PBNU Segera Bahas Usulan Penundaan Muktamar, PP Muhammadiyah Gelar Tanwir Daring

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan segera membahas usulan penundaan pelaksanaan muktamar sebagai dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menggelar tanwir secara daring pada 19 Juli.

Kompas

Sidang pleno yang digelar di Alun-alun Jombang, Minggu (2/8/2015), mengagendakan pembahasan tata tertib Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama. Sidang pleno pertama ini diikuti sekitar 3.000 peserta dari seluruh Indonesia, berlangsung pada 1-5 Agustus 2015.

JAKARTA, KOMPAS — Agenda penting lima tahunan organisasi massa Islam terdampak pandemi Covid-19. Setelah Muhammadiyah memutuskan menunda muktamar ke-48, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga menerima usulan dari 11 pengurus wilayah NU untuk menunda muktamar. Namun, keputusan penundaan masih akan dibahas dalam rapat lanjutan pada Agustus mendatang.

Wacana penundaan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) muncul dalam rapat harian syuriah-tanfidziyah di kantor PBNU Jakarta, Rabu (15/7/2020). Sebelumnya, Muktamar Ke-34 NU sedianya akan dilangsungkan pada 22-27 Oktober 2020 di Provinsi Lampung.

Ketua PBNU Robikin Emhas saat dikonfirmasi, Kamis (16/7/2020), mengatakan, PBNU masih akan menerima masukan dari PWNU lainnya. Total ada 34 PWNU di Indonesia. Setelah usulan tersebut diterima, PBNU akan mengadakan rapat lagi untuk membahas usulan, baik dari PWNU maupun pengurus cabang NU.

Rapat penentuan keputusan itu menurut rencana akan digelar pada Agustus. Keputusan dapat diambil dalam forum rapat harian syuriah-tanfidziyah atau melalui konferensi besar NU. ”PBNU akan mengadakan rapat lagi untuk membahas usulan dari PWNU atau PCNU mengenai status pelaksanaan muktamar. Jadi belum pasti ditunda kapan,” ujar Robikin.

Baca juga : Covid-19 Tunda Muktamar Ke-48 Muhammadiyah

DOKUMENTASI PRIBADI

Robikin Emhas

Menurut Robikin, pertimbangan utama dalam penyelenggaraan muktamar NU adalah faktor kesehatan dan keselamatan. Di masa pandemi ini, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak harus dihindari. NU juga mendukung penuh program pemerintah dalam mencegah penularan penyakit akibat virus korona baru (Covid-19). Oleh karena itu, usulan dari setiap PWNU dan PCNU akan ditampung dan dipertimbangkan dengan matang.

Selain membahas soal wacana penundaan muktamar, rapat harian PBNU kemarin juga membahas soal pengutamaan (refocusing) kegiatan dan realokasi anggaran NU Peduli Covid-19 untuk lembaga pendidikan, khususnya pesantren. Selama ini NU Online Peduli Covid-19 melakukan berbagai kegiatan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, misalnya penyemprotan disinfektan di pesantren, pelaksanaan tes cepat, dan pembagian bantuan kepada warga terdampak.

Tanwir Muhammadiyah

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menurut rencana juga akan menggelar tanwir atau permusyawaratan tertinggi setelah muktamar secara daring. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Kamis, mengatakan tanwir diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu periode. Tanwir dapat memutuskan kebijakan strategis mendesak dan tak diambil melalui muktamar.

Sebelumnya, Muhammadiyah telah mengumumkan penundaan pelaksanaan muktamar ke-48. Muktamar Muhammadiyah dan Aisyiyah itu semula dijadwalkan digelar pada 24-27 Desember 2020. Penundaan dilakukan berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang belum terkendali.

KOMPAS/LARASWATI ARIADNE ANWAR

Abdul Mu’ti

Mu’ti menambahkan, sidang tanwir pada awalnya tidak menjadi program di PP Muhammadiyah. Hal itu karena selama periode 2015-2020 sudah dua kali dilaksanakan tanwir, yaitu di Ambon pada 2016 dan Bengkulu pada 2019. Namun, karena rapat pleno memutuskan untuk melaksanakan tanwir, diputuskan untuk menyelenggarakan secara daring pada 19 Juli.

”Ini adalah tanwir pertama yang dilaksanakan secara daring karena alasan kesehatan dan keselamatan,” ujar Mu’ti.

Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam tanwir tersebut, yaitu pelaksanaan muktamar ke-48, ketentuan periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah yang melebihi lima tahun, serta pelaksanaan permusyawaratan di bawah muktamar.

Kompas

Sebanyak 13 anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2015-2020 terpilih setelah disahkan dalam Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (6/8/2015). Haedar Nashir (depan, ketujuh dari kiri) dan Abdul Mu’ti (depan, keenam dari kiri) ditetapkan menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah 2015-2020.

Ada tiga agenda yang akan dibahas dalam tanwir tersebut, yaitu pelaksanaan muktamar ke-48, ketentuan periodisasi kepemimpinan Muhammadiyah yang melebihi lima tahun, serta pelaksanaan permusyawaratan di bawah muktamar.

Tanwir akan diikuti tiga unsur, yakni PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah Muhammadiyah seluruh Indonesia, serta organisasi otonom tingkat pusat, yaitu Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathan, dan Tapak Suci.