Pembatasan Ketat Aktivitas di DPRD DKI Cegah Kasus Positif Makin Besar
›
Pembatasan Ketat Aktivitas di ...
Iklan
Pembatasan Ketat Aktivitas di DPRD DKI Cegah Kasus Positif Makin Besar
DPRD DKI Jakarta yang sedianya mulai dibuka dan kembali beraktivitas per Senin (10/08/2020) diputuskan diperpanjang pembatasan aktivitasnya hingga dua pekan ke depan.
Oleh
Helena F Nababan
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Sebagai langkah mitigasi penyebaran Covid-19, DPRD DKI Jakarta memberlakukan pembatasan secara ketat aktivitas perkantoran di dewan hingga dua pekan ke depan. Langkah itu diambil setelah sebelumnya gedung Dewan ditutup karena ditemukan kasus positif Covid-19.
Prasetio Edi Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta, Senin (10/08/2020), mengatakan, keputusan menerapkan pembatasan ketat itu diambil berdasarkan kesepakatan bersama empat wakilnya, Mohamad Taufik, Abdurrahman Suhaimi, Misan Samsuri, dan Zita Anjani. Adapun pembatasan ketat aktivitas kantor DPRD DKI berlaku hingga dua pekan ke depan.
Kebijakan itu diumumkan secara resmi oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi melalui surat keputusan nomor 533/-1.772.11. Adanya kebijakan itu, lanjut Prasetio, seluruh kegiatan hanya akan dilakukan dengan mengutamakan skala prioritas, seperti persiapan pembahasan rancangan usulan Perubahan APBD tahun anggaran 2020 dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di luar itu, seperti penerimaan aspirasi masyarakat dan penerimaan kunjungan kerja DPRD daerah ke DPRD DKI Jakarta, dihentikan sementara.
”Kalau untuk pembahasan APBD Perubahan, tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dalam rapat pembahasan ini juga akan diawasi, yang tidak berkepentingan dilarang masuk ruangan,” ungkap Prasetio, wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan itu.
Pembatasan aktivitas di gedung Dewan itu merupakan langkah lanjutan setelah Gedung DPRD DKI ditutup sejak akhir Juli hingga 3 Agustus 2020, tetapi kemudian penutupan diperpanjang lagi hingga Minggu (9/8/2020). Utamanya karena ditemukan kasus positif Covid-19 di gedung Dewan.
Selama pembatasan aktivitas, Prasetio melanjutkan, seluruh bagian gedung akan disterilisasi dan disemprot disinfektan. ”Penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan secara berkala. Selama dua pekan itu juga yang tidak berkepentingan dilarang masuk area DPRD DKI,” ujarnya.
Tes PCR
Langkah lainnya yang segera ditempuh adalah ia meminta seluruh jajaran fraksi partai menjalani tes usap reaksi rantai polimerase (PCR), mengingat bertambahnya angka positif Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta.
”Mulai hari ini, sampai sepekan ke depan, saya mewajibkan seluruh fraksi tanpa terkecuali menjalani tes usap (swab), termasuk tenaga ahli dan PJLP di setiap lantai fraksi,” ujar Prasetio.
Ia menjelaskan, tes usap perlu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di lingkungan DPRD DKI Jakarta. Setelah sebelumnya ada anggota DPRD yang terpapar, Prassetio mengatakan, saat ini telah terjadi penambahan kasus positif Covid-19 baru.
”Ada anggota dan PJLP di dua fraksi kembali terpapar. Ini yang harus kami antisipasi sejak dini,” ujar Prasetio.
Sebelumnya, DPRD DKI bersiap dibuka lagi hari setelah ditutup lima hari, Gedung DPRD DKI Jakarta kembali ditutup hingga 9 Agustus 2020. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menandatangani perpanjangan penutupan itu pada Senin pagi.
Rabu, 29 Juli, Gedung DPRD DKI Jakarta ditutup karena ada anggota DPRD dan staf Dewan yang dinyatakan positif Covid-109. Gedung ditutup untuk penyemprotan disinfektan.
Perpanjangan penutupan gedung dilakukan karena situasi di gedung Dewan itu belum mendukung. ”Saya menutup beberapa bagian dan hanya satu pintu yang saya buka untuk DPRD karena teman-teman Sekwan (Sekretariat Dewan) masih bisa bekerja. Saya juga minta ke Pak Sekwan, setiap hari ini disemprot ruangan karena ada beberapa teman-teman kita fraksi di DPRD terjangkit Covid-19,” ujar Prasetio.
Ia juga meminta Sekwan DPRD DKI Jakarta menindaklanjuti perpanjangan penutupan dengan menggelar tes cepat dan tes usap bagi anggota Dewan. ”Saya minta Sekwan untuk menindaklanjuti, lebih selektif lagi, dan 106 anggota Dewan nanti, tiap fraksi saya mau rapid dan swabtest. Jadi, semuanya harus menjaga karena disiplin ini yang bisa menjadi kekuatan agar tidak terjangkit,” kata Prasetio.
Tes cepat dan tes usap, menurut Prasetio, akan dilakukan setelah pembukaan kembali gedung, yaitu setelah 9 Agustus. Adapun saat ini ada dua anggota Dewan yang tertular Covid-19, satu dari Fraksi PAN dan satu lagi dari Fraksi PKS.
Secara terpisah, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Fify Mulyani memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sudah dilakukan tes metode PCR sebanyak 4.864 spesimen.
”Sebanyak 4.234 di antaranya untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 489 positif dan 3.745 negatif. Dari 489 kasus tersebut, 130 kasus adalah akumulasi data dari tujuh hari terakhir yang baru dilaporkan. Untuk jumlah tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 39.003,” tuturnya.
Ia menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu. Berdasarkan WHO pula, Jakarta harus melakukan pemeriksaan PCR minimum pada 10.645 orang (bukan spesimen) per minggu atau 1.521 orang per hari. ”Saat ini jumlah tes PCR di Jakarta setiap pekan adalah empat kali lipat standar WHO,” katanya.
Kondisi wabah di sebuah daerah hanya bisa diketahui melalui pengetesan. Strategi tes-lacak-isolasi sangat penting dilakukan dalam penanganan wabah. Jumlah tes yang tidak memenuhi standar WHO berakibat makin banyak kasus positif yang tidak terlacak. Jakarta telah memenuhi standar itu, bahkan melebihinya.
Tes PCR di Jakarta dilakukan melalui kolaborasi 47 laboratorium pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemprov DKI Jakarta memberikan dukungan biaya tes kepada laboratorium BUMN dan swasta yang ikut berjejaring bersama dalam pemeriksaan sampel program.
Sementara itu, penambahan kasus positif pada hari Senin sebanyak 489 kasus. Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta saat ini 7.411 kasus (orang yang masih dirawat/isolasi), sedangkan jumlah kasus konfirmasi secara total di Jakarta pada hari ini 22.443 kasus. Dari jumlah tersebut, 14.165 orang dinyatakan telah sembuh, sedangkan 867 orang meninggal.
Adapun positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 6,9 persen, sedangkan Indonesia sebesar 14,8 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen dari seluruh individu yang dites.
Namun, persentase kasus positif ini hanya bisa dianggap valid apabila standar jumlah tes yang dilakukan telah terpenuhi. Jika jumlah tesnya sedikit (tidak memenuhi standar WHO), indikator persentase kasus positif patut diragukan.
Selama vaksin belum tersedia, ucap Fify, penularan wabah harus dicegah bersama-sama dengan disiplin menegakkan pembatasan sosial dan protokol kesehatan.