Fasilitas Kesehatan Ditutup Lagi, Mendagri Dorong Sinergi di Jabodetabek
Tes kesehatan secara masif dibutuhkan untuk memetakan sebaran populasi dan kasus positif. Hal ini juga untuk memutus mata rantai penularan.
BOGOR, KOMPAS – Kasus positif terus bertambah, terbaru enam puskesmas di Kota Bogor ditutup sementara setelah 30 orang terkonfirmasi positif. Penanganan pandemi Covid-19 perlu sinergi antar kepala daerah agar tidak terjadi lonjakan kasus.
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, telah dilakukan tes usap kepada 972 orang tenaga medis dan nonmedis di 25 Puskesmas di Kota Bogor. Dari tes tersebut, terdeteksi 30 orang dari fasilitas kesehatan itu terkonfirmasi posistif Covid-19.
Ke-30 kasus terkonformasi positif dari fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari 4 orang bidan, 3 dokter magang, 2 dokter umum, 2 petugas farmasi, 2 petugas analis, 2 petugas promosi kesehatan, 1 petugas poli gizi, 3 tenaga tata usaha, 2 petugas keamanan, 2 petugas kebersihan, 1 petugas pendaftaran, 1 staff biasa, 1 petugas administrasi, dan 1 bendahara.
“Ini terus bertambah, kemarin 27 kasus sekarang 30 kasus di sembilan puskesmas di kota Bogor. Kami terus lacak yang pernah kontak erat. Kami akan masifkan tes usap kepada pekerja nakes karena memang rumah sakit dan puskesmas memiliki risiko tinggi penularan,” kata Dedie, Kamis (13/8/2020).
Baca juga: Sedihnya, Pengalaman Kami Ternyata Belum Menjadi Pelajaran bagi Orang Sekitar
Dedie melanjutkan, 30 kasus terkonfirmasi itu tersebar di sembilan puskesmas terdiri dari Puskesmas Gang Aut 3 orang, Puskesmas Cipaku 6 orang, Puskesmas Bogor Utara 7 orang, Puskesmas Sidangbarang 4 orang, Puskesmas Tanah Sereal 2 orang, Puskesmas Merdeka 1 orang, Puskesmas Mekarwangu 3 orang, Puskesmas Semplak 1 orang, dan Puskesmas Pulo Armin 3 orang.
Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor Sri Nowo Retno mengatakan, dengan mempertimbangkan jumlah dan jenis tenaga yang positif, jumlah dan jenis tenaga yang menjadi kontak erat, serta penilaian kemampuan puskesmas, Pemerintah Kota Bogor pun menutup sementara enam puskesmas yang dianggap berisiko atau kategori merah.
“Enam puskesmas itu Puskesmas Mekarwangi, Cipaku, Bogor Utara, dan Gang Aut, Sindangbarang, dan Semplak. Kami lakukan disinfeksi menyeluruh. Kami juga akan kembali melakukan tes usap dan tes cepat ulang kepada tenaga medis dan nonmedis,” Retno.
Pelayanan enam puskesmas akan dibuka kembali jika sudah dinilai aman untuk petugas dan pasien. Pelayanan dibatasi hanya untuk kunjungan sakit, gawat darurat, dan rujukan.
Retno menambahkan, pelayanan darurat dan rujukan BPJS Puskesmas Mekarwangi dialihkan ke Puskesmas Kedung Badak. Sedangkan Puskesmas Cipaku dialihkan ke Puskesmas Bogor Selatan dan Puskesmas Bogor Utara ke Puskesmas Tegal Gundil. Untuk Puskesmas Sindangbarang dialihkan ke Pasir Mulya dan Puskesmas Semplak ke Puskesmas Gang Kelor.
Adapun untuk Puskesmas Pulo Armin dan Merdeka penutupan parsial dilakukan. Sedangkan Puskesmas Tanah Sareal tidak dilakukan penutupan dan tetap memberikan pelayanan seperti biasa.
“Dinas kesehatan akan melakukan pelatihan ulang dan evaluasi terhadap standar pencegahan infeksi di puskesmas dan protokol kesehatan,” pungkasnya.
Dengan adanya penambahan kasus positif di puskesmas, maka total pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kota Bogor per 12 Agustus 2020, menjadi 376 pasien. Dengan perincian 227 sembuh, 22 meninggal, dan 127 masih dalam perawatan.
Dari kasus positif itu, Kecamatan Bogor Utara menempati urutan pertama dengan jumlah 42 pasien positif aktif, Kecamatan Bogor Barat 35 kasus positif, Tanah Sareal 27 kasus positif, Bogor Tengah 9 kasus positif, Bogor Selatan 8 kasus positif, dan Bogor Timur 6 kasus positif.
Baca juga: Pemkot Bogor Tunggu Izin Operasi Laboratorium PCR
Dedie menambahkan, untuk pencegahan ledakan kasus terkonfirmasi positif, Pemkot Bogor sudah menyiapkan 20 ruangan perawatan di Rusunawa Cibuluh.
