Presiden Minta Penanganan Tengkes Diprioritaskan di 10 Provinsi

Pemerintah menargetkan kasus tengkes di Indonesia menurun hingga tinggal 14 persen pada 2024. Presiden Jokowi pun meminta agar kementerian dan lembaga terkait untuk terus menangani kasus ini, khususnya di 10 provinsi

AKUN YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam rapat terbatas tentang percepatan penurunan angka stunting di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020). Dalam pengarahannya, Presiden meminta agar penanganan masalah kesehatan tersebut difokuskan di 10 provinsi dengan prevalensi tengkes tertinggi.

JAKARTA, KOMPAS — Upaya menurunkan angka tengkes atau stunting di Indonesia akan dilanjutkan dengan target 14 persen dari total kasus pada tahun 2024. Penanganan difokuskan pada 10 provinsi dengan prevalensi tertinggi. Program-program layanan kesehatan juga akan didukung program perlindungan sosial yang sudah ada seperti Program Keluarga Harapan dan kartu sembako.

Pandemi Covid-19 diharapkan tidak menghentikan upaya perbaikan kualitas hidup ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita. Hal ini akan menjadi modal mengurangi angka tengkes atau stunting. Sejauh ini, penurunan kasus stunting sudah mulai terjadi dari 37 persen pada 2013 menjadi 27,6 persen pada 2019. Namun, Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan yang lebih banyak lagi menjadi 14 persen pada akhir masa jabatannya.

”Ada penurunan yang cukup lumayan. Tetapi, saya kira ini tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi,” tutur Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (5/8/2020).

Pandemi Covid-19 diharapkan tidak menghentikan upaya perbaikan kualitas hidup ibu hamil, bayi, dan anak-anak balita. Hal ini akan menjadi modal mengurangi angka tengkes atau stunting.

Hadir dalam rapat terbatas itu, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Data 260 kabupaten/kota di 34 provinsi di seluruh Indonesia yang menjadi lokus stunting pada 2020.

Supaya lebih cepat dalam menurunkan angka tengkes, Presiden Jokowi meminta supaya semua menteri dan kepala lembaga yang terlibat untuk memfokuskan penanganan di 10 provinsi dengan prevalensi tengkes tertinggi. Kesepuluh provinsi itu adalah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Para gubernur, bupati/wali kota, bahkan sampai ke kepala desa diharapkan ikut terlibat dalam penanganan tengkes. Karena itu, Presiden menugasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengoordinasikan hal ini dengan para kepala daerah di 10 provinsi tersebut.

Penurunan angka tengkes menjadi penting karena Indonesia perlu memiliki sumber daya manusia berkualitas yang tidak kekurangan gizi dan menjadi kerdil akibat hal tersebut.

Akses pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita di puskesmas dan posyandu juga harus tetap berlangsung. Kendati pandemi Covid-19, layanan pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil serta pemberian suplemen dan vitamin A serta makanan pendamping ASI untuk ibu menyusui harus tetap berjalan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, seusai rapat terbatas, menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19 ini, semua program penanganan tengkes tetap akan berjalan kendati semua dikerjakan dengan protokol kesehatan. Penurunan angka tengkes menjadi penting karena Indonesia perlu memiliki sumber daya manusia berkualitas yang tidak kekurangan gizi dan menjadi kerdil akibat hal tersebut.

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Intervensi Penanggulangan Tengkes

Selain itu, Presiden meminta aspek promosi juga terus digencarkan. Sosialisasi dan edukasi untuk ibu-ibu hamil dan keluarganya perlu diperkuat. Dengan demikian, semua anggota keluarga memahami pentingnya menjaga kualitas asupan ibu hamil dan menyusui serta mengakses sanitasi.

”Saya minta ini juga melibatkan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW, dan sukarelawan. Kita harap ini bisa menjadi gerakan bersama,” ujar Presiden.

Sosialisasi dan edukasi untuk ibu-ibu hamil dan keluarganya perlu diperkuat.

Sinergi program-program perlindungan sosial dengan penanganan tengkes juga diminta untuk dilakukan. Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai (BPNT/kartu sembako), serta pembangunan infrastruktur dasar juga perlu sejalan dengan upaya menurunkan angka tengkes.

Menteri Sosial Juliari Batubara menjelaskan, PKH khusus komponen yang terkait dengan ibu hamil dan anak usia dini akan disinergikan dengan Kementerian Kesehatan. Para pendamping PKH juga akan mendapat tambahan pemahaman untuk menyosialisasikan pentingnya gizi ibu hamil dan menyusui serta sanitasi. Untuk itu, modul tambahan dari Kementerian Kesehatan akan diberikan kepada para pendamping ini.

Baca juga : Tujuh Juta Anak Menghadapi Persoalan Gizi Selama Pandemi

AKUN YOUTUBE SEKRETARIAT PRESIDEN

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kanan) dan Menteri Sosial Juliari Batubara memberikan keterangan pers seusai rapat terbatas tentang percepatan penurunan angka tengkes, Rabu (5/8/2020).

Di program kartu sembako, lanjut Juliari, Kemensos mengusulkan supaya ibu hamil dan menyusui serta anak usia dini di keluarga penerima manfaat bisa mendapatkan tambahan susu.

”Presiden juga meminta Menteri Keuangan agar program kerja dan anggaran bisa dikonsolidasikan, lebih fokus di beberapa KL (kementerian/lembaga) sehingga untuk mengukur keberhasilan program ini lebih mudah, lebih terukur, dan hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tutur Juliari.

Baca juga : Komunikasi Tenaga Kesehatan Berperan Atasi Tengkes