”Plakat Rakyat” bertuliskan ”Thailand adalah milik rakyat dan bukan milik raja” yang baru saja dipasang oleh para pengunjuk rasa pro-demokrasi dicopot oleh aparat Thailand.
Oleh
Luki Aulia
·2 menit baca
AP PHOTO/SAKCHAI LALIT
Aktivis-aktivis mahasiswa yang ikut dalam unjuk rasa pro-demokrasi memasang plakat yang menyatakan Thailand milik rakyat dan bukan milik raja di Lapangan Sanam Luang, Bangkok, Thailand, 20 September 2020.
BANGKOK, SELASA —”Plakat rakyat” bertuliskan ”Thailand adalah milik rakyat dan bukan milik raja” yang baru saja dipasang oleh para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Lapangan Sanam Luang, dekat istana kerajaan, Minggu sore, dicopot pemerintah. Padahal, plakat rakyat terbuat dari kuningan itu sudah disemen permanen di tanah.
Kepolisian Bangkok, Thailand, Senin (21/9/2020), mengatakan akan menuntut siapa pun yang bertanggung jawab atas pembuatan dan pemasangan plakat rakyat setelah unjuk rasa belasan ribu orang yang menuntut reformasi kekuasaan monarki Raja Maha Vajiralongkorn.
AFP/JACK TAYLOR
Spanduk anti-pemerintah dipasang para pengunjuk rasa di Lapangan Sanam Luang di depan istana kerajaan di Bangkok, Minggu (20/9/2020).
Plakat itu diserahkan kepada polisi setelah dicopot oleh pemerintah kota Bangkok dan Departemen Seni Rupa Thailand. Saat ini plakat itu disimpan kepolisian sebagai barang bukti untuk menuntut para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa kaget mengetahui plakat itu dicopot.
Pemimpin unjuk rasa, Parit Chiwarak, mengatakan, pihaknya telah membagikan plakat itu berbentuk data elektronik sehingga masyarakat bisa membuat plakat sendiri dalam jumlah yang lebih banyak dan bisa dipasang di mana pun mereka mau. ”Plakatnya sudah tertanam di hati rakyat. Pemerintah boleh saja mencopot yang kemarin sudah terpasang, tetapi kita bisa bikin lagi yang baru,” ujarnya.
Gelombang unjuk rasa kelompok pro-demokrasi berlangsung hampir setiap hari selama dua bulan terakhir. Tuntutannya sejak awal konsisten menuntut reformasi monarki. Selama ini mengkritik monarki dianggap ilegal dan tabu. Puluhan aktivis mahasiswa pengunjuk rasa sempat ditahan polisi, tetapi kemudian dibebaskan dengan uang jaminan.
Reformasi
Unjuk rasa yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada akhir pekan lalu itu termasuk yang terbesar sejak kudeta tahun 2014. Hasil kudeta itu membawa Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha berkuasa. Selain reformasi monarki, para pengunjuk rasa juga menuntut Prayuth mengundurkan diri dan mengubah konstitusi.
”Bangsa, agama, dan monarki merupakan pilar terpenting rakyat Thailand,” kata Prayuth tegas.
AFP/VIVEK PRAKASH
Pengunjuk rasa anti-pemerintah berkumpul di Lapangan Sanam Luang, Sabtu (19/9/2020).
Alasan perubahan konstitusi itu, dalam pandangan pengunjuk rasa, karena konstitusi memberikan raja kekuasaan yang terlalu besar dan dibuat untuk memungkinkan Prayuth tetap bisa berkuasa setelah pemilu tahun lalu.
Simbolisme dalam plakat rakyat itu mirip dengan plakat yang pernah dipasang untuk memperingati berakhirnya monarki absolut pada 1932. Namun, plakat itu pun dicopot dari luar istana kerajaan pada 2017 setelah Vajiralongkorn duduk di kekuasaan. Plakat yang dulu bertuliskan ”Bangsa ini milik rakyat dan bukan milik monarki karena mereka telah menipu kita”.
”Semua orang tahu plakat itu pasti akan segera dicopot. Namun, plakat-plakat baru pasti akan ada lagi karena itu simbol yang penting,” kata Craig Kunakorn (33) yang ikut unjuk rasa akhir pekan lalu. (REUTERS/AFP/LUK)