“Kasus baru terus bertambah, penting untuk kita semua, warga masyarakat saling menjaga dan mengingatkan kewaspadaan terhadap Covid-19. Penularan masuk ke ruang keluarga, fasilitas kesehatan, dan perkantoran. Penting sekali untuk displin protokol kesehatan,” kata Dedie.
Bersinergi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Kota Depok untuk peluncuran Gerakan Bermasker dan pembagian 2 juta masker oleh Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat.
Dalam sambutannya yang disiarkan di kanal Youtube Kemendagri, Tito berharap, gerakan pembagian masker tidak berhenti di pemerintah saja, tetapi juga semua orang bisa berkontribusi ikut membagikan masker kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian bersama untuk saling menjaga.
“Gerakan ini bisa juga dimobilisasi elemen masyarakat lainnya, sehingga tercipta semangat gotong royong dalam gerakan pembagian masker ini. Masih banyak warga yang belum peduli bermasker, sebagai kebutuhan atau gaya hidup di masa pandemi ini. Arahan dari Presiden Joko Widodo selama 2 minggu ini harus diintensifkan sosialisasi pemakaian masker,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menyinggung peran kepala daerah untuk saling bersinergi menangani pandemi Covid-19, terutama untuk penyangga Ibu Kota Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Contoh Kota Depok, lanjut Tito, menjadi perhatian karena letaknya memang dekat dengan Kota Jakarta yang jadi episentrum penularan Covid-19. Interaksi masyarakat yang bolak-balik ke Jakarta, atau ke Bogor melewati Depok, begitu tinggi intensitasnya. Oleh karena itu, potensi penularan virus sangat tinggi.
Menurut Tito perlu ada keserentakan cara bertindak oleh Pemerintah Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Seperti keputusan PSBB harus serentak di wilayah Jabodetabek.
"Penanganan pandemi Covid-19 tidak bisa Depok sendiri. Perlu ada kolaborasi daerah sekitarnya. Itu yang juga saya sampai kepada Gubernur DKI, Banten, Jawa Barat. Khusus Jabodetabek harus ada kebijakan dan keserentakan. Kalau mau PSBB harus serentak. Jakarta PSBB, daerah lain ikut juga. Pingpong-pinpongan jadinya. Di sana berkurang di sini naik. Kapan kelarnya,” tutur Tito.
Di depan Wali Kota Depok Muhammad Idris, Tito meminta, Pemkot Depok lebih masif melakukan tes kesehatan. Menurut Tito, Pemkot Depok juga harus memperhatikan angka kematian yang terjadi di Depok karena data kematian tidak bisa ditutupi. Sementara positif rate, angkanya tergantung jumlah tes dibanding jumlah populasi.
Baca juga: Peraturan Gubernur Terkait AMP Masih Diproses, Grabwheels Sudah Diluncurkan Kembali
“Pak wali (Idris) bilang positivity rate-nya sekian, ada kemajuan jadi zona orange, nanti dulu. Sampelnya 6.578 jumlah penduduk di Depok sekitar hampir 2 juta. 6.578 per dua juta ketemu 0,03 persen. Artinya yang diperiksa rendah sekali. Itu belum mengambarkan populasi,” kata Tito
Oleh karena itu, kata Tito, untuk melihat kondisi dari sampel populasi tidak cukup hanya melakukan pasif testing. Karena tes ini hanya memeriksa orang yang sudah ada gejala, kemudian dilakukan tes usap.
Orang-orang yang mendapat layanan pasif testing, kata Tito, hanya mengambarkan puncak gunung es karena sudah ada gejala. Oleh karena itu, Pemkot Depok perlu proaktif tes berupa tes secara lacak lebih masif.
“Jika dari hasil proaktif testing mencapai angka 5 persen bisa mengambarkan secara keseluruhan keadaan angka positif atau tidak di Kota Depok. Jika 0.03 rendah sekali di Kota Depok. Saran saya Pemkot Depok memasifkan tes kesehatan untuk mengetahui peta sebaran. Jangan tunggu orang sakit datang ke rumah sakit baru diambil sampel,” kata Tito.
Selain memasifkan tes, kata Tito, daerah zona merah seperti Kota Depok, wajib memiliki laboratorium khusus. Dua hal ini sangat penting untuk mengetahui sebaran penularan dan tingkat kasus positif sehingga bisa langsung melakukan upaya karantina.
“Selanjutnya kita bisa lebih agresif melakukan penanganan di daerah yang memiliki tingkat risiko penularan tinggi. Seperti hidup sehat dan penerapan protokol kesehatan, seperti masker,” kata Tito.
Sementara itu, Mohammad Idris, mengatakan, dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19, mereka akan terus berusaha melakukan tes kesehatan secara masif. Sedangkan terkait pemakaian masker, ia menilai masih kurang kesadaran masyarakat untuk disiplin di masa pandemi. Oleh karena itu, Pemkot Depok akan berkerja keras memaksimalkan gerakan pembagian masker serta sosialisasi protokol kesehatan.
“Ini yang lebih penting, jangan sampai dibagi kita beri tapi tidak dipakai, ini yang terjadi," kata Idris.
Baca juga: Tak Ada Lomba Makan Kerupuk atau Balap Karung di Kampung-kampung