Pencairan Anggaran Pilkada di Dua Daerah Kurang dari 40 Persen

Anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 belum tuntas di seluruh daerah. Masih ada daerah yang baru mencairkan anggaran 40-80 persen dari nilai yang disepakati. Kemendagri berharap pencairan anggaran tuntas pekan ini.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (18/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mencatat masih ada dua daerah yang pencairan dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pilkada 2020 kurang dari 40 persen. Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat. Kendala pencairan bukan karena keterbatasan dana, melainkan persoalan manajemen keuangan.

”Saya melihat (persoalan) manajemen cash (keuangan), bukan keterbatasan dana,” ujar Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian saat dihubungi Kompas, Selasa (4/8/2020).

Kemendagri telah meminta kepada kedua pimpinan daerah itu untuk segera mencairkan dana NPHD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Aturan itu menyebutkan, pencairan anggaran pilkada tahap pertama, yakni paling sedikit 40 persen dari nilai NPHD, harus  dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah penandatanganan NPHD. Penanganan NPHD di 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020 telah dilakukan pada Oktober 2019. Adapun tahap kedua atau sisanya dicairkan paling lama pada Agustus 2020.

”Saya berupaya supaya Agustus ini bisa diselesaikan semua,” tutur Ardian.

Kompas/Heru Sri Kumoro

Spanduk dan baliho politisi maupun tokoh masyarakat memenuhi salah satu sudut jalan di Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Kamis (30/7/2020). Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok pada 9 Desember 2020 mendatang, spanduk, baliho, dan poster terkait hajatan demokrasi ini marak di sudut-sudut kota.

Ardian pun menegaskan, jika sampai minggu pertama Agustus pemerintah daerah pelaksana pilkada belum mencairkan 100 persen dana NPHD, kepala daerah tersebut akan dipanggil ke Jakarta untuk diberi pengarahan khusus oleh Mendagri Tito Karnavian.

Sementara itu, dari data Kemendagri, hingga Selasa ini pukul 17.00 WIB, pencairan NPHD untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mencapai 93,06 persen dan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar 93,26 persen.

Jika sampai minggu pertama Agustus pemerintah daerah pelaksana pilkada belum mencairkan 100 persen dana NPHD, kepala daerah tersebut akan dipanggil ke Jakarta untuk diberi pengarahan khusus oleh Mendagri Tito Karnavian.

Adapun dari 270 daerah penyelenggara pilkada, ada 217 daerah yang sudah mencairkan dana NPHD besar 100 persen kepada KPU. Sementara itu, ada 232 daerah yang sudah mencairkan dana NPHD sebesar 100 persen kepada Bawaslu. Selebihnya, pencairan berkisar 40-80 persen.

”Minggu ini, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk didorong cepat ditransfer 100 persen,” kata Ketua KPU Arief Budiman.

Baca juga: Biaya Membengkak, Pemda Diminta Bantu Pemenuhan APD untuk Penyelenggara dan Keamanan

Salinan kepengurusan

Sementara itu, Selasa ini di kantor KPU, Jakarta, Arief juga menerima salinan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dari Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto. Salinan kepengurusan tersebut disesuaikan dengan data yang telah diunggah PDI-P ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik KPU.

KOMPAS/SHARON PATRICIA

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto

Hasto mengatakan, penyerahan salinan kepengurusan partai ini sebagai bentuk kesiapan dari PDI-P dalam mengikuti seluruh tahapan-tahapan di Pilkada 2020. Dia menyebutkan, seluruh pengurus PDI-P di 270 daerah penyelenggara Pilkada 2020 statusnya merupakan pengurus definitif, mulai dari ketua DPD hingga ketua DPC.

”Kami berharap seluruh partai politik mempunyai spirit yang sama. Kalau kita mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, otomatis kita juga membantu penyelenggara pemilu sehingga bisa berkerja lebih tenang dan mempersiapkan pilkada dengan sebaik-baiknya,” ucap Hasto.

KPU sudah bersurat kepada seluruh parpol agar sekurang-kurangnya satu bulan sebelum masa pendaftaran calon sudah menyerahkan daftar kepengurusan.

Arief menyampaikan, pihaknya sudah bersurat kepada seluruh parpol agar sekurang-kurangnya satu bulan sebelum masa pendaftaran calon sudah menyerahkan daftar kepengurusan. Data ini penting disampaikan segera karena akan digunakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.

Kompas/Wawan H Prabowo

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memberikan sambutan dalam peresmian Gerakan Klik Serentak (GKS) yang dilaksanakan di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu, (15/7/2020). GKS menjadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian (coklit) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada Serentak 2020. Melalui GKS, KPU mengajak masyarakat mengunjungi laman situs www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai pemilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang.

Hingga hari ini, baru ada dua parpol yang sudah menyerahkan dan mengunggah daftar kepengurusan partainya. Kedua parpol tersebut adalah Partai Demokrat dan PDI-P.

Sementara itu, beberapa parpol menyampaikan kepada KPU bahwasanya belum menyelesaikan penyusunan daftar kepengurusan tersebut. Dengan alasan itu, mereka meminta perpanjangan waktu. Ada pula beberapa parpol lagi yang menjadwalkan akan menyerahkan daftar kepengurusannya di beberapa hari ke depan.

”Mudah-mudahan tidak di waktu yang terlalu lama parpol bisa segera menyampaikan kepada kami,” tutur Arief.

Baca juga: Benci dan Rindu Politik Dinasti