Data Lagi-lagi Menjadi Kendala Penyaluran Bantuan

Kompas/Priyombodo

Aktivitas pekerja di usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kue di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Minggu (13/9/2020). Meskipun tetap produksi, pekerja mengakui terjadi penurunan jumlah produksi selama pandemi Covid-19. Rencana kembali diberlakukan pembatasan soial berskala besar ketat dikhawatirkan akan kembali berdampak pada penjualan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah hingga sekarang belum memiliki data lengkap nama dan alamat seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam menyalurkan bantuan bagi mereka yang terdampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2018, jumlah UMKM di Indonesia sekitar 64 juta dengan 63 juta di antaranya adalah usaha mikro. Namun, belum semua pelaku UMKM tersebut terdata lengkap nama dan alamatnya.

”Dari 10 sumber data, sejauh ini kami telah mendapatkan data nama dan alamat sekitar 21 juta usaha mikro. Mereka berpotensi menjadi penerima bantuan presiden (banpres) produktif,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik dalam dialog daring ”Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi” di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Menurut Riza, banpres produktif berupa dana hibah akan diberikan bagi 12 juta pelaku usaha mikro. Setiap pelaku usaha mikro akan mendapatkan Rp 2,4 juta. Pada tahap pertama, banpres produktif akan disalurkan bagi sekitar 9,1 juta usaha mikro yang ditargetkan rampung akhir September 2020.

Per 21 September 2020, banpres produktif telah disalurkan kepada 5,9 juta pelaku usaha mikro atau 64,5 persen dari target 9,1 juta penerima pada tahap pertama dengan total dana mencapai Rp 14,18 triliun. ”Setelah September 2020, kami akan berkonsentrasi untuk menyalurkan banpres tersebut hingga mencapai 12 juta pelaku usaha mikro,” katanya.

Per 21 September 2020, banpres produktif telah disalurkan kepada 5,9 juta pelaku usaha mikro atau 64,5 persen dari target 9,1 juta penerima pada tahap pertama dengan total dana mencapai Rp 14,18 triliun.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layar data perkembangan penyaluran banpres produktif usaha mikro dari akun Youtube FMB.ID saat dialog Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ”Mendorong Usaha Mikro Bertahan di Masa Pandemi”, Selasa (22/9/2020).

Direktur Usaha Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Supari mengatakan, hingga 22 September 2020, penyaluran banpres produktif lewat BRI hampir mencapai 2 juta penerima. BRI juga segera memvalidasi lagi 3 juta nasabah calon penerima untuk mengejar target penyaluran 9,1 juta hingga akhir September 2020.

BRI berperan cukup signifikan karena mempunyai data dan jaringan yang dapat membantu Kementerian Koperasi dan UKM mengumpulkan data. Data tersebut terutama dari para kepala dinas dan koperasi di kabupaten/kota yang diberikan kepada BRI.

Penyaluran banpres produktif lewat BRI hampir mencapai 2 juta penerima. BRI juga segera memvalidasi lagi 3 juta nasabah calon penerima untuk mengejar target penyaluran 9,1 juta hingga akhir September 2020.

Ketersediaan data usaha mikro, lanjut Supari, sangat penting, terlebih di saat pandemi seperti sekarang. Masyarakat dapat ikut membantu membenahi persoalan data, termasuk dengan memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

”Masyarakat penerima bantuan yang punya telepon seluler diharapkan tidak mengganti nomor telepon agar kalau ada program-program pemerintah, kami bisa cepat menginformasikan,” katanya.

Baca juga : Banpres Produktif Dinantikan sebagai Pendorong Usaha Mikro

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Penjual makanan keliling menunggu pembeli di salah satu lokasi proyek di Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2020). Banyak pekerja informal dan usaha mikro seperti pedagang kaki lima terdampak pandemi, tetapi belum tersentuh bantuan pemerintah. Mereka juga berisiko tinggi terpapar Covid-19 karena harus bekerja di luar dan terkadang abai dalam menerapkan protokol kesehatan.

Sebelumnya, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akhmad Akbar, menjelaskan, ketidaklengkapan data nama dan alamat merupakan kendala utama penyaluran bantuan bagi UMKM. Pihak pemberi bantuan kerap tidak mengetahui nama dan alamat UMKM yang harus dibantu.

Sebaliknya, UMKM calon penerima bantuan mungkin juga tidak tahu bahwa ada bantuan atau cara mendapatkan bantuan itu. ”Jadi, ada diskoneksi antara pemberi dan penerima bantuan,” ujarnya dalam seminar daring ”Potensi Pemulihan Ekonomi dan Urgensi Stimulus UMKM”, pekan lalu.

Akhmad menambahkan, pemerintah harus aktif mengumpulkan data UMKM dan menyosialisasikan bantuan secara detail. Masyarakat pun harus diberi kesadaran untuk segera mendaftar.

Baca juga : Perbaiki Kualitas Data Penerima Bansos