Kerja Sama Maritim Yunani-Mesir Naikkan Suhu Politik di Laut Tengah

Kawasan Laut Tengah bagian timur menjadi sumber konflik regional banyak negara, yaitu Yunani, Mesir, Turki, Siprus, Italia, Jordania, Palestina, dan bahkan Israel. Terdapat cadangan gas 120 triliun meter kubik di sana.

EGYPTIAN PRESIDENCY/AFP

Foto yang diambil pada 6 Juni 2020 ini memperlihatkan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi diapit komandan pemerintahan Libya di Tobruk (timur), Jenderal Khalifa Haftar (kanan), dan Ketua Parlemen Libya Aguila Saleh di istana kepresidenan di Kairo, Mesir. Mesir dalam konflik Libya mendukung Haftar. Adapun Turki mendukung pemerintahan kesepakatan nasional (GNA).

KAIRO, JUMAT — Pemerintah Mesir dan Yunani, Kamis (6/8/2020), menandatangani perjanjian pengembangan zona ekonomi eksklusif atau ZEE di kawasan Laut Tengah bagian timur untuk memaksimalkan manfaat sumber daya alam, khususnya minyak dan gas. Perjanjian itu bagian dari upaya Pemerintah Mesir menjadikan negaranya sebagai pusat pertumbuhan dan hub regional minyak dan gas di kawasan.

Penandatanganan kerja sama kedua negara diumumkan Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry dan Menlu Yunani Nikos Dendias seusai penandatanganan kerja sama tersebut di Kairo, Mesir, Kamis (6/8). ”Kesepakatan ini memungkinkan Mesir dan Yunani untuk bergerak maju dalam memaksimalkan manfaat sumber daya yang tersedia di zona ekonomi eksklusif bagi masing-masing negara, terutama cadangan minyak dan gas,” kata Shoukry.

Baca juga: Turki, Rugi dari Covid-19, Untung dari Libya

Shoukry juga menyatakan, menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Laut Tengah bagian timur serta upaya untuk menghadapi kebijakan-kebijakan, yang dalam perspektif Pemerintah Mesir memajukan tindakan terorisme, adalah faktor utama kedua negara melakukan kerja sama tersebut.

Berbeda dengan Shoukry yang tidak menyebut Turki sebagai salah satu alasan memperkuat kerja sama bilateral dengan Yunani, Dendias secara terang-terangan menyebut tindakan Ankara sebagai landasan kedua negara bergerak bersama.

AP Photo/Nariman El-Mofty

Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry (kiri) dan Menlu Arab Saudi Adel al-Jubeir (kanan tengah) bertemu dengan para menlu negara-negara anggota Liga Arab dalam sidang luar biasa di kantor Liga Arab di Kairo, Mesir, Minggu (19/11/2017).

Selain menyebut penandatanganan kesepakatan itu sebuah hal yang bersejarah bagi Yunani, Dendias juga menyatakan bahwa kerja sama ini adalah tindakan yang legal dalam kerangka kerja sama internasional. ”Perjanjian ini adalah kebalikan dari segala sesuatu yang tidak sah, seperti yang ditandatangani antara Turki dan Tripoli,” ujarnya.

Pernyataan Dendias merujuk pada kesepakatan keamanan dan kerja sama maritim yang ditandatangani oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Pemerintahan Kesepakatan Nasional (GNA) pimpinan Fayez al-Sarraj pada akhir November 2019. Yunani, Mesir, dan Siprus menolak kesepakatan tersebut serta menganggapnya ilegal dan melanggar hukum internasional. Pemerintah Yunani menyatakan, hal itu melanggar landas kontinennya dan khususnya di lepas Pulau Kreta.

Baca juga : Gerah dengan Turki, Sisi Siapkan Militer Mesir Bertempur di Libya

Kawasan Laut Tengah bagian timur menjadi sumber konflik regional banyak negara, yaitu Yunani, Mesir, Turki, Siprus, Italia, Jordania plus otoritas Palestina, dan bahkan Israel. Diperkirakan terdapat sekitar 120 triliun meter kubik cadangan gas di dalamnya.

Untuk mengelolanya, tujuh negara di atas membentuk Forum Gas Mediterania Timur, pada awal Januari 2020, sebagai jawaban atas kerja sama bilateral Turki dan Libya. Sebelum bekerja sama dengan Mesir, Yunani dan Italia telah menandatangani kesepakatan yang sama.

AFP/KHALED DESOUKI

Seorang nelayan duduk beristirahat ketika sebuah kapal barang berlayar melalui Terusan Suez di kota pelabuhan Mesir, Ismailia, 135 kilometer timur laut Kairo, pada 14 Oktober 2019. Terusan Suez telah menjadi salah satu kanal air terpenting di dunia.

Ketegangan sudah tinggi antara Yunani dan Turki atas eksplorasi sumber daya energi di Mediterania timur. Dua anggota NATO itu juga berselisih tentang berbagai masalah dari penerbangan di Laut Aegea, lalu zona maritim di Laut Tengah bagian timur, dan tentang Siprus yang terbagi secara etnis. Belum lama ini, Yunani juga memprotes langkah Turki mengubah bangunan bersejarah Hagia Sophia dari museum menjadi masjid.

Kanselir Jerman Angela Merkel, dikutip dari laman DW, menyatakan, Uni Eropa mencoba memfokuskan diri untuk menyelesaikan sengketa antara kedua negara anggota NATO itu, terutama pada masalah nafsu Turki yang besar untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah Laut Tengah bagian timur. Turki diketahui telah melakukan pengeboran di wilayah itu sejak tahun 2019, sedangkan pengeboran di wilayah yang disengketakan dengan Yunani akan dimulai pada musim gugur 2020 ini.

Baca juga : Pertarungan dari Laut Tengah ke Libya

Kementerian Luar Negeri Mesir secara khusus mengirimkan sebuah peta kepada kantor berita Reuters untuk menunjukkan garis demarkasi perbatasan laut antara Yunani dan Mesir. Garis demarkasi itu memberikan kemungkinan yang sangat kecil adanya hubungan transportasi laut antara Turki dan Libya.

Turki-Libya menolak

Secara terpisah, Turki dan Libya menyatakan menolak perjanjian Yunani dan Mesir. ”Apa yang disebut kesepakatan maritim yang ditandatangani oleh Yunani dan Mesir adalah ’batal demi hukum’,” kata Kementerian Luar Negeri Turki dalam pernyataannya.

Kemenlu Turki juga menyatakan kawasan yang disebut dalam perjanjian itu sebagai daerah terbatas adalah bagian dari landas kontinen Turki. Ankara tidak akan mengizinkan kegiatan apa pun dilakukan di wilayah tersebut.

Penolakan senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Libya. Juru bicara Kemenlu Libya, Mohammed al-Qablawi, dikutip dari kantor berita Anadolu, mengecam keras kerja sama tersebut dan menilainya sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional. ”Libya tidak akan mengizinkan wilayah maritimnya dilanggar,” kata Qablawi. (AFP/REUTERS)