Beberapa Modus Koruptif dalam Ekspansi Perkebunan Sawit

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di wilayah Papua terus dilakukan sejumlah korporasi. Perluasan perkebunan sawit itu dilakukan dengan beberapa modus yang koruptif dan merugikan masyarakat setempat.

DOKUMEN GREENPEACE

Setelah Sumatera dan Kalimantan, industri kelapa sawit menuju Papua. Perluasan kebun sawit dinilai menjadi salah satu pemicu deforestasi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS — Korporasi dinilai terus memperluas perkebunan kepala sawit di Papua dan Papua Barat. Modus yang kerap digunakan antara lain bersekongkol dengan oknum pemerintah, penipuan, pemalsuan, dan mengintimidasi warga lokal atau masyarakat adat setempat.

Demikian hasil studi yang dilakukan Greenpeace Indonesia pada 2019 lalu. Lokasi studi diambil di tiga daerah di sekitar korporasi industri sawit, yakni komunitas adat suku Auyu di Boven Digul (Papua), komunitas adat suku Yeinan di Merauke (Papua), dan komunitas adat suku Mpur di Tambrauw (Papua Barat).

Ketua tim peneliti dari Greenpeace Indonesia Eko Cahyono, dalam paparannya mengenai hasil studinya secara daring, di Jakarta, Jumat (7/8/2020),  menyampaikan, lokasi studi itu ditetapkan karena merepresentasikan keragaman bioregion demografis dan mengalami masalah krisis sosial-ekologis.

Baca juga: Pemberian Izin Perkebunan Sawit di Papua Dikaji Ulang

Studi tersebut menerapkan kombinasi akademis dan partisipatoris sehingga bersifat eksploratif. Sementara metodologi yang digunakan adalah dengan pendekatan historis-kritis, perspektif ekologi politik-agraria, dan kombinasi kualitatif yang didukung data kuantitatif.

KOMPAS/FABIO COSTA

Lokasi penampungan sementara tandan buah segar sawit di Pabrik Tulip Mill milik PT Tandan Sawita Papua di Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (21/2/2019).

Adapun studi itu bertujuan untuk menunjukkan modus-modus eksklusif dan marjinalisasi masyarakat di komunitas adat Papua dan Papua Barat akibat ekspansi korporasi industri sawit. Studi itu juga untuk memotret sengkarut korupsi sawit dan ragam dampaknya di multilevel ruang kehidupan masyarakat Papua dan Papua Barat.

Hasil studi itu menyimpulkan ada empat modus koruptif yang dilakukan korporasi untuk melakukan ekspansi perkebunan sawit di tiga daerah itu. Pertama, ada praktik korupsi dengan menyandera negara, yakni modus korupsi dalam mekanisme pelayanan publik, pengadaan, atau pemberian izin oleh oknum pemerintah.

Temuan kedua adalah  terjadi praktik manipulasi dan penipuan atas nama representasi kesepakatan suara masyarakat adat. Ketiga, ada modus tekanan yang kerap berujung pada tindak kekerasan. Sementara modus terakhir yang dlakukan korporasi ialah mengobral janji palsu sebagai jalan memudahkan pelepasan paksa tanah adat.

Baca juga: Moratorium Sawit Dukung Konservasi di Wilayah Papua

”Empat hal itu menciptakan iklim bagi ruang remang-remang yang menyuburkan sekaligus melanggengkan praktik koruptif. Ini menjadi legitimasi bagi proses eksklusi dan marjinalisasi masyarakat adat sekitar perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat,” ujarnya.

DOKUMENTASI GREENPEACE

Hasil investigasi Greenpeace yang menemukan deforestasi di Papua yang dijadikan kebun kelapa sawit

Guru besar kehutanan IPB University Hariadi Kartodihardjo mengemukakan, ekspansi sawit bukan hanya masalah ekonomi, melainkan juga terkait hilangnya ruang hidup, bahkan sejarah dalam suatu komunitas. Kondisi ini menunjukkan negara mulai meninggalkan perlindungan publik.

Kelemahan tata kelola

Menurut Sulistyanto dari Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan kajian KPK pada 2016 lalu, ada temuan terkait kelemahan dalam tata kelola komoditas kelapa sawit. Kelemahan itu berupa sistem pengendalian perizinan usaha perkebunan tidak memadai dan akuntabel untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha.

Ini menjadi legitimasi bagi proses eksklusi dan marjinalisasi masyarakat adat sekitar perkebunan sawit di Papua dan Papua Barat.

”Kami juga melihat tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor komoditas kelapa sawit. Sementara optimalisasi pajak tidak dilakukan dan menimbulkan banyak masalah,” katanya.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Tampak sejumlah mesin pengolahan tandan buah segar dari kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit mentah (CPO) di Pabrik Tulip Mill di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, Kamis (21/2/2019). Pabrik milik PT Tandan Sawita Papua dapat memproduksi 1.800 ton CPO selama 20 jam beroperasi.

Sebagai agenda tata kelola sawit ke depan, KPK dan pihak terkait lain perlu mengaudit plasma dan melaksanakan penilaian usaha perkebunan (PUP) untuk mendorong kepatuhan pemegang izin. Selain itu, instruksi presiden terkait moratorium sawit harus dilaksanakan selain menyelesaikan perkebunan sawit di kawasan hutan atau yang tumpang tindih dengan izin lain.