Sidoarjo Kerahkan Fiskalnya untuk Percepat Pemulihan Ekonomi

Sidoarjo memperhitungkan kemampuan fiskalnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi serta menahan laju penambahan pengangguran dan kemiskinan di wilayahnya. Sejumlah kebijakan pun dikaji agar implementasinya tepat sasaran.

Kompas/Runik Sri Astuti

Perajin memotong logam untuk membuat beragam produk komponen mesin industri di salah satu unit usaha di sentra industri logam rakyat Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (4/11/2018). Terdapat lebih dari 400 perajin dengan jumlah pekerja mencapai ribuan orang.

SIDOARJO, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa timur, memperhitungkan kemampuan fiskalnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menahan laju penambahan pengangguran serta kemiskinan di wilayahnya. Sejumlah kebijakan pun dikaji agar implementasinya tepat sasaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Achmad Zaini mengatakan, sejak awal pandemi Covid-19, pemda tidak hanya fokus menangani dampak pada sektor kesehatan. Dampak pandemi pada sektor ekonomi juga diantisipasi dengan sejumlah kebijakan. Misalnya, memberikan keringanan pembayaran pajak daerah.

Keringanan pembayaran pajak diberikan sampai September. Namun, karena situasi ekonomi saat ini pertumbuhannya minus, kebijakan keringanan pembayaran pajak itu akan dikaji untuk diperpanjang.

Ada sembilan jenis pajak daerah yang diberikan keringanan pembayarannya, antara lain pajak hotel dan restoran, tempat hiburan, serta pajak air tanah. Selain itu pemda membebaskan pembayaran retribusi bagi seluruh pedagang di pasar tradisional yang dikelola pemerintah. Total ada 26 pasar tradisional.

”Keringanan pembayaran pajak diberikan sampai September. Namun, karena situasi ekonomi saat ini pertumbuhannya minus, kebijakan keringanan pembayaran pajak itu akan dikaji untuk diperpanjang,” ujar Zaini.

Baca juga : Buruh dan UMKM di Sidoarjo Masih Terpukul Dampak Pandemi

Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga telah merelaksasi kredit pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Relaksasi kredit ini terbatas pada bank milik pemda seperti BPR Delta Arta. Selain itu, ada pula program dana bergulir pinjaman modal usaha untuk UMKM dengan agunan ringan dan subsidi bunga dari APBD Sidoarjo.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Pekerja menjahit tas kulit kombinasi dengan kain tenun di bengkel kerja CV Rafi Jaya, Desa Kendensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (30/10). Industri rumahan kerajinan tas dan koper yang pernah menjadi ikon Jatim ini kini mulai menggeliat bangkit setelah terpuruk akibat dampak semburan lumpur Lapindo diperparah gempuran produk murah dari Tiongkok.

Zaini mengatakan Pemkab Sidoarjo berpotensi memperluas intervensinya untuk menanggulangi dampak ekonomi. Hal itu karena kondisi fiskalnya yang masih longgar. Sebagai gambaran, APBD tahun berjalan nilainya lebih dari Rp 5 triliun dan sisa lebih anggaran tahun 2019 lalu Rp 1 triliun.

Menentukan

Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang, Candra Fajri Ananda, mengatakan, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sangat menentukan langkah perbaikan ekonomi. Apabila pandemi bisa segera ditangani, pemulihan ekonomi akan lebih cepat.

Ada empat sektor yang terdampak pandemi Covid-19, yakni kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Pemerintah harus hadir pada semua sektor tersebut. Misalnya di sektor sosial, pemerintah harus memberikan jaring pengaman untuk menjaga daya beli masyarakat. Konsumsi rumah tangga juga berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

Di sektor ekonomi, intervensi bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan berbagi peran supaya efektif dan tepat sasaran. Peran pemda kabupaten/kota misalnya mendorong realisasi belanja di organisasi perangkat daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal. Memperbesar serapan proyek fisik agar pelaku usaha konstruksi lokal bisa bergeliat lagi.

Baca juga : Pemkab Sidoarjo Rangkul Pengusaha Besar Tangani Covid-19

”Pemda bisa menggali informasi tentang dana-dana dari pemerintah pusat yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk menggerakkan perekonomian di wilayahnya,” kata Candra.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Hadi Suratno (48), perajin tas koper kulit Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, menunjukkan produk unggulannya di acara Sidoarjo Industrial Expo, Kamis (21/2/2020)

Candra mengatakan ada dua strategi besar yang bisa dilakukan oleh Pemkab Sidoarjo untuk mempercepat pemulihan ekonomi di wilayahnya yakni meningkatkan permintaan dan pasokan. Strategi peningkatan demand dilakukan dengan mendorong daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga meningkat. Kelompok kelas menengah agar membelanjakan uangnya.

Selain itu, pemerintah harus membuka pintu investasi seluas-luasnya. Fasilitasi investor yang mau masuk ataupun yang hendak melakukan ekspansi usaha dengan kemudahan perizinan. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sidoarjo, permohonan pengurusan perizinan selama Januari-Juli tahun ini masih tinggi meski angkanya turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ada 1.134 permohonan izin yang masuk.

Memetakan sektor unggulan

Strategi meningkatkan pasokan atau suplai bisa dilakukan dengan memetakan sektor unggulan atau sektor-sektor yang masih tumbuh di masa pandemi. Khusus industri, ada lima jenis usaha di Sidoarjo yang tumbuh positif, di antaranya makanan minuman, kimia dan farmasi, serta rotan dan kayu.

Upaya lain adalah memperkuat dukungan terhadap UMKM. Dukungan ini bisa berupa permodalan atau keuangan dan rantai distribusi serta pemasaran. Misalnya memperkuat pasar daring bagi pelaku UMKM dengan menyediakan jaringan internet. Bisa juga memberikan pelatihan pengemasan khusus untuk barang dibawa pulang (take away).

Pedagang di pasar tradisional juga perlu diberdayakan misalnya dengan diberi pelatihan berdagang sistem daring. Bisa juga diberi stimulan berupa telepon pintar bagi yang belum punya agar mereka bisa memperluas segmen pasarnya. Kebijakan yang akan diambil harus dikaji secara cermat.

Kepala Disperindag Sidoarjo Tjarda mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan pelaku industri agar bisa melakukan intervensi untuk menjaga kelangsungan usahanya di tengah pandemi. Tentunya intervensi itu harus disesuaikan dengan kewenangan dan kemampuan pemda.

Baca juga : Buruh dan UMKM di Sidoarjo Masih Terpukul Dampak Pandemi

Selain itu, industri juga diajak berperan serta mengendalikan sebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sudah ada sekitar 90 industri yang menandatangi pakta integritas penerapan protokol kesehatan. Dengan terkendalinya sebaran Covid-19, industri diharapkan bisa lebih produktif.

Data Disnaker Sidoarjo hingga saat ini sudah lebih dari 11.000 pekerja yang dirasionalisasi oleh perusahaannya karena terdampak pandemi Covid-19. Perusahaan mengaku produksi mereka turun drastis karena terjadi penurunan daya beli masyarakat. Krisis ekonomi tidak hanya terjadi di dalam negeri melainkan secara global.