AS Kembali Minta Perpanjangan Embargo Senjata Iran

AFP/ATTA KENARE

Bendera Iran berkibar di kompleks pembangkit tenaga nuklir Bushehr saat upacara untuk memulai operasional reaktor kedua, 10 November 2019. Amerika Serikat kembali mengupayakan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran.

WASHINGTON DC, KAMIS — Amerika Serikat kembali mengupayakan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran. Upaya itu kemungkinan besar akan dihambat China dan Rusia.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan, AS akan mengajukan usulan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. Lewat resolusi itu, Washington meminta perpanjangan embargo senjata terhadap Iran.

”Usulan kami sangat beralasan, dengan satu lain cara kami akan melakukan hal benar. Kami akan memastikan embargo senjata diperpanjang,” ujarnya, Rabu (5/8/2020) sore waktu Washington atau Kamis pagi WIB.

Ia menuding sejumlah negara bersiap menjual senjata ke Iran. Penjualan itu dinyatakan bisa mengganggu stabilitas Timur Tengah.

Baca juga: Perpanjangan Embargo Melanggar Resolusi PBB

”Menimbulkan risiko bagi Israel, Eropa, dan warga AS. Kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Misi DK PBB adalah memastikan perdamaian dan keamanan internasional. Dewan akan membuat lelucon jika mengizinkan sejumlah negara penyokong terorisme membeli atau menjual persenjataan secara bebas,” tuturnya.

AP PHOTO/ANDREW HARNIK

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo.

Media Iran, Tehran Times, menyebut rancangan usulan resolusi AS sudah diedarkan ke sejumlah anggota DK PBB. Rancangan kali ini hampir sama persis dengan rancangan yang diedarkan AS pada Juni 2020.

Dalam rancangan itu, AS meminta semua negara tidak terlibat transaksi senjata dengan Iran. Semua negara juga diminta tidak menyediakan segala bentuk pelatihan, fasilitas pendanaan, nasihat, atau layanan lain terkait pasokan, penjualan, pengiriman, pembuatan, perawatan, dan penggunaan senjata terkait Iran.

Menurut rencana, rancangan itu akan secara resmi disampaikan AS ke DK PBB dalam waktu dekat. Selanjutnya, 15 anggota DK PBB harus bersikap paling lambat 30 hari setelah rancangan disampaikan secara resmi.

Sejumlah diplomat menduga, rancangan resolusi soal embargo Iran akan disampaikan AS pada akhir Agustus 2020. Dengan demikian, DK PBB bisa bersikap sebelum Rusia jadi ketua bergilir badan itu pada Oktober 2020.

Baca juga: Arab dan Barat Ingin Perpanjangan Embargo Senjata atas Iran

Utusan Tetap AS untuk PBB Kelly Craft mengakui China dan Rusia akan memveto resolusi terkait embargo Iran. Beberapa waktu lalu, Beijing dan Moskwa memang berulang kali secara terbuka menentang perpanjangan embargo senjata terhadap Iran.

Senjata usang

Sejumlah analis menduga Iran akan membeli jet tempur Sukhoi Su-30, pesawat latih Yak-130, tank T-90, sistem pertahanan udara S-400, dan sistem pertahanan pesisir Bastian dari Rusia jika embargo dicabut.

Pembelian besar-besaran itu bagian dari upaya Iran meningkatkan persenjataan yang sudah usang dan kalah canggih dari Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara pesaing utama Iran di kawasan.

Dengan dana besar dan tanpa embargo, secara teknis kini persenjataan UEA dan Arab Saudi jauh lebih unggul dan modern dibandingkan dengan milik Iran. Bahkan, Arab Saudi termasuk salah satu dari lima besar importir senjata global.

Sejak 1979, AS sudah bolak-balik mengenakan embargo senjata terhadap Iran. Bahkan, Washington menyita miliaran dollar AS uang yang dibayar Iran ke AS untuk impor senjata yang disepakati sebelum Revolusi 1979. Senjata pesanan Iran tidak kunjung dikirim, uang pembayarannya tidak pernah dikembalikan.

Baca juga: Washington Siap Perluas Sanksi bagi Iran

PBB mulai mengenakan embargo senjata pada Iran sejak 2007 atau dua tahun sejak rangkaian perundingan pengendalian nuklir Iran dimulai. Embargo terbaru disepakati 2015 dan dijadwalkan berakhir pada 18 Oktober 2020.

Iran dan sejumlah negara menilai, embargo kali ini bagian tidak terpisahkan dari resolusi DK PBB Nomor 2231 yang mengesahkan Kesepakatan Nuklir 2015 yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama (JCPOA). Perubahan terhadap ketentuan embargo senjata dinilai sama saja dengan pelanggaran terhadap resolusi DK PBB

Pompeo dan Craft menekankan, AS akan menggunakan mekanisme penyelesaian sanksi yang diatur dalam Resolusi 2231 dan JCPOA jika usulan perpanjangan embargo senjata terhadap Iran ditolak. Dalam mekanisme itu, semua sanksi terhadap Iran akan dikenakan lagi. Tidak ada satu pun negara bisa mencegahnya jika mekanisme itu diaktifkan.

AFP

Seorang pria Iran membaca surat khabar Omid Javan yang bergambar Presiden AS Donald Trump  dengan  judul berita utama bahasa Persia mengejek Trump dan mendukung JCPOA,  14 Oktober 2017, di depan sebuah kios di ibu kota Teheran.

Pompeo berkeras AS tetap bisa menggunakan mekanisme itu. Sementara Inggris, Perancis, Jerman, Rusia, China, dan Iran menyatakan AS tidak  bisa menggunakan mekanisme itu. Sebab, mekanisme itu bagian dari JCPOA.

Baca juga: Trump Menekan Eropa Soal Iran

Sejak 2018, AS telah keluar dari JCPOA. Setelah itu, AS menerapkan serangkaian sanksi terhadap Iran dan mengancam menjatuhkan sanksi terhadap siapa pun yang bertransaksi dengan Iran.

Ancaman itu membuat para penanda tangan JCPOA tidak kunjung memenuhi kewajiban memulihkan hubungan ekonomi dengan Iran. Teheran membalas itu dengan mengurangi komitmennya dalam JCPOA. (AFP/REUTERS)