Pemerintah Kota Bogor Mulai Sediakan WiFi Gratis untuk Mudahkan Pembelajaran Jarak Jauh

Sebagian pelajar tak mampu di Kota Bogor saat ini sudah bisa menikmati akses WiFi gratis dari pemerintah kota setempat. Fasilitas itu untuk memudahkan mereka mengikuti pembelajaran jarak jauh.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ramli, siswa kelas 6 SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, saat sambil mengerjakan soal ujian tengah semester (UTS) secara daring di teras rumahnya, Senin (21/9/2020).

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor menyediakan akses jaringan internet berpemancar nirkabel atau WiFi gratis untuk pelajar tak mampu di 797 titik se-Kota Bogor. Akses WiFi gratis ini diharapkan membantu pelajar dalam proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ pada masa pandemi Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, belum redanya dan masih terjadi penambahan kasus positif serta risiko penularan masih tinggi, Pemerintah Kota Bogor masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) agar meminimalkan penularan kepada anak-anak.

Baca juga: Dinamika Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh

Namun, selama ini sistem PJJ tak sepenuhnya lancar dan anak-anak tidak bisa belajar secara efektif, seperti akses WiFi tidak merata, kemampuan memenuhi kebutuhan kuota internet, hingga pembelajaran lewat konten-konten inovatif.

”Oleh karena itu, kami fokus pada kesehatan dan pendidikan melalui PJJ dengan menyediakan WiFigratis untuk anak-anak yang sangat membutuhkan, untuk orangtua yang tidak mampu. Jadi, kami meluncurkan WiFi gratis di 797 titik se-Kota Bogor. Tahap pertama, kami sudah pasang serentak di 50 titik. Segera kita salurkan ke RW lainnya,” kata Bima, Selasa (22/9/2020).

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Sejumlah siswa kelas 5 SD Negeri Sempur Kidul yang tinggal di RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, berjemur sinar matahari pagi sambil mengerjakan ujian tengah semester (UTS) secara daring, Senin (21/9/2020).

Tidak hanya meluncurkan akses WiFi gratis, kata Bima, Pemkot Bogor juga berkolaborasi dengan Pusat Riset Pendidikan Masa Depan dan Kelas Pintar untuk menyusun pedoman dan konten pembelajarannya yang bisa dimanfaatkan oleh guru.

Bima menambahkan, dengan terpasangnya WiFi itu, aparatur wilayah membantu memantau jalannya PJJ di titik-titik yang sudah disediakan jaringan WiFi agar tidak terjadi kerumunan saat pelajar. Untuk pengawasan dan penggunaan WiFi di ruang publik, khususnya di kelurahan zona hijau atau putih, siswa diizinkan maksimal berjumlah 30 orang. Sementara untuk zona merah hanya 10 orang.

”PR ke depan, kita harus pastikan di titik-titik itu semuanya berjalan dengan protokol kesehatan. Ada pendampingan orangtua dan pengawasan dari aparatur wilayah setempat. Dinas Kominfo juga nanti akan pantau terkait dengan stabilitas koneksinya,” kata Bima.

Selain itu, kata Bima, Dinas Pendidikan Kota Bogor sudah mendata jumlah siswa kurang mampu dan tidak memiliki telepon seluler. Tercatat, sementara ada 633 siswa SD dan 1.232 siswa SMP tidak mampu dan tidak memiliki telepon seluler.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Pindi (35) membantu ketua RW setempat untuk memasang alat pemancar WiFi di ruang Gedung Serbaguna RW 007, Kelurahan Sempur, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagai fasilitas untuk kegiatan sekolah daring anak-anak di kampung tersebut, Senin (21/9/2020).

”Permasalahan tidak hanya pada akses WiFi, tetapi juga pada fasilitas lainnya. Ada akses WiFi gratis, tetapi tidak ada telepon seluler, tentu ini menjadi hambatan,” tutur Bima.

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dalam keterangan resminya mengatakan, program yang dibuat merupakan jawaban dari permintaan warga dan diharapkan membantu dunia pendidikan yang mengalami masalah karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Panen Kuota Tanpa Gawai dan Sinyal

”Adanya kolaborasi dari WiFi gratis dan konten yang disediakan Kelas Pintar dan juga pedoman dari Pusat Riset Pendidikan Masa Depan, kita berharap masalah-masalah bisa diselesaikan. Dari sini, kita berharap nanti menemukan satu pola yang bisa disempurnakan, baik dalam sisi teknis maupun sistematikanya,” kata Atang.

Atang menambahkan, anggaran yang dikucurkan untuk merealisasikan program PJJ sebesar Rp 2 miliar dari biaya tak terduga (BTT).