Pencairan Dana Belum Optimal, Kinerja KPU Indramayu Bisa Terganggu

Keterlambatan pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah untuk pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dapat mengganggu proses pemutakhiran data pemilih. Pencairan diharapkan rampung pekan ini.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Suasana kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). KPU Indramayu tengah menggelar verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pada 27 Juni hingga 10 Juli mendatang.

INDRAMAYU, KOMPAS — Pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah untuk pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, belum optimal. Keterlambatan pencairan dana bisa mengganggu proses pemutakhiran data pemilih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indramayu Ahmad Toni Fatoni mengatakan, hingga Rabu (15/7/2020), pencairan dana naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pilkada masih 40 persen dari kebutuhan sekitar Rp 72,8 miliar. Padahal, pencairan NPHD yang bersumber dari APBD itu seharusnya paling sedikit 60 persen.

Hal ini sesuai hasil rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020). Kesepakatan itu mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari APBD.

Baca juga : Sempat Ditunda, KPU Indramayu Tegaskan Verifikasi Faktual Lancar

”Seharusnya dana ini sudah cair tanggal 9 (Juli) kemarin sesuai aturan, yakni lima bulan sebelum pemungutan suara 9 Desember nanti. Namun, ada masalah teknis,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Ketua Komisi Pemilihan Umum Indramayu Ahmad Toni Fatoni saat diwawancarai di Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020).

Toni mengakui, pencairan dana NPHD yang belum optimal dapat memengaruhi proses pemutakhiran data pemilih yang berlangsung hingga 13 Agustus. Hingga kini, pihaknya hanya membiayai kinerja 2.481 petugas pemutakhiran data pemilih sesuai jumlah tempat pemungutan suara. Padahal, jumlah petugas saat ini bertambah menjadi 3.286 orang akibat pandemi Covid-19.

”Dengan pencairan 60 persen dana NPHD, seharusnya bisa untuk kebutuhan itu. Kami berharap dana itu cair minggu ini,” ujarnya.

Selain dana NPHD, pihaknya juga menerima Rp 11 miliar dari APBN untuk membiayai kebutuhan fasilitas protokol kesehatan di tengah pandemi. Dana itu digunakan, antara lain, untuk membeli alat pelindung diri, seperti masker dan pelindung wajah, serta tes cepat bagi petugas.

”Dari Rp 11 miliar, sekitar Rp 8 miliar sudah bisa dieksekusi. Sisanya masih dikunci KPU pusat,” kata Toni.

Dengan pencairan 60 persen dana NPHD, seharusnya bisa untuk kebutuhan itu. Kami berharap dana itu cair minggu ini.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Warga melintas di depan baliho sejumlah kandidat calon bupati Indramayu di daerah Balongan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Senin (29/6/2020). Saat ini tahapan pemilihan kepala daerah memasuki verifikasi faktual calon perseorangan. Adapun pemungutan suara digelar pada 9 Desember mendatang.

Keterlambatan pencairan anggaran berakibat fatal. Pada Rabu (24/6/2020), massa pendukung calon perseorangan Toto Sucartono-Deis Handika menggeruduk masuk kantor KPU Indramayu. Mereka kecewa karena tahapan verifikasi faktual yang seharusnya dimulai hari itu mendadak ditunda.

Saat itu, petugas belum menjalankan tes uji cepat. Kini, petugas panitia pemungutan suara yang berjumlah 1.902 orang telah mengikuti tes cepat.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Bupati Indramayu Taufik Hidayat memastikan siap menggelar pilkada pada 9 Desember mendatang. Sesuai NPHD, anggaran untuk pilkada bertambah Rp 17 miliar. ”Totalnya, dengan biaya pengamanan, sekitar Rp 114 miliar. Ini bisa terpenuhi,” ungkapnya.

Baca juga : Pandemi Covid-19, Calon Kepala Daerah Perseorangan Minta Dispensasi