NTB Gencar Sosialisasikan Perda Penanggulangan Penyakit Menular

NTB sudah memiliki Peraturan Dareah tentang Penanggulangan Penyakit Menular. Perda itu disebut sebagai senjata pamungkas untuk menghadapi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, sosialisasi gencar dilakukan.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kendaraan melewati poster berisi himbauan mengenakan masker dari Kepolisian Resor Kota Mataram di kawasan Jalan Langko, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (4/7/2020). Dalam waktu dekat, Provinsi NTB akan memberlakukan aturan dengan sanksi denda hingga Rp 500.000 bagi warga yang tidak mengenakan masker. Itu sebagai upaya memutus penyebaran Covid-19 karena saat ini NTB masih berada dalam zona merah.

MATARAM, KOMPAS – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular sebagai senjata pamungkas menghadapi pandemi. Oleh karena itu, sosialisasi semakin gencar dilakukan ke masyarakat terutama terkait protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Seperti diberitakan, Provinsi NTB hingga saat ini masih berada dalam zona merah penularan Covid-19. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan terus dilakukan. Salah satunya penegakan protokol kesehatan dengan memberlakukan denda hingga Rp 500.000 bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker.

Mereka bisa patuh pada Protokol Covid-19 sehingga jumlah kasus turun. Kita semua bisa hidup aman (Sitti Rohmi Djalillah)

Pemberlakukan denda bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB tentang Penanggulangan Penyakit Menular tahun 2020. Perda itu ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB pada Senin (4/8/2020) malam (Kompas, 8/4).

Baca juga : NTB Segera Berlakukan Denda Hingga Rp 500 Ribu Bagi Warga yang Tidak Gunakan Masker

Pelaksanaan perda, termasuk denda, akan diatur secara detail lewat Peraturan Gubernur NTB yang saat ini masih dalam proses. Ditargetkan dalam waktu dekat, penegakan perda bisa dilakukan.

KOMPAS/KHAERUL ANWAR

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Sitti Rohmi Djalilah, memberikan jawaban atas pertanyaan peternak ayam potong, di Dusun Jero Bunut, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, NTB, Rabu (5/2/2020)

Mendisiplinkan masyarakat

Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalillah dalam siaran resminya, Selasa (11/8/2020) mengatakan, Perda Pengendalian Penyakit Menular hadir selain untuk melindungi, juga mendisiplinkan masyarakat.

“Mereka bisa patuh pada Protokol Covid-19 sehingga jumlah kasus turun. Kita semua bisa hidup aman,” kata Sitti.

Hingga Selasa, total pasien kasus positif Covid-19 di NTB mencapai 2.337 orang. Dari jumlah itu, sebanyak 1.494 orang dinyatakan sembuh, 131 orang meninggal dunia, dan 712 masih positif dan dirawat.

Baca juga : Penyebaran Covid-19 di NTB Belum Bisa Dikendalikan

Setiap hari, penambahan kasus baru masih terus berlangsung. Kasus positif juga tersebar di 10 kabupaten kota di NTB. Tidak ada satu pun juga daerah di NTB yang masuk zona hijau.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Meski belum dibuka kembali untuk kegiatan hari bebas kendaraan, masyarakat Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat tetap nekat berkumpul atau tidak menerapkan protokol kesehatan di Taman Udayana, Minggu (12/7/2020) lalu. Mataram saat ini masih berada dalam zona merah Covid-19.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Nurhandini Eka Dewi, semua grafik indikasi seperti kontak erat, terduga Covid-19 maupun kasus positif, trennya naik dalam enak minggu terakhir sampai dengan Agustus. Begitu juga dengan kesembuhan.

Oleh karena itu, menurut Sitti, Perda Pengendalian Penyakit Menular sangat penting. Bahkan menurut dia, senjata pamungkas atau senjata terakhir agar NTB bisa menghadapi masa pandemi ini.

Sitti menegaskan, sanksi (dalam bentuk denda) sebagai salah satu poin yang diatur dalam Perda itu juga bukan tujuan utama. Melainkan bagaimana masyarakat mau menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker. “Jika semua aman, kita bisa kembali produktif,” kata Sitti.

Baca juga : Terpukul Covid-19 Pengusaha Oleh-Oleh di NTB Sementara Jualan Daring

Oleh karena itu, kata Sitti, sosialisasi secara gencar terus dilakukan. Tidak hanya oleh Pemerintah Provinsi, tetapi juga pemerintah kabupaten kota, serta pihak terkait lain.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Suasana Pantai Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, yang dipadati pengunjung, Minggu (19/7/2020). Lemahnya kontrol dari pemerintah daerah atau pihak terkait lain membuat sebagian besar pengunjung pantai itu, termasuk pedagang, tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hal itu mengkhawatirkan mengingat Kota Mataram masih berada dalam zona merah penyebaran Covid-19.

Sosialisasi

Pada Selasa pagi misalnya, sosialisasi terkait perda itu dilakukan untuk pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di NTB. Perguruan tinggi, baik akademisi maupun mahasiswanya dipandang bisa berperan penting dalam mensosialisasikan Perda, khususnya protokol kesehatan ke masyarakat.

“Ini tentang persepsi. Masih banyak masyarakat yang bersikap seolah virus ini tidak ada. Begitu juga dengan respon mereka terhadap kebijakan protokol (pencegahan) Covid-19,” kata Sitti.

Perguruan tinggi, kata Sitti, bisa berperan dalam memengaruhi cara berpikir masyarakat. Apalagi saat ini, mahasiswa sedang melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) dari rumah di lingkungan masing-masing. Sehingga lewat mereka, penyampaian secara utuh terkait Perda ke masyarakat bisa dilakukan.

Baca juga : Kasus Positif Baru Covid-19 di NTB Masih Didominasi Transmisi Lokal

Menanggapi hal itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram Mutawali membenarkan bahwa saat ini mahasiswa tengah melaksanakan KKN. Perguruan tinggi, menurut Mutawali, melalui program KKN, siap mendukung upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan.