Presiden: Pastikan Masyarakat Tak Kekurangan Bahan Pokok

Dampak pandemi Covid-19 berujung pada berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sosial dan ekonomi warga. Karena itu, Presiden Jokowi memperingatkan para kepala daerah agar jangan lagi ada daerah yang kekurangan pangan.

DOK. SETPRES

Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan terkait penanganan Covid-19 di Markas Kodam III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020).

BANDUNG, KOMPAS — Pandemi Covid-19 telah melumpuhkan berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, Presiden Joko Widodo memperingatkan kepala daerah untuk memastikan tidak ada lagi  masyarakat yang kekurangan bahan pokok.

Saat memberikan arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 di Markas Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020), Presiden menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Tak hanya bansos reguler, pemerintah pusat juga membagikan bantuan paket bahan pokok untuk masyarakat di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Raya.

Baca juga: Produk Pangan dalam Pusaran Pandemi Covid-19

Tak hanya itu, pemerintah pusat pun menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak yang tak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Kepala daerah diminta untuk mengecek langsung jangan sampai ada masyarakat miskin yang luput dari bantuan pemerintah.

Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan sosial, bansos, agar dicek betul, jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat yang namanya kekurangan, yang berkaitan dengan, misalnya, sembako (sembilan bahan pokok).

”Saya ingin mengingatkan kembali urusan bantuan sosial, bansos, agar dicek betul, jangan sampai ada kondisi-kondisi di masyarakat yang namanya kekurangan, yang berkaitan dengan, misalnya, sembako (sembilan bahan pokok),” tutur Presiden yang melakukan kunjungan kerja ke Bandung untuk menyaksikan uji klinis vaksin Covid-19.

DOK. SETPRES

Presiden Jokowi saat meninjau laboratorium Bio Farma di Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/8/2020).

Kepala daerah juga diminta menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Tak hanya itu, kepala daerah juga diingatkan untuk tidak segan meminta bantuan penanganan Covid-19 beserta dampaknya kepada pemerintah pusat.

Selain bantuan paket kebutuhan pokok dan BLT, pemerintah juga menyalurkan BLT desa yang berasal dari dana desa. BLT desa diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang tak tersentuh bansos reguler ataupun BLT dari pemerintah pusat.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyalurkan program Kartu Prakerja bagi masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bantuan diberikan dalam bentuk pelatihan dan juga uang tunai.

Belakangan, Presiden memutuskan untuk menyalurkan bansos bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp 5 juta per bulan. Bantuan tersebut diberikan khusus kepada karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bansos khusus karyawan itu ditargetkan sudah tersalurkan pada satu-dua pekan mendatang.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Warga mendistribusikan bantuan sosial Pemprov DKI langsung ke penerima di Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, Senin (27/7/2020). Pemprov DKI Jakarta berencana memperpanjang pembagian bantuan sosial alias bansos hingga bulan Desember 2020.

Bukan hanya itu, pemerintah juga tengah menyiapkan bansos produktif untuk kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menargetkan bantuan modal kerja darurat Rp 2,4 juta dibagikan kepada 13 juta pelaku UMKM.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu, Presiden menyampaikan, berbagai bansos disalurkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Sebab, tingkat konsumsi masyarakat itulah yang bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tak terkontraksi terlalu dalam.

”Kenapa bantuan-bantuan ini diberikan? Kita harapkan stimulus untuk ekonomi kita, terutama yang menengah bawah, bisa diberikan sehingga ada daya beli di sana. Konsumsi domestik kita juga akan naik sehingga kita harapkan pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh lebih baik daripada kuartal kemarin,” tuturnya.

Dijelaskan, pada kuartal I-2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97 persen. Namun, pandemi telah membuat pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II terkontraksi hingga -5,32 persen. Dengan berbagai stimulus itu diharapkan ekonomi nasional akan kembali tumbuh positif pada kuartal III tahun 2020.

Realisasikan belanja daerah

Selain bantuan sosial, belanja pemerintah juga diyakini dapat menggenjot perekonomian nasional. Karena itu, Presiden meminta gubernur, bupati, dan wali kota agar segera merealisasikan belanja daerah.

Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, sampai saat ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 170 triliun masih tersimpan di bank. ”Oleh sebab itu, saya minta gubernur, bupati, dan wali kota agar yang namanya belanja dari APBD ini disegerakan untuk direalisasikan. Penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III,” tuturnya.

Baca Juga: Covid-19 Masih Mengancam, Presiden Ingatkan Masker Jadi Kunci Pengendalian

Para kepala daerah juga diingatkan bahwa Indonesia hanya punya kesempatan selama tiga bulan, Juli-September, untuk mencegah resesi ekonomi benar-benar terjadi. Realisasi anggaran pemerintah menjadi penentu pertumbuhan ekonomi sehingga anggaran yang ada perlu segera dibelanjakan.

Presiden pun mengingatkan pentingnya kepala daerah mengatur antara kepentingan kesehatan dan ekonomi karena kedua sektor tersebut sama-sama penting. ”Berulang kali saya sampaikan, rem dan gas oleh gubernur, bupati, dan wali kota, manajemennya dikendalikan dengan baik,” tuturnya.

Berulang kali saya sampaikan, rem dan gas oleh gubernur, bupati, dan wali kota, manajemennya dikendalikan dengan baik.

Terkait hal itu, Ridwan Kamil menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jabar pada kuartal II terkontraksi hingga -5,9 persen, di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi itu terjadi lantaran selama ini 40 persen produk domestik regional bruto (PDRB) disumbang oleh sektor manufaktur, sementara selama pandemi ekspor manufaktur mengalami penurunan.

Baca juga: Upaya Warga Berdaulat Pangan Selama Pandemi

Meski begitu, pertumbuhan beberapa sektor ekomomi justru mengalami peningkatan, di antaranya sektor pertanian yang tumbuh sekitar 9 persen, kesehatan, logistik, serta informasi dan komunikasi. Bahkan, pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor selama pandemi justru mengalami peningkatan. Sektor investasi juga mengalami peningkatan hingga 57 persen.

Sesuai dengan perintah Presiden, Ridwan Kamil juga telah memerintahkan jajarannya dan pemerintah kabupaten/kota di Jabar untuk segera merealisasikan belanja pemerintah. Dengan begitu, diharapkan ekonomi Jabar akan kembali tumbuh positif.