Dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, DKI Akan Bangun Enam Waduk
›
Dengan Dana Pemulihan Ekonomi ...
Iklan
Dengan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, DKI Akan Bangun Enam Waduk
Dengan dana pinjaman PEN 2020-2022, Dinas SDA DKI Jakarta memastikan bisa melakukan penanganan banjir. Ada enam waduk yang akan dibangun dan pembebasan lahan di lima daerah aliran sungai.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta memastikan untuk membangun enam waduk, melakukan pembebasan lahan di lima aliran sungai utama, dan merawat ratusan pompa air sebagai antisipasi menangani banjir di DKI Jakarta. Program itu dipastikan bisa digarap karena DKI mendapat dana pinjaman dari pemerintah pusat melalui program pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN.
Juaini Yusuf, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Senin (10/08/2020) menjelaskan, melalui pinjaman PEN, Dinas SDA DKI Jakarta mengusulkan anggaran Rp 5,2 triliun. Anggaran itu rencananya dipergunakan untuk mengerjakan sejumlah program penanganan banjir Jakarta 2020-2022.
Fokus penanganan banjir pada pembuatan waduk, menurut Juaini, dengan pertimbangan perbandingan kawasan tangkapan air di Jakarta yang luas totalnya sekitar 650 kilometer persegi, sedangkan tangkapan air dari hulu yaitu 850 kilometer persegi.
Melihat kejadian banjir dari awal Januari 2020, kapasitas sungai-sungai di Jakarta total 2.357 meter kubik per detik. Sementara debit banjir yang terjadi pada Januari 2020 sekitar 3.389 meter kubik per detik.
”Ada sisa debit yang harus ditahan berjumlah 1.032 meter kubik per detik. Salah satu upaya untuk menahan debit air yang masuk ke sungai, yaitu kita rencana membuat waduk, situ, atau embung, ataupun membuat sumur resapan atau vertikal drainase,” kata Juaini.
Ia mencontohkan kapasitas Sungai Ciliwung. Ciliwung diperkirakan memiliki besaran debit air 570 meter kubik per detik, sedangkan di awal Januari lalu air yang masuk itu 749 meter kubik per detik. Itu membuat ada beberapa area bantaran sungai terkena luapan air karena badan sungai sudah tidak mampu menampung.
Untuk waduk, rencananya yang akan menjadi prioritas pembangunan adalah waduk Pondok Rangon, waduk Brigif, dan waduk Lebak Bulus. Lalu ada tiga waduk yang dituntaskan pembangunannya, yaitu waduk Cimanggis, waduk Kampung Rambutan, dan waduk Sunter Selatan.
Dalam video rapat pimpinan Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Senin (3/8/2020), dan diunggah di kanal resmi Pemprov DKI Jakarta, terungkap, untuk waduk Pondok Ranggon itu memiliki luas rencana 17,11 hektar. Adapun lahan yang sudah bebas 11,05 hektar. Pembangunan waduk Pondok Ranggon ini akan memotong debit banjir 20 persen aliran Kali Sunter.
Lalu waduk Brigif memiliki luas rencana 10 hektar, sementara lahan yang sudah bebas 8 hektar. Pembangunan waduk ini akan memotong debit banjir 20 persen aliran Kali Krukut.
Waduk Lebak Bulus memiliki luas rencana 3,8 hektar. Lahan yang bebas 1 hektar. Waduk ini akan memotong debit banjir aliran Kali Grogol.
”Selain tiga waduk itu, dinas SDA juga akan menuntaskan tiga waduk lainnya, yaitu waduk Cimanggis, Kampung Rambutan, dan Sunter Selatan,” kata Juaini.
Melalui dana pinjaman PEN, Juaini berharap, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk bisa dibebaskan pada 2020 dan 2021. Dengan demikian, pada 2021 konstruksi waduk bisa dimulai dan pada 2022 tinggal berupa pekerjaan penyelesaian.
Pembebasan lahan juga ditargetkan Juaini bisa diwujudkan untuk pembebasan lahan-lahan di sepanjang lima kali utama. Langkah ini berkaitan dengan koordinasi pembenahan kali-kali antara Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.
Sesuai kerja sama yang sudah terjadi, Pemprov DKI Jakarta menjadi pihak yang membebaskan lahan. Sementara Kementerian PUPR, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), yang berwenang melakukan peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali-kali.
Untuk pengadaan lahannya di tahun 2020, kata Juaini, dinas SDA mengajukan anggaran Rp 552 miliar, pada 2021 Rp 111,3 miliar, dan pada 2022 Rp 404 miliar. Adapun lokasi yang akan dilanjutkan pembebasannya ada di Kali Angke, Kali Pesanggrahan, Kali Sunter, Kali Ciliwung, dan Kali Jatikramat.
”Mulai Agustus ini kami bisa melanjutkan pembayaran bidang-bidang lahan yang dibebaskan,” kata Juaini.
Dalam rapim tersebut, Anies mengingatkan dinas SDA supaya, selain program penanganan banjir, juga memiliki prosedur standar operasi (SOP) baku penanganan banjir.
”Banjir ini rutin. Tetapi saat yang sama, cara kita sikapi accidental. Contoh di lokasi yang banjir masih banjir. Tidak ada SOP baku untuk masyarakat di situ. Untuk penanganan kita buat seolah-olah tempat itu baru banjir. Tempat yang rutin, kami mau ada SOP baku,” kata Anies.
Anies berharap, dengan pinjaman PEN, dinas SDA bisa menyiapkan dan mengerjakan program penanganan banjir Jakarta.