Kasus Perkantoran Terbanyak di Kementerian Kesehatan
›
Kasus Perkantoran Terbanyak di...
Iklan
Kasus Perkantoran Terbanyak di Kementerian Kesehatan
Penularan Covid-19 di perkantoran terus meningkat. Untuk mencegah meluasnya penularan penyakit tersebut, penerapan protokol kesehatan mesti diperketat.
Oleh
DEONISIA ARLINTA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Penularan Covid-19 yang terjadi di kluster perkantoran semakin banyak, termasuk pada kantor pemerintahan. Karena itu, protokol kesehatan di perkantoran harus diperketat, baik ketika karyawan berada di kantor maupun ketika perjalanan dari tempat tinggal.
Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, di Jakarta, Kamis (17/9/2020), mengatakan, jumlah kluster perkantoran meningkat. Penularan ini juga banyak terjadi di kluster kantor pemerintahan. Bahkan, setidaknya ada lima kepala daerah dan pejabat publik yang meninggal karena penyakit tersebut.
”Karena itu, setiap orang baik yang ada di perkantoran maupun dalam perjalanan pergi dan pulang kantor harus betul-betul mencegah potensi penularan. Protokol kesehatan perlu ketat agar jangan sampai ada penularan di kluster lain,” ucapnya.
Menurut dia, pemerintah kini sudah transparan terkait dengan adanya pejabat yang tertular Covid-19. Dengan transparansi ini, seharusnya tidak perlu ada stigma negatif terhadap para pejabat publik. Virus ini bisa menular kepada siapa saja yang rentan.
Berdasarkan data yang tercatat dalam Corona.jakarta.go.id, setidaknya terdapat 27 kluster penularan Covid-19 yang terjadi di kantor kementerian. Dari jumlah itu, Kementerian Kesehatan merupakan kluster perkantoran dengan kasus tertinggi, yakni 139 orang. Jika ditambah kluster perkantoran Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, total kasus pada kluster ini menjadi 188 kasus.
Setiap orang baik yang ada di perkantoran maupun dalam perjalanan pergi dan pulang kantor harus betul-betul mencegah potensi penularan.
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi membenarkan hal tersebut. Menurut dia, temuan kasus di Kementerian Kesehatan tinggi karena pelacakan kasus dilakukan secara masif. Ini bertujuan agar deteksi dini bisa cepat dilakukan.
Ia mengklaim, protokol kesehatan yang dijalankan sudah ketat. Setiap hari, disinfeksi selalu dilakukan di seluruh ruangan perkantoran. Pembatasan jumlah pegawai yang masuk ke kantor juga dilakukan. Saat ini, jumlah pegawai yang hadir dibatasi hanya 25 persen dari total kapasitas.
Menurut Oscar, penularan yang terjadi pada pegawai di Kementerian Kesehatan disebabkan berbagai hal. Penularan, antara lain, bisa terjadi di perjalanan, di rumah, ataupun dari rekan kerja di kantor.
”Saat ini, semua sudah tertangani dengan baik. Sebagian besar juga sudah sembuh meski masih ada yang dirawat. Yang jelas, protokol kesehatan sudah dilakukan lebih ketat,” tuturnya.
Evaluasi menyeluruh
Secara terpisah, Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Djoerban mengatakan, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penanganan Covid-19 mendesak dilakukan. Penanganan yang selama ini berjalan dinilai tidak berhasil mengatasi penularan di masyarakat. Jumlah kasus yang dilaporkan justru terus meningkat.
”Masalah pandemi di Indonesia semakin lama makin serius. Ke depan, kondisi ini justru bisa lebih gawat lagi. Jadi, monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara harian, tidak mingguan dan bulanan. Kebijakan saat ini harus diubah dan disesuaikan dengan perkembangan yang ada,” tuturnya.
Pakar epidemiologi molekuler dari Fakultas Kedokter Universitas Indonesia, Tifauzia Tyassuma, berpendapat, keberhasilan penanganan kasus penularan Covid-19 memerlukan tiga hal penting, yakni kebijakan tepat, kepemimpinan yang kuat, serta keterlibatan masyarakat. Sayangnya, ketiga hal ini belum ditemukan pada proses penanganan di Indonesia.
”Pemerintah harus mau rendah hati demi kita semua untuk membuat suatu perubahan kebijakan yang sifatnya menyeluruh. Selain itu, kepemimpinan pun harus lebih baik, terutama kepemimpinan dari pemerintah pusat dan daerah. Edukasi kepada masyarakat juga lebih gencar agar timbul tanggung jawab pada setiap individu,” ujarnya.