NTT Mendapat Pinjaman Dana untuk Pembangunan Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) meminjamkan dana senilai Rp 189,7 miliar kepada Pemprov Nusa Tenggara Timur untuk pembangunan 16 ruas jalan dengan panjang 189 kilometer di beberapa titik di daerah itu.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Ruas jalan yang menghubungkan Oelamasi-Oepoli di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, rusak berat sehingga segera dibangun.

KUPANG, KOMPAS — PT Sarana Multi Infrastruktur meminjamkan dana senilai Rp 189,7 miliar kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana ini akan dipakai untuk pembangunan 16 ruas jalan sepanjang 189 kilometer yang tersebar di sejumlah daerah.

Pinjaman dana tersebut seluruhnya untuk membangun infrastruktur jalan agar daerah-daerah yang terisolasi di provinsi ini segera terbuka. Dengan demikian, ekonomi masyarakat bisa bergerak karena mobilitas  tak lagi terkendala buruknya infrastruktur.

Karena itu, perlu langkah inovatif agar program prioritas daerah tetap bisa dijalankan saat terjadi kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Pinjaman seperti ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar bisa positif pada kuartal ketiga. (Astera Primanto Bhakti)

Peminjaman dana untuk pembangunan jalan tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Kedua lembaga menilai, Pemprov NTT melakukan  terobosan dalam mengatasi keterbatasan APBD untuk membangun daerah, melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti lewat konferensi video pada penandatanganan Perjanjian Pinjaman Daerah antara Pemprov NTT dan PT SMI di ruang rapat Gubernur NTT di Kupang, Kamis (6/8/2020), mengapresiasi terobosan ini. Penandatanganan dilakukan Gubernur NTT Viktor Laiskodat di Kupang dan Direktur PT SMI Edwin Syharuzad di Jakarta.

Menurut Astera Bhakti, pandemi Covid-19 berdampak luar biasa terhadap keuangan nasional dan daerah. Secara nasional, APBD dari pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota turun sekitar 16,7 persen, hampir sama dengan penurunan yang terjadi di NTT sekitar Rp 1,14 triliun. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi, sesuai data BPS pada kuartal kedua mengalami depresi sebesar minus 5,32 persen.

Baca juga : Amfoang, Ironi Daerah Terisolasi di NTT

”Karena itu, perlu langkah inovatif agar program prioritas daerah tetap bisa dijalankan saat terjadi kesulitan keuangan akibat pandemi Covid-19. Pinjaman seperti ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah agar bisa positif pada kuartal ketiga,” kata Astera Bhakti.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Penandatanganan kesepakatan peminjaman dana oleh Pemprov NTT dari PT SMI, disetujui dan diapresiasi Kemenkeu dan Kemendagri, Kamis (6/8/2020) melalui konferensi video.

Ia mengatakan, pinjaman tersebut bagian dari program dari pemerintah pusat. Kemenkeu bekerja sama dengan Kemendagri melakukan sejumlah relaksasi dari segi prosedur, tata cara, dan pengembaliannya. Presiden berharap agar program seperti ini tidak dilakukan secara biasa-biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa.

Jika pinjaman tersebut sudah dicairkan oleh PT SMI, segera dilakukan percepatan pelaksanaan program, sesuai tujuan pinjaman sehingga segera mungkin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Melalui proses belanja di daerah itu, masyarakat bisa terbantu di tengah pandemi Covid-19.

Inisiatif

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto memberikan dukungan kepada Pemprov NTT karena berinisiatif dan berupaya membangun NTT dengan tidak tergantung dari dana pusat. Kebijakan seperti ini perlu dilakukan daerah lain, asal  sasaran peruntukan pinjaman  jelas.

Dalam keterbatasan sumber pendapatan dari PAD dan dana transfer, langkah inovatif seperti ini  diperlukan. Pembiayaan dari pinjaman ini guna mendorong program prioritas daerah yang tidak dapat diakomodasi dengan dana APBD.

