Presiden Diminta Ambil Alih Penanganan Covid-19
Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo mengambil alih penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan setelah melihat penanganan pandemi Covid-19 selama enam bulan terakhir.
Petugas bersiap menurunkan dua peti jenazah dari mobil ambulans dalam pemakaman dengan protokol Covid-19 di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Jumat (18/9/2020) malam.
JAKARTA,KOMPAS — Upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 yang sudah berlangsung selama enam bulan belum juga membuahkan hasil menggembirakan. Karena itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil alih komando agar penanganan Covid-19 yang sudah ditetapkan sebagai bencana non-alam menjadi lebih efektif dan terarah.
Permintaan agar Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi Covid-19 salah satunya datang dari Persyarikatan Muhammadiyah.
Melalui pernyataan sikap yang disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Senin (21/9/2020), organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam terbesar kedua di Tanah Air itu mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh penanganan Covid-19.
”Muhammadiyah meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal,” kata Mu’ti dalam jumpa wartawan yang digelar secara virtual.
Baca juga : Muhammadiyah: Tunda Pilkada 2020
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (tengah) didampingi Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik Busyro Muqqoddas (kiri) dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti (kanan) memberikan keterangan pers soal Neraca Kehidupan Kebangsaan Tahun 2015 dan Agenda 2016 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (30/12/2015).
Melalui pernyataan sikap yang juga ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir itu, Muhammadiyah menilai, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Namun, kerja pemerintah belum menunjukkan hasil yang maksimal.
Hal itu setidaknya terlihat dengan belum terkendalinya pandemi Covid-19 meski sudah berlangsung lebih dari enam bulan. Angka harian kasus positif Covid-19 masih terus tinggi, bahkan mencapai rekor tertinggi pada Senin, yakni sampai 4.176 kasus.
Tak hanya masalah kesehatan, ekonomi, sosial-budaya, mental-spiritual, dan politik, pandemi Covid-19 juga menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius. Jumlah korban meninggal dunia ataupun yang masih dalam perawatan terus meningkat, termasuk dari kalangan tenaga kesehatan yang merupakan salah satu garda terdepan dan benteng terakhir penanganan Covid-19. Hingga enam bulan pandemi setidaknya sudah 115 dokter wafat karena terpapar Covid-19.
”Pimpinan Pusat Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut,” ujar Mu’ti.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F511ddef4-e3b8-4864-801c-f290a6a17367_jpg.jpg){kind=logo}
Petugas satuan polisi pamong praja membentangkan spanduk yang memperingatkan kondisi darurat Covid-19 di persimpangan Bundaran Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (21/9/2020).
Muhammadiyah bisa memahami bahwa kompleksitas masalah membuat pandemi sulit dikendalikan. Persoalan lain yang membuat penanganan Covid-19 kurang maksimal adalah lemahnya komunikasi dan koordinasi antar-instansi, baik di pusat maupun daerah.
Karena itulah, Muhammadiyah meminta Presiden tak hanya melakukan evaluasi menyeluruh, tetapi juga mengambil alih komando penanganan Covid-19. Dengan kepemimpinan langsung dari Presiden, diyakini penanganan Covid-19 akan lebih efektif.
Ini karena hal yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional. ”Yang perlu diingat, penyelamatan jiwa manusia merupakan yang terpenting dari yang lainnya, sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah dan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,” kata Mu’ti.
Secara terpisah, Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri Djohermansyah Djohan juga menyampaikan bahwa hal yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi Covid-19 adalah komando langsung dari Presiden. Menurut dia, akan lebih efektif jika penanganan Covid-19 dipimpin langsung oleh Presiden.
Presiden Joko Widodo memimpin upacara pelantikan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh RI untuk negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2020).
Sebab, yang saat ini dibutuhkan untuk mengefektifkan penanganan Covid-19 adalah arahan sama dari pemerintah pusat dan daerah. ”Komunikasi antara pusat ke daerah itu harus ditangani langsung oleh kepala pemerintahan pusat, yaitu Presiden. Terutama komunikasi dengan daerah-daerah, sebaiknya langsung dipimpin Presiden,” kata Djohermansyah.
Evaluasi menteri
Tak hanya meminta Presiden memimpin langsung penanganan Covid-19, Muhammadiyah juga mendorong agar kinerja menteri dievaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan performa dan profesionalitas kerja para menteri.
Peningkatan profesionalitas diperlukan karena saat ini bangsa Indonesia menghadapi persoalan yang luar biasa kompleks akibat pandemi. Selain itu, profesionalitas para menteri juga menjadi keniscayaan untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada pemerintah.
”Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja agar tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya Presiden,” ujar Mu’ti.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat terbatas dengan menteri Kabinet Kerja dan sejumlah kepala lembaga terkait di Kantor Presiden, Selasa (25/2/2020).
Apalagi, Muhammadiyah melihat, salah satu persoalan yang menghambat penanganan Covid-19 adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antarkementerian dan lembaga. Begitu pula koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, tidak sedikit menteri membuat kebijakan kontroversial yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak sedikit pula pejabat tinggi negara menyampaikan pernyataan-pernyataan yang meresahkan masyarakat. Bahkan, beberapa waktu belakangan, ada pejabat cenderung meremehkan kualitas dan keberadaan tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan jiwa raga dalam penanganan Covid-19.
Bukan hanya pemerintah, Muhammadiyah juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengevaluasi kinerjanya. Sebab, selama ini, DPR malah melaksanakan keputusan-keputusan yang menimbulkan kegaduhan, seperti melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Semestinya DPR fokus melaksanakan fungsi pengawasan, terutama terhadap penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. Termasuk penggunaan anggaran negara untuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya.
Baca juga : Terpapar Covid-19, Menteri Agama dalam Kondisi Baik
Anggota DPR menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” saat hadir dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Tak lupa, Muhammadiyah juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah.
Hal yang tak kalah penting adalah masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak memproduksi dan menyebarkan hoaks ataupun provokasi terkait Covid-19, terutama melalui media sosial.
Sebab, saat ini yang diperlukan dalah sikap saling peduli dan berbagi, terutama dengan para korban Covid-19 dan keluarganya. Sikap tersebut sesuai dengan karakter bangsa, yakni hidup bergotong royong.
