Polri Minta Tambahan Anggaran Rp 19,6 Triliun

Tugas dan tanggung jawab Kepolisian Negara RI bertambah. Polri pun meminta tambahan anggaran Rp19, 6 triliun saat pembahasan anggaran lembaga, tahun 2021. Rapat pembahasan anggaran dengan Komisi III DPR akhirnya setuju.

Kompas/AGUS SUSANTO

TNI Polri apel pengamanan sholat Jumat pertama dalam fase normal baru di Masjid Agung Al-Barkah, Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Selatan Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (29/5/2020). Kota Bekasi jajaki hidup normal baru atau new normal dengan mengizinkan warganya kembali menggelar shalat Jumat, di masjid, di 50 kelurahan zona hijau atau bebas Covid-19, pada Jumat (29/5/2020). Shalat Jumat digelar dengan protokol ketat pencegahan Covid-19 dan hanya diikuti terbatas oleh warga yang bermukim di sekitar masjid. Masjid Agung Al-Barkah mampu menampung hingga 2.000 jamaah. Namun, di masa normal baru, jamaah yang akan mengikuti shalat dibatasi hanya untuk 300 jamah.Keberanian Pemerintah Kota Bekasi menjajaki fase hidup normal baru, kata Rahmat, didasarkan pada kajian ilmiah dan fakta di lapangan, terutama perkembangan angka reproduksi (Ro) Covid-19 yang sudah berada di bawah angka 1. KOMPAS/AGUS SUSANTO29-5-2020

JAKARTA, KOMPAS – Kepolisian Republik Indonesia meminta tambahan anggaran sebesar Rp 19, 6 triliun dalam pembahasan anggaran lembaga, tahun 2021. Di dalam rapat pembahasan anggaran lembaga dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Polri meminta anggarannya naik untuk menghadapi sejumlah kebutuhan, seperti penanganan pandemi Covid-19, tahapan pilkada, dan radikalisme.

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal (Pol) Gatot Eddy Pramono di dalam rapat dengan Komisi III DPR, Senin (14/9/2020) di Jakarta, mengatakan, pagu anggaran yang disetujui oleh Kementerian Keuangan ialah Rp 111,975 triliun. Pagu itu dinilai belum mencukupi seluruh kebutuhan Polri, sehingga meminta kenaikan anggaran Rp 19,668 triliun.

Baca Juga: Pencanangan Pelibatan TNI Polri dalam Penanganan Covid-19

Fraksi-fraksi di Komisi III DPR pada dasarnya tidak keberatan dengan pengajuan tambahan anggaran tersebut. Namun, sejumlah anggota Komisi III DPR memberikan catatan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Petugas pengamanan protokol penanganan Covid-19 menyampaikan imbauan sekaligus membagikan pamflet dan masker kepada pedagang maupun pembeli di Pasar Lama, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (28/5/2020). Mulai hari itu hingga tujuh hari ke depan, sebanyak 324 petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja disebarkan ke 38 pasar di Kota Banjarmasin dalam rangka penegakan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional untuk memutus rantai penularan Covid-19. Saat ini, pasar telah menjadi salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di Banjarmasin.

“Sedapat mungkin anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan Polri. Jangan disesuaikan dengan kebutuhan vendor (penyedia barang dan jasa)”

“Sedapat mungkin anggaran ini disesuaikan dengan kebutuhan Polri. Jangan disesuaikan dengan kebutuhan vendor (penyedia barang dan jasa),” kata Sarifuddin Suding, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Santoso mengatakan, untuk pengadaan beberapa barang dan alat operasional Polri sebaiknya direncakan secara cermat, sehingga lebih efisien. “Ada banyak juga barang-barang di Polri yang ditelantarkan, padahal masih bsia diperbaiki. Pengadaan barang berorientasi proyek sebaiknya dihilangkan,” katanya.

Permintaan tambahan anggaran Polri itu kemudian disetujui oleh Komisi III DPR.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pasukan gabungan dari TNI, Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja diberi pengarahan saat pelepasan petugas pengamanan protokol penanganan Covid-19 di pasar-pasar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (28/5/2020). Mulai hari itu hingga tujuh hari ke depan, sebanyak 324 personel gabungan disebarkan ke 38 pasar di Kota Banjarmasin dalam rangka penegakan protokol kesehatan di pasar-pasar tradisional untuk memutus rantai penularan Covid-19. Saat ini, pasar telah menjadi salah satu episentrum penyebaran Covid-19 di Banjarmasin.