Baca juga : Jalan Nasional di Kabupaten Malaka Rusak Berat

Memang kewajiban Pemprov NTT menyediakan anggaran yang memadai pada APBD selama tiga tahun ke depan berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani. Karena itu, pemprov dapat mengelola pinjaman secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, penuh kehati-hatian dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

”Realisasi dari pinjaman dilakukan secara bertanggung jawab, profesional, bersih dari korupsi, dan bebas konflik kepentingan dengan prinsip kehati-hatian, tanpa ada masalah di kemudian hari. Dengan ini, pinjaman itu bisa menumbuhkan ekonomi di NTT pada masa pandemi Covid-19 ini,” kata Noervianto.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Jalan provinsi yang menghubungkan Kalabahi-Maritaing, Pulau Alor di Nusa Tenggara Timur dalam kondisi rusak.

Dirut PT SMI Edwin Syharuzad mengatakan, setelah melalui berbagai proses, akhirnya pinjaman ini bisa disepakati dan ditandatangani. Dana pinjaman senilai Rp 189,7 miliar itu terdiri atas dua fasilitas, yakni pembangunan tujuh ruas jalan senilai Rp 66 miliar dan pembangunan sembilan ruas senilai Rp 123,7 miliar.

Pembangunan 16 ruas jalan ini tersebar di pulau-pulau di NTT, yang merupakan program prioritas Pemprov. Total panjang dari 16 ruas jalan itu mencapai 189 km.

Baca juga : Ruas Jalan ke Sejumlah Desa di Pulau Adonara Rusak Berat

Gubernur Laiskodat mengatakan, pinjaman ini merupakan pertama kali dalam sejarah Pemprov NTT belajar meminjam uang dari pihak luar untuk pembangunan.  NTT tidak selamanya bergantung dari dana transfer pusat.

Terkendala

”Kami mengalami kendala sehingga proses pinjaman agak terlambat ditandatangani. Tetapi, dengan acara hari ini, NTT sudah bisa meyakinkan diri bagaimana cara meminjam ke depan terutama menyangkut kelengkapan administrasi,” ujarnya.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Gubernur NTT Viktor Laiskodat memperlihatkan surat kesepakatan dengan wajah senyum kepada pemerintah pusat melalui konferensi video disaksikan para pimpinan OPD Provinsi NTT.

Jika infrastruktur terbangun baik, seluruh destinasi wisata yang sangat eksotif dan atraktif di NTT dapat berkembang, dan ekonomi bertumbuh lebih cepat. Ia menjamin pinjaman itu dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.

”Ini bukan untuk memperkaya pundi-pundi orang per orang, juga tidak untuk dikorupsi. Tetap, semata-mata untuk memperbaiki infrastruktur demi menggerakkan pariwisata, yang telah ditetapkan  sebagai penggerak utama ekonomi NTT,” ujarnya.

SMI merupakan salah satu Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, dengan mandat membantu percepatan pembangunan infrastruktur di daerah-daerah di Indonesia.

Baca juga : Ruas Jalan ke Sejumlah Desa di Pulau Adonara Rusak Berat

Wakil Ketua Komisi III DPRD NTT Viktor Mado Watun mengatakan, selama ini PT SMI melibatkan BUMN yang mengerjakan proyek jalan di daerah. Tetapi, masalah yang dihadapi, NTT daerah kepulauan, sangat sulit menggeser alat berat dari satu pulau ke pulau lain.

Kemungkinan BUMN  menggunakan kontraktor lokal melalui tender, tetapi di setiap pulau di NTT belum ada kontraktor lokal memiliki pengalaman mengerjakan jalan geoplus, kecuali hotmix. ”Jika itu dipaksakan, hasilnya seperti apa di lapangan. Apalagi pekerjaan jalan geo plus itu harus berlangsung di musim kering. Kalau di tengah hujan, bakal cepat rusak. Kita akan awasi nanti,” ujarnya.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Alat berat sedang mengerjakan ruas jalan yang menghubungkan Kota Kupang-Malaka, Rabu (12/2/2020). Alat berat seperti ini sulit digeser dari pulau ke pulau di NTT.