Sistem Satu Tiket untuk Semua Moda Sudah di Depan Mata
›
Sistem Satu Tiket untuk Semua ...
Iklan
Sistem Satu Tiket untuk Semua Moda Sudah di Depan Mata
Setelah integrasi fisik antarmoda angkutan dikerjakan, saat ini Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN mengerjakan integrasi sistem pembayaran. Satu tiket untuk semua moda segera terwujud.
Oleh
Helena F Nababan
·5 menit baca
Proses untuk mewujudkan integrasi sistem pembayaran moda transportasi umum di Jakarta terus berlanjut. Setelah pada akhir Juni lalu dilangsungkan penandatanganan perjanjian atau head of agreement (HOA) penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi, pada Rabu sore kemarin berlangsung penandatanganan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi.
Disiarkan secara langsung dari Kementerian Perhubungan, Rabu (15/7/2020) sore, penandatanganan perjanjian itu dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wirjoatmodjo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Hamid Ponco Wibowo, juga para direktur utama moda transportasi, baik KAI, KCI, MRT Jakarta, Transjakarta, maupun LRT Jakarta.
Seperti diberitakan, untuk bisa melakukan integrasi sistem pembayaran antarmoda transportasi ini, diperlukan satu entitas atau perusahaan tersendiri yang akan mengurusi semuanya, di antaranya mulai tarif hingga tiket dan teknologi.
Pada proses penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan sistem integrasi pembayaran antarmoda transportasi, Selasa (30/6/2020), disebutkan empat korporasi yang bersepakat itu akan menindaklanjuti dengan pendirian perusahaan baru. Empat korporasi yang bersepakat itu adalah PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo selaku induk dari PT LRT Jakarta, serta PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ yang adalah anak perusahaan patungan PT MRT Jakarta dan PT KAI).
Pada proses menuju integrasi sistem pembayaran, dalam acara di Kementerian Perhubungan, Rabu sore kemarin, disebutkan nama perusahaan patungan yang akan mengurusi integrasi sistem pembayaran bernama PT Jakarta Lingko Indonesia atau disingkat PT Jaklingko Indonesia.
Dalam penandatanganan perjanjian pemegang saham kemarin itu pulalah dipastikan MITJ memiliki proporsi 40 persen saham di PT Jaklingko. Sisanya, masing-masing 20 persen dimiliki PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, dan PT Jakarta Propertindo.
Anies Baswedan dalam penandatanganan tersebut menjelaskan, integrasi sistem pembayaran akan menunjang integrasi fisik yang sudah lebih dulu dikerjakan. Penandatanganan perjanjian pemegang saham ini sekaligus menjadi jawaban dari upaya pemerintah melalui rapat terbatas Presiden Joko Widodo, Januari 2019. Saat itu Presiden meminta supaya pengelolaan transportasi umum bisa lebih dikelola dengan baik. Salah satunya, bisa terintegrasi semua sistemnya, baik fisik, rute, maupun pembayaran.
DKI Jakarta sudah mendahului dengan melakukan integrasi fisik antara Transjakarta dan MRT Jakarta, juga Transjakarta dengan LRT Jakarta. Kemudian, berlanjut dengan pembentukan PT MITJ (gabungan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta) yang menata kawasan stasiun yang dikelola PT KCI supaya terintegrasi dengan moda transportasi yang dikelola BUMD DKI Jakarta dan swasta.
Yang sudah diresmikan adalah integrasi antarmoda di Stasiun Juanda, Tanah Abang, Pasar Senen, lalu Sudirman. Menyusul dalam penataan kawasan stasiun terpadu tahap dua adalah Stasiun Tebet, Manggarai, Gondangdia, Palmerah, dan Stasiun Kota.
Meski integrasi fisik dan rute sudah terjadi, para pengguna angkutan umum di Jakarta sampai hari ini masih direpotkan dengan tarif yang masih sendiri-sendiri, juga tiket yang masih sendiri-sendiri meski sejumlah kartu perbankan sudah bisa dipakai di semua moda tersebut. Itu sebabnya integrasi sistem pembayaran antarmoda tersebut diproses.
Kartiko Wirjoatmodjo menambahkan, dalam sambutannya, integrasi sistem pembayaran ini diharapkan terwujud dan akan mendorong penggunaan angkutan umum yang lebih besar lagi oleh masyarakat. Saat ini memang minat penggunaan angkutan umum oleh masyarakat masih jauh dari harapan.
”Dengan integrasi sistem pembayaran kita mau beri layanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu juga untuk mengefisienkan penggunaan PSO melalui sistem ini untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran kepada pengguna,” ucap Kartiko.
Dengan integrasi sistem pembayaran kita mau beri layanan terbaik bagi masyarakat. Selain itu juga untuk mengefisienkan penggunaan PSO untuk memberikan subsidi secara tepat sasaran kepada pengguna.
Dengan sistem pembayaran, lanjut Kartiko, akan mendorong pula pembangunan keahlian pemanfaatan data raksasa (big data) untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan layanan terbaik. Adanya integrasi sistem pembayaran ini merupakan terobosan dan inovasi serta menempatkan Jakarta sama seperti kota-kota maju dunia dalam layanan transportasi, layanan yang bisa ditemui di negara-negara maju.
Budi Karya dalam kesempatan itu juga menjelaskan, nantinya integrasi ini bukan hanya antara moda transportasi yang dikelola Pemprov DKI Jakarta (MRT, LRT, Transjakarta) dan yang dikelola BUMN PT KAI (kereta komuter), melainkan juga dengan moda transportasi yang dikelola swasta, di antaranya taksi dan ojek daring.
Dimulai dari Jakarta yang memang sudah lengkap jenis moda transportasi umumnya, lanjut Budi Karya, ke depan integrasi sistem pembayaran juga bisa diterapkan di kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Secara terpisah, seusai acara penandatanganan perjanjian pemegang saham itu, Direktur Utama PT MITJ Tuhiyat, dihubungi terpisah, menjelaskan, setelah proses penandatanganan perjanjian pemegang saham ini, kelembagaan perusahaan patungan di antara empat korporasi itu tengah diselesaikan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu untuk mengaktakan badan usaha PT Jaklingko Indonesia.
Paralel dengan itu, empat korporasi yang bersepakat menunjuk wakilnya dan membentuk tim ad hoc. ”Tim ini bertugas melakukan proses pengadaan konsultan untuk kajian sistem teknis integrasi,” ucap Tuhiyat.
Begitu konsultan diperoleh, akan diserahkan kepada PT Jaklingko untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, nantinya dengan kajian itu, perusahaan yang baru itulah yang akan mengurusi integrasi sistem pembayaran, mulai dari teknologi yang akan dipakai, sistem tiket, hingga tarif.
”Harapannya, integrasi sistem pembayaran ini sudah bisa terwujud pada pertengahan 2021,” ucap Tuhiyat.
Harapannya, integrasi sistem pembayaran ini sudah bisa terwujud pada pertengahan 2021.
Mencontoh pada layanan serupa yang sudah terselenggara di kota-kota besar dunia, dengan integrasi fisik antarmoda dan integrasi sistem pembayaran, akan membuat para pengguna angkutan umum menjadi lebih bisa merencanakan perjalanan dari poin ke poin, merencanakan waktu perjalanan, dan harga yang dibayarkan.
Selain itu juga membuat para pengguna angkutan umum menikmati layanan transportasi umum yang aman dan nyaman. Tujuan besar lainnya tentu adalah meningkatkan penggunaan transportasi umum oleh masyarakat.