Kluster Pondok Pesantren Muncul di Tangerang Selatan

Pemkot Tangerang Selatan belum memiliki strategi menekan mobilitas warga. Konsekuensinya penambahan kasus belum dapat dikendalikan. Terbaru muncul kluster dari pondok pesantren.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Spanduk ucapan menyambut kedatangan bulan Ramadhan dan ucapan selamat tinggal kepada Covid-19 di gerbang perumahan di Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (16/4/2020).

TANGERANG SELATAN, KOMPAS — Tren penambahan kasus Covid-19 di Tangerang Selatan masih berlanjut. Mobilitas orang menjadi sumber penularan utama. Kluster baru muncul dari pondok pesantren.

Data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Tangerang Selatan pada Selasa (4/8/2020) menyebut ada penambahan 10 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 baru. Dengan penambahan 10 kasus baru tersebut, jumlah kasus terkonfirmasi positif di Tangsel kini menjadi 582 kasus. Adapun korban meninggal yang terkonfirmasi positif sebanyak 39 orang, bertambah satu orang dari hari sebelumnya.

Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany mengakui terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 secara akumulasi hingga akhir Juli 2020. Lonjakan kasus tertinggi di Tangsel terjadi pada 31 Juli 2020, sebanyak 22 kasus baru bertambah dalam satu hari. Hari-hari sebelumnya penambahan kasus di Tangsel relatif landai, berkisar antara 4 dan 8 kasus per hari.

”Kami temukan kemarin ada satu yang positif lalu menularkan kepada keluarganya. Akibatnya (penularan dalam keluarga) jumlah kasus menjadi dua kali lipat,” ujar Airin saat memberikan sambutan peringatan Hari Koperasi di Balai Kota Tangsel.

Baca juga: Polisi: Tilang Ganjil Genap bisa Ditunda

Menurut Airin, penambahan kasus Covid-19 di wilayahnya rata-rata disebabkan kasus impor (imported case). Artinya, ada warga luar atau warga Tangsel yang kembali dari luar daerah dan membawa virus.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany

Tingginya mobilitas warga Tangsel disebabkan tidak ada instrumen khusus untuk menahan pergerakan warga. Kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM) Tangsel hanya berjalan beberapa pekan. Kini kebijakan SIKM sudah tidak berlaku lagi karena dianggap tidak efektif oleh Airin. Selain itu, menurut Airin, mobilitas warga Tangsel masih terjadi karena 50 persen di antaranya setiap hari beraktivitas atau bekerja di Jakarta.

Konsekuensi dari situasi tersebut, penularan terus terjadi. Airin mengungkapkan, pekan lalu muncul kluster baru Covid-19 dari sebuah pondok pesantren (ponpes) di Tangsel. Namun, Airin tak merinci secara jelas berapa orang yang tertular di pondok pesantren tersebut. Ia hanya menyebut salah seorang di pesantren itu baru kembali dari Jawa Timur.

”Mereka sudah sembuh. Kami karantina di Rumah Lawan Covid-19. Tidak ada penambahan (kasus) di ponpes itu, sudah selesai,” ujarnya.

Selain kluster ponpes, ada kluster keluarga juga yang muncul di Tangsel. Sama seperti kasus di ponpes, penularan di kluster keluarga disebabkan ada anggota keluarga yang baru datang dari luar Tangsel dan menularkan virus kepada anggota keluarganya yang lain.

Baca juga: Tiga Paket Kebijakan BPTJ Tangani Penumpukan Penumpang Dampak Ganjil Genap di Jakarta

Airin belum memiliki strategi atau upaya progresif untuk membendung masuknya virus dari luar daerah ke Tangsel. Saat dikonfirmasi, ia mengaku mencegah virus masuk kini sudah sulit.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Kemacetan di ruas Jalan Ciledug Raya dari arah Tangerang menuju Jakarta di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Senin (18/5/2020).

Upaya pencegahan yang dilakukan Pemerintah Kota Tangsel sejauh ini sebatas mengedukasi serta menyosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat tanpa diiringi sanksi tegas seperti denda.

Selain itu, ia mengklaim telah mengaktifkan gugus tugas percepatan penanganan di tingkat rukun warga. Mereka diserahi tanggung jawab untuk mengawasi lingkungan sekitar bila ada warga bergejala Covid-19 untuk dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

”Yang pasti kita sulit menahan pergerakan warga. Apalagi di DKI Jakarta sekarang ada kenaikan kasus dan warga Tangsel sebagian bekerja di DKI. Jadi kami akan coba cari solusinya,” kata Airin.

Kita sulit menahan pergerakan warga. Apalagi di DKI sekarang ada kenaikan kasus dan warga Tangsel sebagian bekerja di DKI. Jadi kami akan coba cari solusinya. (Airin Rachmi Diany)

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Tangsel Deden Deni menyampaikan, penambahan kasus positif baru di Tangsel merupakan hasil dari penelusuran kontak (tracking) secara sporadis atau acak.

Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan, mobilitas orang antarwilayah memperluas penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah daerah mengendalikan perilaku warga dengan menerapkan sanksi tegas (Kompas.id, 28/7/2020).

Baca juga: Mayoritas Kantor di Jakarta Tangani Sektor Strategis, Bekerja dari Rumah Sukar Diterapkan

Adapun Gubernur Banten Wahidin Halim mengingatkan warga Banten yang beraktivitas di DKI Jakarta agar tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan. Wahidin meminta warga yang tidak ada keperluan atau kepentingan tidak bepergian ke DKI Jakarta dan juga ke wilayah zona merah lainnya.

Kompas

Wahidin HalimGubernur Banten

Target tes

Deden menargetkan jumlah tes usap di Tangsel bisa memenuhi standar minimal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebanyak 1 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah penduduk Tangsel saat ini diperkirakan  1,7 juta orang. Artinya, Pemkot Tangsel setidaknya harus melakukan tes usap terhadap 17.000 penduduk.

”Perkembangan tes yang kami lakukan sekarang sudah lebih dari 11.000 orang. Dengan pelaksanaan tes juga dibantu Dinas Kesehatan Provinsi Banten,” kata Deni.

Baca juga: Pembatasan dari Hulu Lebih Efektif