Pemulihan kesehatan dinilai menjadi kunci pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan diprioritaskan untuk mengamankan masyarakat dari Covid-19 terlebih dahulu.
Oleh
Agnes Theodora/Dhimas Waraditya N
·5 menit baca
Kompas/AGUS SUSANTO
Foto udara kawasan bisnis di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Minggu (14/6//2020). Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 berpotensi makin lambat jika kebijakan pembukaan kegiatan ekonomi tidak diikuti peningkatan kedisiplinan masyarakat dan penegakan protokol kesehatan.
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah merumuskan strategi baru untuk melawan pandemi sekaligus mencegah perekonomian Indonesia terkontraksi lebih lanjut. Prioritas kebijakan akan diarahkan untuk terlebih dahulu mengamankan masyarakat dari Covid-19, mereformasi layanan kesehatan, mempercepat penyerapan tenaga kerja, serta tahap terakhir berupa pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.
Kebijakan pemerintah itu dirumuskan dalam tiga jargon prioritas, yakni Indonesia Sehat, Indonesia Bekerja, dan Indonesia Tumbuh. Ada 13 program yang terkait dengan penanganan kesehatan (Indonesia Sehat), 12 program terkait penciptaan lapangan kerja (Indonesia Bekerja), serta 4 program terkait upaya pemulihan ekonomi (Indonesia Tumbuh).
Program Indonesia Sehat, antara lain, berupa akselerasi tes PCR dan tes lacak, karantina nasional secara masif, sosialisasi perubahan perilaku masyarakat, pemanfaatan satu data untuk penanganan Covid-19 dan kesehatan, kemandirian alat kesehatan dan obat dalam negeri, serta program kerja sama pembuatan dan distribusi vaksin dalam satu tahun ke depan.
Program Indonesia Bekerja, antara lain, terkait bantuan kredit dan subsidi bunga untuk UMKM, subsidi gaji melalui BPJamsostek, penyaluran kredit untuk usaha informal, bantuan sosial, program padat karya oleh sejumlah kementerian, dan bantuan pencarian lapangan kerja.
Sementara itu, program Indonesia Tumbuh adalah pemulihan sejumlah sektor ekonomi, termasuk pemberdayaan ekonomi maritim, pemulihan sektor perdagangan, investasi, pariwisata dan jasa, peningkatan penerimaan melalui cukai, serta transformasi penerimaan perpajakan.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Jumat (7/8/2020), mengatakan, kunci pemulihan ekonomi adalah memulihkan kesehatan terlebih dahulu. Dengan masih tingginya penyebaran Covid-19, sosialisasi yang intens agar masyarakat menerapkan protokol Covid-19 selama pandemi harus terus ditingkatkan.
”Fokus kami di komite sudah jelas, yaitu kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Terkait upaya pemulihan kesehatan ini, kami harus benar-benar turun ke bawah agar masyarakat bahu-membahu memerangi pandemi ini hingga tuntas,” katanya.
Berbagai kebijakan dalam ”Indonesia Sehat, Bekerja, dan Tumbuh” itu dilangsungkan bertahap sejak Juli 2020 hingga Desember 2022. Fase pertama yang dimulai pada Juli 2020-2021 diprioritaskan untuk penanganan aspek kesehatan dan keamanan Covid-19 serta bantuan sosial dan stimulus untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan.
KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO
Ikatan Istri Dokter Indonesia membagikan telur untuk ibu rumah tangga dan anak balita di Posyandu Kampung Cinderejo Lor, Kelurahan Gilingan, Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, Rabu (5/8/2020). Kegiatan itu digelar untuk mengurangi risiko pertumbuhan anak tengkes dan mengalami gizi buruk akibat perekonomian keluarga mereka terdampak pandemi.
Fase berikutnya dalam waktu 1-2 tahun ke depan ditargetkan untuk produksi dan distribusi vaksinasi serta memulihkan berbagai sektor ekonomi. Erick mengatakan, meski tahapan itu periodik, ketiganya saling beririsan.
”Kita gas dan rem, stimulus tetap jalan. Misalnya, pariwisata lokal tetap kita dorong, tapi tentu kita tidak siap kalau langsung mendorong pariwisata mancanegara seperti dulu, nanti ada kluster baru. Ini bukan soal salah-benar, tapi formula,” tutur Erick.
