Hibah Usaha Mikro Disalurkan Mulai Agustus

Pemerintah akan menyalurkan bantuan senilai Rp 2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Bantuan tersebut diharapkan sudah terealisasi pada 17 Agustus mendatang.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah dipamerkan dalam acara Temu Bisnis Produk Unggul UMKM Hasil Pembinaan Pendampingan Ekonomi Masyarakat Terdampak Gempa Bumi di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kamis (23/7/2020). Saat ini, mulai adanya konsep normal baru, diakui pelaku UMKM di Lombok, cukup menggairahkan usaha mereka setelah lama terpuruk akibat merebaknya pandemi Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menyalurkan hibah modal kerja untuk 12 juta pelaku usaha mikro di seluruh Indonesia secara bertahap. Hibah senilai Rp 2,4 juta per orang itu akan disalurkan ke rekening bank penerima dalam sekali transfer. Gelombang pertama akan dimulai pertengahan Agustus ini.

Program pemberian hibah tunai untuk pelaku usaha mikro tersebut diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2020). Hadir dalam kesempatan itu, antara lain, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Teten, dalam keterangan pers seusai pertemuan, menyatakan, Covid-19 memberikan dampak serius terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, maupun permintaan. Pemerintah sejauh ini sudah menyalurkan bantuan dalam hal pembiayaan dan subsidi pajak kepada UMKM.

Covid-19 memberikan dampak serius terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), baik dari sisi pembiayaan, produksi, distribusi, maupun permintaan.

Khusus untuk usaha mikro, sebagaimana diputuskan dalam rapat terbatas, pemerintah akan menyalurkan program bantuan produktif usaha mikro yang sifatnya hibah tunai. Targetnya untuk 12 juta pelaku usaha mikro dengan nilai Rp 2,4 juta per pelaku usaha. Penerima harus merupakan pelaku usaha mikro yang bukan aparatur sipil negara, tentara, polisi, pegawai BUMN, ataupun pegawai BUMD.

ANTARA/ HAFIDZ MUBARAK A

Presiden Joko Widodo (kedua kanan), didampingi Wakil Presiden Ma\'ruf Amin (kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan), serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kiri) bersiap menghadiri acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak Covid-19.

Untuk tahap awal, menurut Teten, pemerintah akan menyiapkan anggaran Rp 22 triliun untuk Rp 9,1 juta pelaku usaha. Untuk itu, pemerintah bersama lembaga terkait telah menyiapkan landasan kebijakan, alokasi anggaran, serta mekanisme pendataan, penyaluran, dan pengawasan.

”Presiden berharap, 17 Agustus sudah ada yang konkret,” kata Teten.

Baca juga: Manfaatkan Peluang, Maksimalkan Potensi Usaha

Sejauh ini, Kementerian Koperasi dan UKM telah menghimpun sekitar 17 juta data pelaku usaha mikro. Ini merupakan agregasi data dari bank-bank milik negara, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, kementerian, lembaga negara, dinas terkait di sejumlah daerah, dan OJK. Selanjutnya, data tersebut akan diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan OJK dan Kementerian Keuangan.

Kementerian Koperasi dan UKM telah menghimpun sekitar 17 juta data pelaku usaha mikro. Ini merupakan agregasi data dari bank-bank milik negara, PT Permodalan Nasional Madani, PT Pegadaian, kementerian, lembaga negara, dinas terkait di sejumlah daerah, dan OJK.

Kementerian Koperasi dan UKM telah memproses 9 juta pelaku usaha di antaranya. Data untuk 5,5 juta pelaku usaha dinyatakan bersih.

KOMPAS/NINO CITRA ANUGRAHANTO

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan keterangan tentang rencana pemberian stimulus Rp 28,8 triliun bagi 12 juta pelaku usaha mikro dan ultramikro di seluruh Indonesia, di Kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Kamis (6/8/2020).

”Kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum dapat pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat,” kata Teten.

Penerima program bantuan produktif usaha mikro, Teten menambahkan, tidak dibatasi sektornya. Sesuai dengan arahan Presiden, penyalurannya diharapkan menyebar secara proporsional ke banyak daerah di seluruh Indonesia.

Kami ingin mengajak kepada pelaku usaha mikro yang belum dapat pembiayaan modal kerja dan investasi dari perbankan untuk ikut aktif mendaftarkan diri melalui dinas koperasi terdekat. (Teten Masduki)

Dalam kesempatan yang sama, Diketur Utama BRI Sunarso menyatakan, BRI selaku salah satu penyalur program bertugas menyiapkan data, sistem penyaluran, dan orang-orang yang akan menyosialisasikan kepada para penerima.

Sejauh ini BRI telah menyortir data nasabah dengan saldo tabungan Simpedes di bawah Rp 2 juta dan belum mendapatkan kredit. Jumlahnya mencapai 4,3 juta nasabah. Sebanyak 1,1 juta nasabah di antaranya sudah diverifikasi. Selebihnya akan diverifikasi kemudian.

BRI, menurut Sunarso, juga sudah menyiapkan formulir. Petugas lapangan akan mendatangi satu per satu calon penerima bantuan untuk menginformasikan bantuan. Penerima kemudian diminta menandatangani formulir yang lebih kurang berisi komitmen untuk membelanjakan hibah sebagai modal kerja.

Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan menyatakan, KPK siap mendukung semua program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan.

Baca juga: Pelaku Usaha Mikro Perlu Tambahan Modal untuk Bertahan

Dari sejumlah program bantuan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional kepada masyarakat sejauh ini, Pahala memberikan catatan pada akurasi data. Untuk itu, ia mengingatkan agar pemerintah memperbaiki data penerima pada program hibah untuk pelaku usaha mikro ini.

KPK siap mendukung semua program percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini dilakukan melalui fungsi koordinasi dan pengawasan.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah telah menyalurkan sejumlah program untuk UMKM. Di antaranya adalah program bantuan likuiditas restrukturisasi kredit UMKM. Dari pagu Rp 78 triliun, Kementerian Keuangan telah menyalurkan ke bank-bank milik negara senilai Rp 30 triliun. Selanjutnya, dana tersebut sudah bisa digunakan untuk merestrukturisasi kredit milik 620.000 pelaku UMKM dengan total volume pinjaman mencapai Rp 35 triliun.

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Progres realisasi dukungan UMKM. Sumber: Kementerian Keuangan

Program lain adalah subsidi bunga untuk UMKM. Dari pagu Rp 35 triliun, realisasi sampai saat ini baru Rp 1,3 triliun untuk 13 juta pelaku UMKM dengan total saldo pinjaman mencapai Rp 204 triliun. Ke depan, realisasinya diproyeksikan Rp 1 triliun per bulan. Untuk itu, sisa pagu anggaran sedianya akan direalokasikan ke program lain.

Baca juga: Tidak Semua Pengusaha Kecil Cepat Beradaptasi di Era Pandemi