BUMN akan menyediakan pasar bagi UMKM dengan membuka ruang tender pengadaan barang senilai Rp 250 juta-Rp 14 miliar bagi UMKM. BUMN juga siap jadi ”offtaker” UMKM.
JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersinergi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara menciptakan pasar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi. Kedua instansi pemerintah ini membuat program Pasar Digital atau PaDi UMKM yang akan diluncurkan pada Sabtu ini.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, melalui program PaDi UMKM, pelaku UMKM bisa mengikuti tender pengadaan barang atau belanja modal BUMN senilai Rp 250 juta-Rp 14 miliar. Pada tahap awal, program ini akan dimulai di sembilan BUMN, kemudian pada tahun depan di 30 BUMN. Rerata belanja modal 30 BUMN tersebut per tahun sebesar Rp 18 triliun.
”Kami telah mengeluarkan peraturan menteri yang melarang BUMN-BUMN lainnya untuk mengikuti tender senilai Rp 250 juta-Rp 14 miliar tersebut. Ini adalah sebuah keberpihakan yang diharuskan, jadi bukan pilihan,” ujarnya dalam penandatanganan kesepakatan bersama terkait program tersebut antara Kementerian BUMN dengan Kementerian Koperasi dan UKM, di Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Melalui program PaDi UMKM, pelaku UMKM bisa mengikuti tender pengadaan barang atau belanja modal BUMN senilai Rp 250 juta-Rp 14 miliar.
Ada delapan proyek BUMN yang bisa digarap pelaku UMKM, yaitu pengadaan material konstruksi, pengadaan sewa peralatan mesin, jasa konstruksi renovasi, jasa perawatan dan mesin, jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa periklanan, pengadaan penyewaan furnitur, katering, serta makanan ringan.
Menurut Erick, UMKM yang memenangi tender juga bisa mendapatkan pembiayaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Ke depan, delapan proyek itu akan diperluas atau diperbanyak secara bertahap.
Sinergi ini juga dilakukan antara Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Smesco) Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT Sarinah (Persero). Smesco akan menjadi tempat pelatihan agar UMKM naik kelas dan produk-produknya akan dipasarkan di Sarinah. Sarinah juga akan menjadi kurator produk UMKM ke pasar internasional.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menuturkan, UMKM menghadapi banyak masalah, antara lain akses pembiayaan dan pasar. Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian BUMN ditujukan membantu menyelesaikan permasalahan UMKM tersebut.
”Dari Kementerian BUMN nantinya juga ada konsep pembiayaan untuk mikro dan ultramikro yang akan disinergikan juga dengan Kementerian Koperasi dan UKM,” katanya.
”Offtaker” pangan
Menurut Teten, program penting lain yang diserahkan kepada kedua kementerian adalah penyerapan produk pangan. Produk pertanian, peternakan, dan perikanan diserap koperasi, lalu off taker atau penyerapnya adalah BUMN yang bergerak di sektor pangan. Sebagian lagi akan masuk ke pasar bahan pangan tradisional lewat aplikasi digital.
Dengan begitu, UMKM diharapkan dapat memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi hulu sampai hilir. Warung-warung sembako tradisional terancam ritel modern yang menjual barang lebih murah sehingga harus diperkuat karena merupakan tumpuan ekonomi masyarakat kecil.
”Presiden menugaskan kami berdua untuk memproteksi. Ke depan ini akan menjadi jaringan distributor pangan untuk operasi pasar dan pengendalian harga,” kata Teten.
Produk pertanian, peternakan, dan perikanan diserap koperasi, lalu offtaker atau penyerapnya adalah BUMN yang bergerak di sektor pangan. Sebagian lagi akan masuk ke pasar sembako tradisional lewat aplikasi digital.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso mengatakan, sebagai perusahaan pelat merah, BRI berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui permodalan dan pendampingan. Terdapat sekitar 1,1 juta nasabah BRI yang layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan produktif usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta. Jumlah nasabah tersebut merupakan hasil verifikasi untuk menjaga akuntabilitas dari penyaluran program ini.
BRI menargetkan nasabah dengan saldo rekening di bawah Rp 2 juta yang belum pernah mendapatkan penyaluran kredit untuk mendapatkan hibah tersebut. Berdasarkan kriteria jumlah saldo rekening, sebenarnya terdapat sekitar 4,3 juta nasabah BRI yang memenuhi syarat.
”Tetapi, setelah diverifikasi lebih lanjut, terdapat 1,1 juta nasabah BRI yang berhak menerima dana hibah pemerintah dan punya potensi kuat untuk menggunakan dana tersebut untuk usaha,” ujarnya, Jumat.
Agar penyaluran lebih optimal, lanjut Sunarso, BRI telah menyiapkan formulir. Petugas lapangan akan mendatangi satu per satu calon penerima bantuan untuk menginformasikan bantuan. Penerima kemudian diminta menandatangani formulir yang lebih kurang berisi komitmen untuk membelanjakan hibah sebagai modal kerja. Jika nasabah sepakat menandatangani formulir, dana hibah tersebut akan disalurkan kepada rekening nasabah.
Ketua Dewan Komisioner Diplomat Success Challenge (DSC) XI 2020 Surjanto Yasaputera mengatakan, UMKM atau wirausaha adalah salah satu sektor paling vital untuk dibangkitkan. Apabila wirausaha bergerak, diharapkan perekonomian Indonesia juga akan lebih cepat pulih.
”Kami tetap punya komitmen untuk mewadahi mereka. DSC menjadi wadah para wirausaha yang ingin terus mengembangkan ide bisnis,” kata Surjanto pada konferensi pers secara virtual, Jumat.