh lapisan masyarakat, tetapi yang paling terdampak adalah masyarakat lapisan bawah.
Penurunan pendapatan penduduk juga terkonfirmasi dalam perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2020 hanya tumbuh 2,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,02 persen.
Menurut Suhariyanto, kenaikan jumlah penduduk miskin karena banyak penduduk hampir miskin yang kembali jatuh miskin. Persentase penduduk hampir miskin pada Maret 2019 mencapai 7,45 persen atau sekitar 19,91 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 61,03 persen penduduk hampir miskin bekerja di sektor informal.
”Sebagian besar penduduk hampir miskin bekerja di sektor informal dan tidak terlindungi jaring pengaman sosial sehingga sangat rentan,” ujarnya.
Kenaikan jumlah penduduk miskin bukan karena program jaring pengaman sosial tidak optimal. Program jaring pengaman sosial tidak mampu menahan dampak Covid-19 terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat mengalami penurunan pendapatan, terutama yang tinggal di Pulau Jawa.
Seluruh provinsi di Jawa mengalami peningkatan angka kemiskinan, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DIY. Harapannya, lonjakan angka kemiskinan bisa ditahan dengan tambahan anggaran program perlindungan sosial yang digelontorkan sejak April sampai akhir 2020.
Sebelumnya, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki menuturkan, dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan kemiskinan tidak terhindarkan. Intervensi perlindungan sosial hanya mampu menahan agar laju peningkatan tidak semakin tajam.
Pada akhir 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia diperkirakan 9,7-10,2 persen dengan jumlah penduduk miskin berkisar 26,2 juta-27,5 juta orang. Jumlah penduduk miskin meningkat 3,9 juta orang dibandingkan tahun lalu.
Pada akhir 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia diperkirakan 9,7-10,2 persen dengan jumlah penduduk miskin berkisar 26,2 juta-27,5 juta orang. Jumlah penduduk miskin meningkat 3,9 juta orang dibandingkan tahun lalu. Peningkatan kemiskinan dihitung berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang berkisar 1 persen hingga minus 0,4 persen.
Maliki menambahkan, pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial berskala besar berdampak pada peningkatan kerentanan masyarakat untuk jatuh miskin. Penduduk di kelompok menuju kelas menengah berpeluang 55 persen menjadi kelompok rentan. Adapun rata-rata peluang penduduk miskin menjadi miskin kronis 55 persen.
Untuk itu, kelompok rentan dan miskin yang patut menjadi perhatian adalah rumah tangga dengan kepala keluarga sudah pensiun, difabel, dan berpenyakit kronis. Selain itu, rumah tangga dengan kepala keluarga yang bekerja di sektor infomal dan berpendapatan rendah.
”Mereka harus mendapat intervensi perlindungan sosial agar tidak turun kelas,” ujarnya (Kompas, 25 Juni 2020).