Ia mengatakan, kebijakan pemerintah sebelumnya untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah tepat. Keputusan itu membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terkontraksi terlalu dalam. ”Bayangkan, jika kita lockdown, betapa hancur ekonomi kita. Kalau dilihat, sekarang pertumbuhan ekonomi kita masih lebih bagus dibanding beberapa negara G-20,” lanjut Erick.
Pada triwulan II-2020, perekonomian Indonesia tumbuh negatif 5,32 persen secara tahunan. Sebelumnya, pada triwulan I-2020, ekonomi Indonesia masih tumbuh positif sebesar 2,97 persen kendati mengalami penurunan cukup drastis.
Untuk meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam menerapkan protokol Covid-19 standar, Erick pun menggandeng Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
”Satu kunci dalam memerangi pandemi adalah menjaga kepatuhan, ketaatan, dan disiplin masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya menjaga protokol itu yang perlu ditingkatkan sehingga saya merasa perlu ada keterlibatan TNI AD,” kata Erick.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Andika Perkasa mengatakan, pihaknya akan melibatkan struktur komando hingga lapisan terbawah yang dekat dengan masyarakat untuk mendorong kedisiplinan dan ketaatan penerapan protokol kesehatan.
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengatakan, pemerintah akan menyeimbangkan aspek kesehatan dan ekonomi dalam langkah-langkah taktis penanganan pandemi dan ekonomi ke depan.
”Kita tidak bisa memisahkan antara menjaga kesehatan dengan menjaga mata pencarian untuk hidup. Kita semua tidak sama, ada orang kaya yang tidak perlu kerja, tapi saudara-saudara kita para pedagang kaki lima, mereka tidak punya kemewahan untuk tidak bekerja. Jadi kita rem dan gas (antara kesehatan dan ekonomi) terus,” ucap Raden.
ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua dari kanan) berbincang dengan Kepala BNPB Doni Monardo (kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kedua dari kiri), dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7/2020).
Raden pun membagi strategi kebijakan pemerintah pada beberapa periode. Periode pertama, memastikan masyarakat sehat dari Covid-19. Periode kedua, memastikan masyarakat kembali bekerja. Periode ketiga, pemulihan ekonomi untuk kembali ke posisi sebelum pandemi terjadi.
Ia menyadari, selama pandemi belum teratasi, vaksin belum diproduksi dan didistribusi, utilisasi kapasitas ekonomi tidak akan pernah bisa kembali penuh.
”Pertama, bagaimana kita survive dulu yang penting aman dan sehat, baru kemudian bagaimana kita bisa kembali bekerja. Nanti, mungkin 1-2 tahun lagi setelah Covid-19 bisa dikalahkan dengan vaksin, baru kita bisa berlari (untuk memulihkan ekonomi),” ujar Raden.
Selama pandemi belum teratasi, vaksin belum diproduksi dan didistribusi, utilisasi kapasitas ekonomi tidak akan pernah bisa kembali penuh.
Vaksin
Terkait produksi vaksin, Erick mengatakan, program kerja sama akan digenjot dalam waktu satu tahun ke depan. PT Bio Farma selaku BUMN farmasi ditargetkan siap memproduksi vaksin sebanyak 250 juta dosis per tahun pada akhir 2020.
Produksi dan distribusi vaksin Covid-19 akan sepenuhnya menjadi program pemerintah dan tidak dilepas ke perusahaan swasta. Harapannya agar distribusi vaksin nanti merata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi baru. ”Saya takut kalau dibebaskan, (kesenjangan) kaya dan miskin ada lagi. Nanti yang kaya duluan yang akan disuntik karena ada uang,” katanya.
Ke depan, pemerintah akan memetakan ulang daerah-daerah rawan Covid-19. Wilayah-wilayah dengan kasus Covid-19 tercatat terus meningkat akan diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin terlebih dahulu.
”Bukan berarti Labuan Bajo, NTT, tidak perlu diimunisasi. Tetap harus, tetapi mungkin bukan di bulan pertama. Bulan pertama ini mungkin untuk Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, yang (kasusnya) masih tinggi. Hal-hal seperti ini yang harus dilakukan secara gas dan rem,” kata Erick.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F39ae4358-86a8-4c64-b635-a8b3f46134f1_jpg.jpg){kind=logo}
