Dishub DKI Jakarta memperpanjang uji coba sepeda berbagi hingga satu bulan ke depan. Dishub ingin mendapatkan pola operasi sambil menunggu regulasi sepeda berbagi siap diberlakukan.
Oleh
Helena F Nababan
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Dinas Perhubungan DKI Jakarta memutuskan memperpanjang masa uji coba penyewaan sepeda dalam jaringan atau sepeda berbagi (bike sharing) hingga sebulan ke depan. Perpanjangan itu dilakukan sambil Dishub DKI menuntaskan regulasi atau dasar hukum penerapan bike sharing di Jakarta.
Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sabtu (15/8/2020), menjelaskan, program sepeda berbagi adalah sistem dan fasilitas yang memungkinkan warga bisa menggunakan sepeda dengan cara menyewa di titik-titik penyewaan yang disiapkan. Fasilitas baru di Ibu Kota ini awalnya diujicobakan pada 3 Juli 2020-3 Agustus 2020 dan setelahnya akan diresmikan. Ada enam titik dengan sembilan lokasi penempatan unit-unit sepeda tempat masyarakat yang berminat bisa menyewanya. Untuk pemakaian setiap 15 menit, biaya sewa yang dikenakan Rp 3.000.
Sambil uji coba, lanjut Syafri, Dishub DKI Jakarta menyusun regulasi tentang sepeda berbagi tersebut. Namun, rupanya penyusunan regulasi yang nantinya berupa peraturan gubernur itu hingga kini belum tuntas sehingga dishub memperpanjang masa uji coba.
Dijelaskan Syafrin, di dalam pergub itu nanti akan mengatur mulai dari aspek penyelenggaraan, operasional, keamanan, keselamatan, hingga kenyamanan, yang memperhatikan kepentingan pengguna dan operator.
Perpanjangan uji coba ini juga karena Dishub DKI Jakarta sekaligus ingin mencermati pola operasional riil dari sepeda berbagi. Dishub DKI Jakarta tengah mengupayakan sepeda sebagai alat transportasi jarak pendek sekaligus alat transportasi untuk dari awal titik keberangkatan dan tujuan akhir (first and last miles).
Faela Sufa, Direktur Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Asia Tenggara, menjelaskan, pada dasarnya sepeda berbagi itu harus membentuk satu jaringan fasilitas sepeda sehingga semakin banyak persebaran titik parkir unit sepeda, pengguna akan lebih mudah menemukan sepeda dan tempat parkir pengembalian sepeda.
Yang sudah diujicobakan selama satu bulan lalu, titik penempatan dan parkir sepeda berbagi baru ada enam titik dengan sembilan lokasi, yaitu dengan empat lokasi di antaranya ada di Bundaran Hotel Indonesia (HI). Hal itu dinilai membentuk jaringan parkir sepeda berbagi.
Rian Wicaksana, Transport Associate ITDP, secara terpisah menjelaskan, untuk evaluasi terhadap sepeda berbagi selama satu bulan lalu, titik-titik penempatan sepeda dan parkir itu belum mewakili pengguna di Jakarta. Utamanya karena titik-titik itu lebih banyak di dekat kantor-kantor pemerintahan dan satu di Bundaran HI.
Untuk di Bundaran HI, kebanyakan penggunaannya adalah untuk rekreasi. Angka pengguna di akhir pekan, Sabtu dan Minggu, mencapai 200-an pengguna per hari. Sementara saat hari kerja, puluhan pengguna saja.
Padahal, lanjut Rian, adanya sepeda berbagi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan alat angkut alternatif menuju dan dari angkutan umum ke tempat tujuan di Jakarta, serta juga untuk perjalanan jangka pendek. ”Makanya titik-titik yang kemarin perlu dirombak,” ujarnya.
Untuk perpanjangan program sepeda berbagi ini, Rian menambahkan, enam titik yang lama masih dipertahankan meski ke depan akan dievaluasi. Kemudian ada tambahan 46 titik lagi dari Dishub DKI dan operator Gowes dengan tentunya juga akan ada penambahan unit sepeda. Pemarkaan dilakukan bertahap. Yang sudah dilakukan adalah pada 9 dan 11 Agustus 2020, di antaranya di Stasiun Gondangdia, Jakarta Pusat.
Namun, karena sepeda berbagi ini prinsipnya membentuk jaringan, ITDP mengusulkan lagi penambahan 37 titik penempatan sepeda dan parkir. Arahnya lebih ke sekitar Monas, Juanda, di jalan-jalan sirip, seperti di kelurahan Gondangdia, Kebon Sirih, dan Kebon Kacang.
”Dengan membentuk jaringan, jadi bisa untuk melayani perjalanan jarak dekat dan first and last miles,” kata Rian.
Syafrin menambahkan, sambil perpanjangan uji coba, untuk sementara perusahaan yang sama yang sudah siap dari sisi sarana dan penyiapan fasilitas yang menjadi operator.
”Paralel dengan itu, kita juga mencari pola operasional yang ideal untuk Jakarta dan akan dipakai untuk penetapann operator siapa saja yang bisa menyediakan fasilitas," ujar Syafrin.