PSBB dan Tetap Produktif

KOMPAS/RIZA FATHONI

Tim gabungan dari Kecamatan Cilincing razia di kawasan Pergudangan Central Cakung, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (15/9/2020). Razia tersebut untuk memastikan masyarakat mematuhi dan tertib terhadap aturan yang berlaku selama PSBB total DKI Jakarta.

Jakarta kembali memberlakukan pembatasan sosial berskala besar mulai awal pekan ini. Pada saat bersamaan, ekonomi masyarakat tetap harus dijaga.

Bagi warga yang tak bisa bekerja dari rumah, atau perusahaan yang tak bisa memberlakukan bekerja dari luar kantor dan pabrik, pemberlakuan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini menimbulkan dilema. Muncul kekhawatiran pekerja akan kehilangan pekerjaan. Perusahaan harus mengurangi, kembali merumahkan karyawan. Bisnis tersendat.

Pemerintah beralasan, PSBB untuk mengatasi masalah kesehatan pandemi Covid-19. Jumlah kasus baru penularan naik terus, begitu juga jumlah orang yang meninggal.

Baca juga: Erick Thohir: Kesehatan Masih Nomor Satu

Pengangguran yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan daya beli berakibat merosotnya pertumbuhan ekonomi. Kuartal II-2020 pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen. Meskipun penerapan kembali PSBB hanya di Jakarta dan sekitarnya, tetapi Jakarta adalah pusat pemerintahan Indonesia dan lebih dari 50 persen perputaran ekonomi.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Karyawan Hiburan dan Pengusaha Hiburan melakukan aksi damai di depan Balaikota DKI Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2020). Peserta aksi juga menuntut perhatian dan solusi bagi mereka yang sudah menjadi pengangguran.

Dalam situasi dunia usaha sebagian besar tak dapat bergerak, belanja pemerintah menjadi penggerak sebagai stimulus utama ekonomi. Pemerintah mengeluarkan belanja melalui bantuan sosial (bansos) dan subsidi langsung ataupun tidak langsung. Belanja pemerintah diharapkan merangsang konsumsi masyarakat yang merosot dan menggerakkan dunia usaha.

Belanja pemerintah diharapkan merangsang konsumsi masyarakat yang merosot dan menggerakkan dunia usaha.

Agar belanja pemerintah dapat mengatasi dampak PSBB, anggaran yang disediakan harus diberikan kepada warga dan kelompok usaha yang paling terkena dampak PSBB.

Kita sepakat penyebab utama pandemi, yaitu penularan virus SARS-CoV-2, harus dapat diatasi agar ekonomi berjalan kembali. Di sisi lain, kehidupan 60 persen warga berekonomi kecil dan menengah-rentan harus terjaga.

Kompas/Wawan H Prabowo

Petugas dari Polda Metro Jaya menegur pengemudi ojek daring yang tidak menggunakan masker dengan benar saat menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan pada hari kedua pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Semanggi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Pemerintah menganggarkan Rp 695,20 triliun untuk penanganan Covid-19, yaitu untuk menangani kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan ultramikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dunia usaha, dan pemerintah daerah. Penyerapan anggaran hingga awal September 2020 sebesar Rp 237 triliun atau 34,1 persen dari pagu. Mengingat pentingnya peran anggaran pemerintah sebagai stimulus ekonomi, kita mengharapkan pemerintah juga mengarahkan stimulus memiliki efek berganda. Bukan hanya membantu konsumsi langsung masyarakat, melainkan juga berefek pada bidang-bidang lain ekonomi, langsung atau tidak langsung.

Baca juga : Infografik: Seberapa Sering Anda Menerapkan Protokol Kesehatan?

Pemberian bantuan langsung, misalnya, dikaitkan dengan kegiatan padat karya perkotaan, berhubungan dengan fasilitas umum dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bansos yang boleh dipakai untuk UMKM dapat diperbanyak. Subsidi bunga kredit pinjaman UMKM bisa segera direalisasikan dan diperluas. Peran kepala daerah sangat penting agar bansos bisa efektif mencapai tujuan mengurangi dampak negatif PSBB. Pemerintah berulang kali memberikan bansos dan stimulus ekonomi. Semua stimulus harus dimonitor dan dievaluasi agar semua keputusan pemerintah berbasis data akurat supaya efektif mencapai tujuan.