Pekerja Informal Berharap Bantuan Langsung Tunai Tepat Sasaran

Pekerja informal berharap bisa menjangkau bantuan langsung tunai karena keuangan mereka semakin seret.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja membawa sejumlah barang di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (6/5/2020). Sejumlah kawasan di Jakarta tetap ramai oleh aktivitas warga saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

JAKARTA, KOMPAS — Pekerja informal berharap bantuan langsung tunai tepat sasaran. Mereka mengharapkan itu untuk menopang kebutuhan saat pandemi. Mereka tidak ingin program bantuan tersebut meleset dari semangat awal.

Kuota peserta di program Kartu Prakerja sebanyak 5,6 juta orang belum banyak menyerap pekerja informal. Berdasarkan data Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, sejak program itu dibuka pada April 2020, baru 1 persen pelaku usaha mikro dan kecil (informal) yang menjadi peserta program. Persentase ini setara dengan 7.396 orang dari total 680.918 peserta.

Suwastika Wijayanti (24) berharap bantuan langsung tunai tepat sasaran, tidak seperti Kartu Prakerja. Sebab, sekarang untuk dapat pekerjaan sulit. Apalagi sebagai lulusan baru. ”Dengan kondisi seperti ini mau tidak mau buka usaha sendiri,” ucap Tika yang mulai berjualan secara daring sejak April.

Bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 per bulan sangat besar dan berarti untuk pekerja informal yang mengharapkan pemasukan harian. Tika, misalnya, akan menggunakan bantuan langsung tunai sebagai tambahan modal berjualan daring. ”Pokoknya disalurkan untuk diputar lagi uangnya. Buat tambahin modal jualan daring,” ujarnya.

Baca juga: Jangan Lupakan Pekerja Informal

Rizki Ares (28) juga demikian. Pemilik usaha toko serba makanan itu berharap tersentuh bantuan langsung tunai. Uangnya berguna untuk menambah modal usaha. Sebab, pemasukannya seret semenjak pagebluk.

Struktur ketenagakerjaan di Indonesia didominasi pekerja informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, per Februari 2020, jumlah pekerja informal mencapai 70,04 juta orang atau 56,5 persen. Gambaran ini sejalan dengan kondisi global. Data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 62 persen dari pekerja di seluruh dunia atau 2 miliar orang bergerak di sektor informal.

Pekerja informal ini umumnya bergerak di jenis pekerjaan serabutan yang bergantung pada pemasukan harian. Mereka di antaranya penarik becak, pedagang kaki lima, buruh pabrik, kuli bangunan, petugas kebersihan, dan pegawai kontrak yang dibayar harian.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (9/8/2020), mengatakan, penyaluran bantuan yang tidak merata terlihat pada penyerapan peserta gelombang 1-3 program program Kartu Prakerja dan kini dalam program terbaru subsidi gaji Rp 31 triliun untuk 13,8 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta.

Baca juga: Pemerintah Subsidi 13,8 Juta Pekerja

KOMPAS/RIKKY UNTUK KOMPAS

Salah seorang pengamen di petak indekosnya di Kampung Duri, Jakarta Barat. Pengamen salah satu pekerjaan informal yang terdampak pandemi. Selama pandemi, pemasukan berkurang dan tidak ada bantuan sosial.

Pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai sebesar Rp 600.000 per bulan kepada pekerja formal bergaji maksimal Rp 5 juta. Penerimanya sebanyak 13,8 juta pekerja formal yang terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Bantuan akan disalurkan dua kali, triwulan III dan triwulan IV, tahun ini. Bansos tunai produktif senilai Rp 2,4 juta juga akan diberikan untuk 12 juta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Program itu juga bergantung pada data pekerja yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Kementerian Ketenagakerjaan. Walakin, data itu gagal menangkap kondisi pekerja informal secara menyeluruh.

Dari total 3,06 juta pekerja yang kena dampak pandemi Covid-19, hanya 10,4 persen pekerja informal yang terdata. Sisanya adalah pekerja formal yang terkena pemutusan hubungan kerja atau dirumahkan.

Ayu Utami (27), karyawan distributor peralatan elektronik di Sawah Besar, Jakarta Pusat, berharap mendapatkan subsidi dari pemerintah karena penghasilannya Rp 3,6 juta. Bantuan Rp 600.000 per bulan itu untuk membayar cicilan dan uang kuliah tunggal.

Namun, dirinya belum terdaftar di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Padahal, itu syarat mendapatkan bantuan langsung tunai. ”Perusahaan belum mendaftarkan karyawan ke sana (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan). Sudah ditanya kapan didaftar supaya bisa dapat bantuan langsung tunai,” ucap Ayu.